Polemik seputar Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang didalamnya terdapat mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) makin tajam. Soliditas kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang bulat mendukung dihapusnya Pilkada Langsung membuat kubu PDIP terjepit.
Kalau RUU Pilkada yang akan disahkan 25 September ini sesuai dengan usulan kubu KMP maka secara hitungan kubu PDIP akan gigit dua jari. Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur akan diborong KMP. Dari 34 Propinsi, kubu PDIP hanya unggul di dua propinsi, Bali dan Kalimantan Barat. (Baca: UU Pilkada Sah, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur, Kubu Jokowi Gigit Jari)
Hal inilah yang membuat kubu PDIP berang dan terus berupaya menggembosi kubu Koalisi Merah Putih.
Terbaru, Ketua Departemen Politik DPP PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengatakan, usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti yang didorong Koalisi Merah Putih justru akan merugikan partai menengah dan partai kecil.
Ketua DPD PDI-P Jawa Barat itu bahkan menuduh PKS dan partai-partai kecil seperti PAN, PPP hanya sebatas emosional saat mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR. Pemicunya adalah tidak legawanya elite-elite partai tersebut dalam menerima hasil Pilpres 2014.
"Mereka ini tidak menghitung. Seharusnya kalau mau marah dihitung dulu. Kalah pilkada lewat DPRD, yang berkuasa, ya partai itu-itu saja," ucapnya seperti diberitakan KOMPAS, Kamis (11/9).
Kondisi terjepit kubu PDIP memang membuat mereka panik. Koalisi Merah Putih yang solid membuat mereka kian terjepit. Setelah gagal merayu sekarang mereka berusaha mengadu domba.
0 Comments
