Pemilihan kepala daerah melalui DPRD diprediksi mampu menghemat anggaran negara hingga Rp 50 triliun. Dalam pemilihan tidak langsung, pemerintah tidak akan mengeluarkan anggaran untuk surat suara, kotak suara, bilik suara, petugas pemungutan suara hingga sosialisasi.
"Kurang lebih Rp 50 T dalam lima tahun yang bisa dihemat," kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy atau yang akrab dipanggil Romy di kantor DPP PPP, Jakarta, Kamis(11/9/2014), seperti diberitakan Tribunnews.
Kata Romy sejak tahun 2005 Indonesia sudah melakukan pemilihan Wali Kota dan Bupati secara langsung, sudah ada 290 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Sedangkan sebelum tahun 2005, tidak banyak terdengar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.
Selain itu lanjut Romy pemilihan kepala daerah secara langsung terbukti menyebabkan konflik-konflik horizontal. Kata dia tak sedikit kasus pilkada yang berakhir dengan bentrokan antarpendukung. Dengan pemilihan tidak langsung, potensi kerusuhan pun berkurang.
"Ada sejumlah kerawanan yang bisa dihindari, mobilisasi dan kemungkinan bentrok horizontal, biaya kontestasi yang bisa ditekan, dan ada peningkatan kualitas parpol," ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa partai berlambang Ka'bah itu adalah partai yang pertama kali mengusulkan hal tersebut, dan ke depannya akan tetap mempertahankan hal itu.
Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang didalamnya terdapat mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) akan disahkan DPR pada tanggal 25 September 2014. Sampai saat ini masih terjadi polemik apakah Pemilukada tetap secara langsung seperti selama ini atau Pemilukada dikembalikan ke DPRD.
0 Comments
