Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddik, mengkritisi gaya komunikasi politik yang dilakukan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bersama Tim Transisi yang terkesan mendikte pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Boediono dan kabinetnya.
Ini pula yang menurut Mahfudz menjadi penyebab keluarnya statemen Presiden SBY, bahwa tidak ada pemerintahan bersama dalam masa transisi pemerintahannya dengan presiden terpilih Jokowi meskipun transisi pemerintahan satu keharusan agar terjadi kesinambungan program
"Tetapi tidak boleh transisi dijalankan semau-maunya, karena sampai dilantik presiden yang baru dengan kabinet nanti. Yah, presiden dan kabinet sekarang absah punya kewenangan penuh menjalankan kebijakan pembangunan," kata Mahfudz di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (8/9), seperti diberitakan jppn.com.
Namun sebaliknya, Mahfudz memandang Jokowi bersama Tim Transisi yang dibentuknya salah dalam melakukan komunikasi politik dengan pemerintahan SBY. Bahkan Jokowi bersama timnya cenderung tidak etis dalam berkomunikasi karena terkesan mendikte pemerintahan SBY bersama kabinetnya.
Seharusnya, ujar Ketua Komisi I DPR RI itu, Jokowi sebagai presiden terpilih berkomunikasi langsung dengan presiden SBY yang tengah berkuasa untuk mendiskusikan apa yang dilakukan presiden yang akan datang. Bukan diskusi dengan kabinet SBY.
"Bukan mendiktekan presiden dan pemerintahan sekarang. Secara konstitusi salah dan budaya politik tidak etis, bisa memicu ketegangan baru. Dalam transisi, komunikasi itu antara presiden terpilih dengan presiden yang berkuasa, bukan tim dengan anggota kabinet," tandasnya. (sumber: jppn)
0 Comments
.jpg "Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Dari Business Review")
