News Update :

PKS 1

PKS 1

PKS 2

PKS 2

PKS 3

PKS 3

PKS 4

PKS 4

PKS 5

PKS 5

Tampilkan postingan dengan label Irwan Prayitno. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Irwan Prayitno. Tampilkan semua postingan

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Anugerah Aksara Utama


Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menerima penghargaan “Anugerah Aksara Utama” dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas kinerja dan kepedulian yang tinggi dalam percepatan pemberantasan buta aksara di Provinsi Sumatera Barat.

Penghargaan Anugerah Aksara Utama ini diserahkan langsung oleh Mendikbud RI Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh.DEA di Kendari, Sulawesi Tenggara Sabtu (20/9) pada acara Puncak Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Nasional ke-49 tahun 2014.

"Kita ketahui belum semua masyarakat Sumbar dapat memperoleh pendidikan disebabkan oleh faktor tempat tinggal yang terpencil, ekonomi atau tingkat kemiskinan, sistem budaya yang terkungkung menyebabkan sebagian masyarakat luput dari belajar yang menyebabkan mereka tidak bisa membaca, menulis dan berhitung," ujar Irwan di sela-sela kegiatan tersebut.

Irwan mengatakan, buta Aksara merupakan ancaman yang serius bagi pengentasan kemiskinan, IPM, pendidikan dan kesehatan dan pendapatan tidak dapat diraih jika ketiga hal tersebut diabaikan.

"Kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya PKBM dan Kelompok Belajarnya mesti terus ditingkatkan baik penguatan program, orientasi maupun monitoring dan evaluasi," katanya.

Menurut Irwan, keberhasilan diraihnya penghargaan Anugerah Aksara Utama ini merupakan sumbangsih para ujung tombak pelaksana dan pegiat program keaksaraan terutama para tutor di Kelompok belajar di bawah koordinasi PKBM dan untuk itu semua kita sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih.

"Kita berharap dengan penghargaan yang diraih saat ini dapat memotivasi kita semua, komponen anak nagari, stakeholder, pemerintah daerah dan lain-lain di Sumatera Barat agar dapat menuntaskan semua permasalahan buta aksara pada tahun 2015. Dan melalui kebersamaan kita wujudkan masyarakat Sumatera Barat sebagai daerah tuntas Buta Aksara Paripurna," ungkap Irwan.

Pelayanan dan kepedulian menuntaskan Buta Aksara, lanjut Irwan, merupakan suatu hal yang mengharukan, jika semua masyarakat dapat membaca dan mampu membangun kecerdasannya.

"Dengan kemampuan membaca kita seakan-akan telah membuka pintu untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga kerja keras dan sungguh-sungguh ini menjadi amal bagi kita semua," harapnya.[dm]

Irwan Harapkan Stakeholder Lebih Inovatif dan Kreatif


Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengatakan, untuk membangkitkan ketahanan pangan diharapkan pada stakeholder di bidang ketahanan pangan untuk dapat lebih inovatif dan kreatif, sehingga melahirkan terobosan dan gagasan baru guna menguatkan penganekaragaman konsumsi pangan.

Hal ini diungkapkan Irwan Prayitno pada peringatan hari pangan sedunia (HPS) ke-34 tingkat Provinsi Sumbar di halaman kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumbar, Padang, pada Kamis (18/9).

Menurut Irwan, pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling esensial, untuk itu ketersedian pangan bagi masyarakat luas harus terjamin. Namun, untuk mencapai ketahanan pangan yang kuat dibutuhkan tekad, kesungguhan, kerja keras, pendekatan sistematis dan koordinasi dari semua pihak, baik jajaran pemerintah daerah, dunia usaha sekaligus stakeholder di bidang pangan.

"Memperkuat ketahanan pangan merupakan tantangan bersama seluruh stakeholder. Kita perlu memperkuat koordinasi kebijakan dan program di bidang ketahanan pangan, yang bermuara pada pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM dan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya," kata Irwan.

Sumbar sendiri, lanjut Irwan, sebagai penyangga padi nasional tidak hanya memikirkan kebutuhan masyarakat Sumbar saja tapi juga beberapa provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi, sehingga target peningkatan produksi padi kurang lebih 5 persen per tahun harus di pertahankan dan menjadi agenda utama pemerintah daerah kabupaten/kota.

"Pada tahun 2013 sebanyak 7 kabupaten/kota sudah meningkatkan produksi padinya diatas 5 persen, dan sebagai apresiasi atas keberhasilan tersebut akan kita beri penghargaan," katanya.

Menurut Irwan, menjamin keamanan pangan juga merupakan tugas pemerintah. Pertanian organik untuk Sumbar sudah berkembang sejak tahun 2010 dan sampai saat ini sudah 26 kelompok tani di Sumbar yang mengembangkan padi dan sayuran organik.

"Diharapkan kedepannya kabupaten/kota dapat mempercepat proses pengembangan pertanian organik yang sudah dirintis selama ini dan memberikan dukungan dana maupun faslitas yang dibutuhkan," ungkapnya.[dm]

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan


Pemerintah Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada  Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah.

Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Budiono kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Pada pembukaan acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 201, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (12/9).

"Secara pribadi saya memberikan apresiasi atas penghargaan ini yang merupakan hasil kerja semua komponen di pemerintahan, DPRD dan masyarakat. Kita berharap dengan simbol kebanggaan penghargaan ini mampu membangunan sinergitas yang lebih baik lagi di masa-masa mendatang," ujar Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di sela-sela acara tersebut.

Irwan beharap penghargaan ini juga mampu meningkatkan motivasi Pemprov Sumbar untuk berkerja lebih keras dan sungguh-sungguh bagaimana upaya memajukan penyelenggaraan dan pembangunan yang lebih baik lagi di Provinsi Sumatera Barat, dari waktu ke waktu.

Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono dalam sambutannya mengatakan, saat ini kualitas laporan keuangan, baik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memang telah  menunjukkan perbaikan signifikan.

“Saya sampaikan apresiasi, namun pekerjaan belum selesai. Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan harus ditingkatkan, karena masih banyak Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum dapat WTP,” ungkapnya .

Namun demikian, lanjutnya, capaian opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan pemerintahan yang baik.

Menurutnya, selain meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang juga penting dilakukan adalah meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern.

"Upaya harus terus dilakukan, selain upaya peningkatan kualitas laporan keuangan, juga upaya peningkatan kualitas sistem pengendalian intern, sebagai salah satu alat pendeteksi dini atas praktik penyimpangan dalam pengelolaan anggaran," katanya.

Dengan telah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Wapres berharap peraturan tersebut dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengendalian intern pemerintah yang lebih efektif.[dm]

Menteri PU: Infrastruktur Sumbar Terbaik di Indonesia

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menilai infrastruktur Sumbar terbaik di Indonesia. Bahkan menjadi provinsi terbaik dalam pelayanan infrastruktur dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.

Atas keberhasilan itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan beberapa pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar.

“Menteri PU segera menindaklanjutinya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur 2014-216,” kata Gubernur Irwan Prayitno yang dihubungi Singgalang tadi malam, usai pertemuan dengan Djoko Kirmanto, membahas upaya percepatan prioritas pembangunan infrastruktur, Selasa (6/5) di Jakarta.

Makanya, di Sumbar pembangunan berbagai sarana infrastruktur tetap menjadi perhatian pemprov bersama pemkab/kota dari tahun ke tahun. Apalagi masih banyak sarana infrastruktur yang perlu dibenahi dan dilengkapi hingga dibangun baru untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah.

“Pembangunan infrastuktur itu sangat berkorelasi dengan peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Pemprov bersama pemkabupaten/kota terus berusaha dan berjuang bagaimana menggaet pendanaan dari pusat. Tentu dibarengi dengan usulan program-program strategis,” jelas Irwan.

Menurutnya, kalau hanya mengandalkan dana provinsi saja tidak cukup. Jumlahnya terbatas. Begitu pula pendanaan kabupaten/kota. Apalagi untuk membangun berbagai infrastruktur itu butuh biaya yang tidak sedikit. Solusinya, dana pusat harus digaet ke daerah. Berbagai program strategis diusulkan.

Dalam pertemuan itu, Menteri PU sangat merespon usulan gubernur. Para Dirjen di Kementerian PU pun menandai sejumlah program strategis tersebut untuk ditindaklanjuti pula.

“Mudah-mudahan ada yang dianggarkan dalam APBN perubahan tahun ini. Begitu juga dimasukkan pula dalam APBN 2015 dan 2016,” kata Irwan yang saat itu didampingi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), Ali Musri dan Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Tarkim, Suprapto.

Beberapa pembangunan infratsruktur yang menjadi prioritas percepatan pembangunan meliputi, percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Antara lain, Jalan dari Bypass menuju Duku-Sicincin-Balingka, Pembangunan jalan terowongan Ngarai Sianok-Jembatan Ngarai Sianok hingga melintas Bukittinggi (jalan alternatif).

Untuk jalan, panjangnya mencapai 76 kilometer. Kemudian 1,1 kilometer untuk pembangunan terowongan dan 0,49 kilometer untuk pembangunan jembatan. Total keseluruhan dana pembangunannya mencapai Rp2 triliun.

Khusus untuk pembangunan Terowongan Ngarai Sianok, panjangnya 1,1 km, lebar 11 meter dan tinggi 11 meter, perkiraan biaya Rp1,2 triliun. Selain terowongan juga dibangun jembatan Ngarai Sianok Tipe Cable Stayed bentang 2×450 meter (490 meter) dengan lebar 22 meter. Perkiraan biayanya Rp800 miliar.

“Pembangunan jalan dan terowongan ini bertujuan guna menghindari beberapa titik kemacetan di Lubuk Alung, Sicincin, Silaing, Padang Panjang-Koto Baru dan Padang Luar,” harap Irwan.

Selanjutnya, percepatan pembangunan Jalan Pantai Nipah menuju Pantai Padang hingga ke BIM yang membutuhkan dana Rp470 miliar. Juga ada pembangunan Jalan Padang Aro-Sungai Dareh-Batas Jambi, dengan dana Rp370 miliar.

Lalu, Pembangunan Jalan Teluk Bayur-Tarusan-Pasar Baru-Alahan Panjang-Kiliran Jao (Rp950 miliar), pembangunan Jalan Lingkar Timur, Padang (Rp16 miliar), pembangunan Jalan Lingkar Barat, Padang Panjang (Rp70 miliar).

Sedangkan, prioritas percepatan pembangunan juga termasuk pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), meliputi pembangunan pengendalian banjir Batang Kuranji. Pembangunan pengendalian banjir di Batang Kuranji ini meliputi bagian tengah; dari Bendung Gunung Nago hingga Bendung PDAM Gunung Pangilun, Padang. Dananya Rp50 miliar.

Kemudian, percepatan pembangunan pengendalian banjir Batang Maransi, di Kota Padang dengan dana yang dibutuhkan Rp120 miliar. Lalu pengamanan Pantai Sasak, Pasaman Barat (Rp30 miliar).

*Harian Singgalang (7 Mei 2014)

Ada-Ada Saja Ulah Gubernur Asal PKS Ini

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, sejak masa kepemimpinannya di Sumatera Barat dikenal tidak pernah menaiki pesawat dengan kelas bisnis walaupun yang dinaiki pesawat Garuda, beliau selalu memesan kelas ekonomi. Hal ini sangat berbeda dengan pejabat lainnya yang sering kali menaiki pesawat kelas Bisnis untuk berpergian menggunakan uang negara.

Kebiasaan Gubernur yang merupakan kader PKS ini mengundang orang-orang ingin mengetahui apakah benar yang dilakukan, apalagi hal ini hampir tidak pernah dipublish di media-media. Tak jarang penumpang lainnya yang mengenal beliau ketika menaiki pesawat memfoto beliau yang terlihat antri atau justru duduk di bangku kelas ekonomi pada sebuah pesawat.

Kali ini beredar di sosial media facebook, foto Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno sedang mengantri pengecekan tiket pesawat lion air sebelum menaiki pesawat. Pada foto tersebut tidak jelas keterangan beliau akan terbang kemana, tapi dari buramnya gambar diketahui bahwa pengambilan foto dilakukan dengan menggunakan kamera telepon genggam. Sedangkan pada akun facebook dengan nama Tentang Gubernur Sumbar menyebutkan bahwa foto tersebut diambil Sabtu (3/5) lalu dengan penerbangan menuju Jakarta.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau yang lebih akrab disapa Kang Aher juga memiliki kebiasaan yang sama seperti rekannya Irwan Parayitno. Pada penerbangan Jakarta-Pontianak, Aher didapati sedang mengantri di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, ketika hendak terbang dalam kunjungan kerja menuju Pontianak dan Maluku Utara pada hari Sabtu (3/5) lalu.

"Tidak ada bedanya terbang dengan kelas ekonomi maupun kelas bisnis", papar Kang Aher ketika ditanya salah satu penumpang yang ikut mengantri.

Kang Aher juga memaparkan bahwa dengan managemen waktu yang baik, tidak perlu juga masuk ke pesawat dengan protokoler dan jalur khusus sebagaimana layaknya pejabat negara setingkat Gubernur atau Menteri.

"Sudah biasa seperti ini. Malah bagus bisa berbaur dan ngobrol dengan masyarakat. Tidak perlu lah protokoler khusus dan kelas khusus (bisnis)." pungkasnya. [dm/hs/pksciktim.org/pkssumut.or.id]

Uang dan Politik


Aktivis dan juga anggota tim pemenangan pe­milu sebuah partai politik dalam suatu acara eva­luasi pelaksanaan Pileg (Pemilu Legislatif) tahun 2014 dengan nada kecewa men­ce­rita­kan pengala­man­nya da­lam penggalangan mas­yara­kat. “Sudah tiga tahun mas­ya­rakat suatu kompleks ka­mi bina dan kami dam­pingi,” ujarnya.

Berbagai kebutuhan me­rek­a telah difasilitasi. Kelu­han mereka didengar dan di­ca­rikan jalan keluarnya, ber­ba­gai metode pen­cerahan juga sudah dibeberkan untuk memberi motivasi.

Mereka sudah seperti ke­luar­ga sendiri. “Rasanya tak ada alasan lagi bagi me­reka untuk tidak memilih kita dan partai kita saat pelaksanaan pileg,” ujarnya.

Namun yang terjadi sung­guh di luar dugaan.  Setelah peng­hitungan suara, ternyata ha­silnya jauh meleset. Mas­ya­ra­kat di kom­pleks terse­but se­perti telah sepa­kat, justru beramai-ra­mai beralih me­milih partai lain. Konon pe­nyebabnya adalah aksi “sera­ngan fajar.” Ibarat kata pe­patah; “Hi­lang paneh satahun dek hujan sa­d­arok”. Upaya pem­binaan yang di­lakukan selama 3 tahun sirna begitu saja oleh aksi semalam.

Selidik punya selidik, konon di kompleks itu sudah terjadi ge­rakan “serangan fajar”. Semua tutup mulut, tak ada bukti fisik yang terlihat, bersih seolah-olah tak terjadi apa-apa. Tapi, itulah ke­nyataan yang ditemukan saat per­hitungan suara, peme­nang­nya adalah partai lain yang sela­ma ini tak pernah muncul di sana. Perjuangan kami selama 3 tahun menjadi sia-sia. Hanya bisik-bisik dari mulut ke mulut yang bisa menjawab penyebab pe­ristiwa luar biasa itu.

Nyatanya hal serupa juga terjadi di berbagai tempat dan di berbagai pelosok negeri. Kita bisa lihat beritanya muncul di berbagai media.

Di beberapa tempat masya­ra­kat menuntut agar dilaku­kan pe­milu ulang, sebagian lainnya ter­­paksa diam karena tidak me­ne­mukan bukti fisik yang bisa dija­dikan bukti perkara.

Sebagian lainnya terpaksa me­­ngurut dada dan meng­ikhlas­­­kan apa pun yang terjadi. Tu­­han pasti tahu apa yang se­be­narnya terjadi dan beliau akan membalasnya dengan huku­man yang setimpal.

Namun ada juga tim lain yang menyatakan dan mene­mukan fakta bahwa uang bukan­lah segalanya. Di daerah yang ia dampingi, masyarakat tetap pa­da komitmennya. Pembinaan dan pendampingan yang dila­kukan selama bertahun-tahun tak berujung sia-sia. Mereka me­mang menjadi sahabat, me­reka memang menjadi sau­dara, se­ha­ti, seiya sekata. Mereka cen­de­rung tak menanyakan apa yang bisa mereka peroleh, tapi me­nanyakan apa yang bisa kita lakukan dan kerjakan bersama. Apa yang bisa dilakukan bersa­ma untuk kebaikan dan ke­m­a­juan bersama. Uang seper­tinya adalah prioritas urutan nomor sekian.

Pada kenyataannya di lapa­ngan, pemilu dan uang memang tak bisa dipisahkan. Untuk me­la­kukan sosialisasi, butuh uang. Untuk beli gula dan kopi atau beli nasi bungkus saat sosia­lisasi juga butuh uang. Men­cetak kar­tu nama, banner, span­duk atau ba­­liho, dan ber­bagai atribut kam­­panye pasti juga butuh uang. Mem­bantu per­baikan mas­­jid, sekolah, jalan atau salu­ran air dan lain-lain, juga pasti bu­tuh uang. Tak ja­rang mas­ya­rakat minta ini, min­ta itu seba­gai pra­syarat so­sia­­lisasi. Apalagi ji­k­a ditambah pula dengan me­ma­sang iklan di media massa.

Siap menjadi caleg, artinya ha­rus siap pula dengan dana pen­dukung. Semua butuh mo­dal, besar atau kecilnya tergan­tung pola mana yang akan di­pakai.

Dalam kondisi wajar-wajar saja, tentu tak jadi masalah. Na­mun jika menggunakan me­tode se­rangan fajar atau mem­beli sua­ra, tentu ini merupakan tin­da­kan yang salah dan melang­gar aturan.

Begitu juga dengan cara-cara lain seperti peng­gelem­bu­ngan suara, mani­pulasi suara dan sebagainya yang meng­ha­lalkan segala cara. Akibatnya dana yang dibutuhkan tentu menjadi makin membengkak dan niatnya pasti sudah tidak benar lagi.

Segala sesuatu yang dilaku­kan dengan cara yang baik dan benar, tentu hasilnya akan baik dan benar pula. Namun jika sesuatu dilakukan dengan cara-cara yang salah, pastilah hasil­nya juga salah dan tidak mem­bawa kebaikan.

Sesuatu yang dilakukan de­ngan cara-cara haram, apa pun ala­sannya, pastilah hasilnya ha­ram juga. Seseorang terpilih men­jadi anggota legislatif atau ke­­pala daerah (bupati/wali kota) de­­ngan cara-cara yang salah ten­­tu tidak akan membawa ber­kah bagi dirinya, maupun bagi masyarakat sekitarnya.

Umumnya masyarakat kita jika ditanya pemimpin seperti apakah yang mereka inginkan, pas­tilah mereka menjawab pe­mim­pin yang diinginkan ada­lah pe­mimpin yang jujur, amanah, ber­akhlak mulia, tidak korupsi, pe­duli kepada masyarakat, krea­tif, inovatif dan seterusnya.

Apakah tidak aneh, jika kita ber­harap kebaikan, tetapi dil­a­kukan dengan cara-cara yang tidak baik dan benar? Apakah tindakan kita sudah betul, me­nerima hanya secuil uang de­ngan menggadaikan masa de­pan 5 tahun mendatang atau bah­kan bisa jadi berdampak sepanjang masa? Apakah de­ngan cara-cara seperti itu kita bisa mendapatkan pemimpin yang jujur, amanah, peduli dan sebagainya?

Cara-cara yang baik akan meng­hasilkan kebaikan, cara yang haram akan menghasilkan yang haram pula, jauh dari ber­kah.

Pemilu sebagai bagian dari perangkat demokrasi bertujuan untuk menggalang aspirasi dan peran serta masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang nantinya bertugas dan bertanggung jawab memi­kirkan dan membawa dan me­mikirkan masa depan bangsa agar lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera dan bermartabat.

Seharusnya kita semua pe­duli dengan hal itu, malah harus ikut bertanggung jawab me­mastikan bahwa pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang dipilih benar-benar yang terbaik, ama­nah, peduli, pekerja keras dan berakhlak mulia.

Jika kita menginginkan masa depan dan kehidupan yang le­bih baik seharusnya cara-cara yang tidak terpuji tersebut tidak terulang lagi.

Semoga apa yang telah ber­la­lu menjadi pelajaran bagi kita bersama untuk dievaluasi dan diperbaiki di masa datang dan semoga Tuhan melindungi kita semua. Amin…