Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahter (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengaku telah mendengar pernyataan langsung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bahwa mereka memiliki 'perjanjian' khusus dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait posisi Menteri Agama yang tetap akan diisi oleh Lukman Hakim Saifuddin.
Hal itu dia ungkapkan saat menanggapi pertanyaan terkait adanya ajakan dari Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar PKS turut serta mendukung dirinya menjadi presiden.
"Tentu kami sudah mendengar pernyataan langsung dari PDIP untuk misalnya Pak Lukman Hakim Saifuddin akan tetap jadi Menteri Agama tapi dengan syarat PPP akan tetap mendukung Jokowi-JK. Itukan bagian dari apa yang sudah dibuka oleh mereka, bahwa ternyata di balik itu ada juga transaksi tentang barter menteri dan lain sebagainya," kata Hidayat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (21/9/2014).
Sebagai seorang politisi, Hidayat menilai pernyataan Jokowi soal sikap terbukanya menerima partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih untuk bergabung dengannya bernilai politis.
"Anda boleh mengatakan rayuan atau bukan tapi berkali-kali jelas mereka mengatakan 'kami terbuka menerima kehadiran bergabungnya kawan-kawan dari partai di Koalisi Merah Putih dan bla, bla, bla. Sekalipun mereka mengatakan nanti saat bergabung enggak ada transaksional, tidak ada jual beli pejabat menteri tapi di saat bersamaan, Pak Jokowi dan Pak JK sudah menyampaikan tentang postur kabinet yang dari 34 itu, 16-nya itu dari parpol," jelasnya.
Kendati demikian, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menghormati dan menghargai semua sikap yang dilakukan partai lain terhadap ajakan Jokowi.
"Tapi apapun kondisinya, kami menghormati sikap dari partai manapun. Kami dari partai politik Koalisi Merah Putih tetap berada di luar pemerintahan," tukasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin sempat menyatakan tidak akan menanggalkan jabatannya sebagai anggota dewan terpilih 2014-2019.
Dia lebih memilih memegang jabatan menteri agama hingga akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan dalih menuntaskan tanggung jawabnya menggantikan Suryadharma Ali.
"Tidak ada deal atau pembicaraan sebelumnya dengan siapapun, sama sekali tidak ada. Ini murni benar-benar karena tanggung jawab menyelesaikan amanah yang diberikan," kata Lukman di Kementerian Agama 4 September 2014.[dm/okezone]
0 Comments
