PKS Yakin Kelompok Pendukung Pilkada Lewat DPRD Akan Menang

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman yakin kelompok yang mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD akan memenangkan voting dalam sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada. Sidang paripurna pengesahan digelar DPR pada hari ini, Kamis (25/9/2014).

Menurut Sohibul, suara kubu pendukung pilkada melalui DPRD akan unggul jauh dibandingkan pendukung pilkada langsung. Sohibul menjelaskan, fraksi partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang mendukung pilkada melalui DPRD telah melakukan pemetaan suara jika pengambilan keputusan dilakukan melalui voting. Berdasarkan kalkulasi Koalisi Merah Putih, sedikitnya 270 suara akan dikantongi.

"Perolehan suara itu di luar Fraksi Demokrat," kata Sohibul, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilangsir kompas, Kamis (25/9/2014).

Wakil Ketua DPR itu melanjutkan, ia juga yakin Fraksi Demokrat tak akan konsisten mendukung pilkada langsung. Pasalnya, 10 syarat yang diajukan tak dapat dimasukkan dalam draf RUU Pilkada. Ia memprediksi, suara Demokrat akan terbelah, antara yang mendukung pilkada melalui DPRD dan sebagian lainnya akan memilih abstain.

"Karena sejak awal pemerintah usul pilkada melalui DPRD. Pemerintah itu kan Pak SBY. Demokrat berubah hanya karena didesak oleh publik. Saya yakin Demokrat akan ke kami," ujarnya.

Seperti diberitakan, pada hari ini DPR akan mengesahkan RUU Pilkada. Pembahasan RUU ini mengundang perhatian, setelah salah satu pasalnya mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah, dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD.

Pilkada melalui DPRD didukung oleh seluruh anggota Koalisi Merah Putih. Sedangkan pendukung pilkada langsung adalah PDI Perjuangan, Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa dan Demokrat. Demokrat, yang sebelumnya mendukung pemilihan oleh DPRD, kemudian berubah menjadi mendukung kepala daerah tetap dipilih oleh rakyat.

Perubahan sikap Demokrat ini diyakini akan mengubah peta politik di DPR, mengingat besarnya jumlah kursi partai pemenang pemilu 2009 ini. Rapat paripurna akan menjadi penentu mekanisme pemilihan kepala daerah apakah langsung oleh rakyat atau oleh DPRD.[dm]

Baca Selanjutnya

Ditantang Debat Oleh Aleg PKS, Pimpinan DPRD Mendadak Sakit

Jika saja tidak batal, sebuah sejarah terjadi di DPRD Surabaya. Seorang anggota dewan menantang pimpinan DPRD debat dalam sebuah forum terbuka. Sayangnya, sang pimpinan batal hadir gara-gara sakit.

Jam menunjukkan pukul 12.30. Reni Astuti, legislator asal Fraksi PKS, sudah stand by di lobi gedung DPRD. Di depannya terdapat seperangkat sound system portabel plus dua mikrofon. Dia juga membawa dua dus berisi ketan yang akan dijadikan konsumsi.

Ya, hari itu Reni menunggu Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Thoha. Sebelumnya, politikus perempuan tersebut memang melayangkan tantangan debat terbuka kepada Masduki.

Itu dipicu perbedaan pendapat dua politisi tersebut soal kelanjutan pembahasan APBD 2015 di DPRD. Awalnya, pekan lalu Reni melontarkan wacana bahwa pembentukan susunan di DPRD serta pembahasan APBD sudah bisa dilakukan tanpa harus menunggu terbitnya tata tertib DPRD.

Namun, ternyata sikap Reni itu berbeda dengan yang diutarakan Masduki Thoha. Menurut Masduki, pembentukan kelengkapan di dewan hingga membahas APBD harus melalui proses berjenjang. Yakni, dimulai dari penyelesaian tatib terlebih dahulu.

Nah, dari situlah, akhirnya Reni melayangkan undangan debat terbuka. Bahkan, undangan tersebut juga disebar melalui grup BBM sejumlah anggota dewan.

Sesuai dengan undangan itu, jadwal yang diusulkan adalah kemarin mulai pukul 13.00. Masduki sebelumnya siap menerima tantangan tersebut. ”Ibaratnya, karena ada yang menjual, saya beli,” kata Masduki pekan lalu.

Kemarin sejatinya jadwal debat terbuka itu berlangsung. Reni pun sudah mempersiapkan semua kebutuhan untuk agenda langka tersebut. ”Karena sudah membuat undangan terbuka, saya berkomitmen untuk hadir,” kata Reni setelah menyiapkan semua perangkat yang diperlukan.

Hanya, meski ditunggu-tunggu, ternyata Masduki tidak kunjung tiba. Reni pun memilih tetap bertahan. Sampai-sampai, sejumlah anggota dewan menemani Reni untuk sekadar ngobrol.

Barulah, sekitar pukul 15.00 Reni memutuskan cabut dari ’’arena debat’’. Sebab, dia mendapat laporan dari sejumlah staf setwan bahwa Masduki sakit. ”Yang penting, saya menepati janji,” ujar Reni.

Masduki memang mengakui bahwa dirinya mendadak sakit. ”Makanya, seharian tadi saya tidak bisa datang ke dewan. Setelah dari Jakarta, langsung pulang,” kata Masduki.

Saat ditanya soal silang pendapatnya dengan Reni yang berujung tantangan debat terbuka, Masduki tetap menganggap bahwa sikapnya tidak berubah. ”Jadi, ada dasar yang membuat saya memiliki alasan itu. Saya yakin, jika memang harus berdebat, dasar yang dipakainya tidak kuat. Sebab, saya sudah berkonsultasi terkait masalah ini,” jelas politikus asal PKB itu.[dm/jawapos]

Baca Selanjutnya

PKS tak Mau Pusing Soal Polemik Pimpinan DPR

Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid tidak mau dipusingkan polemik pemilihan pimpinan DPR. Ia beranggapan permasalahan itu sederhana. Jika Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review, maka pemilihan di DPR bisa dilakukan melalui voting.

“Pemilihan pimpinan DPR itu masalah yang sederhana. Kalau misalnya MK menolak Judicial riview, maka pemilihan akan dilakukan melalui voting, dan pemilihan terbuka terhadap dua paket yang diatur dalam UU MD3,” kata Hidayat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, seperti dikutip licom, Rabu (24/09/14).

Baca juga: PKS: Pilkada Langsung Lemahkan Peran Parpol

Menurut Nur Wahid, jika hal itu terjadi, pihaknya sudah menyiapkan 4 kader muda yang berpengalaman di DPR, treck record-nya bagus dan punya keberanian membela DPR.

“Empat nama itu sudah disampaikan. Yaitu, Sohibul Imam, Al Muzamil, Fahri Hamzah, Mahfudz Siddik,” ujarnya.

Dia mengatakan, semua itu belum resmi, dan rapat di DPR untuk itu akan diselenggarakan setelah ada keputusan definitif dari MK. Sebaliknya, jika MK belum membuat keputusan sampai 1 Oktober berarti Undang-Undang itu akan sendirinya berlaku. Kalau 2 Oktober ada voting pemilihan pimpinan DPR berarti akan mempergukan UU MD3 yang sekarang sah sesuai hukum.

Elit PKS ini juga mengakui, sah atau tidaknya PKS mendapatkan kursi wakil DPR masih melihat perkembangan. Jika syaratnya harus masuk 5 besar (jumlah ursi DPR) memang PKS tidak masuk.

“Tapi, kalau ukurannya mengikuti UU MD 3, maka setiap anggota DPR berhak memilih dan tidak memilih,” jelasnya.

Dari pimpinan DPR yang berjumlah lima kursi, maka setiap fraksi mengajukan satu calon. Berarti akan ada dua paket (di DPR ada sepuluh fraksi), kalau PKS mengajukan paket pimpinan, fraksi dari partai lain juga mengajukan yang sama.

“Jadi, kami Koalisi Merah Putih (KMP) mengajukan paket. Kami (KMP) didukung lima partai (Gerindra, Golkar, PPP, PKS, PAN) kalau Demokrat sesuai arahan SBY tidak masuk dalam KMP, nah sebelah sana (kubu Koalisi Indonesia Hebat) silakan ajukan,” pungkasnya.[dm]

Baca Selanjutnya

PKS: Pilkada Langsung Lemahkan Peran Parpol

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai pendukung pilkada tidak langsung atau mekanisme pemilihan melalui DPRD. PKS menilai bila pilkada secara langsung, maka peran partai politik akan melemah.

"Pilkada langsung melemahkan parpol sebagai pilar demokrasi. Bahwa parpol brengsek, jangan lumbungnya dibakar tapi orangnya," kata Ketua DPP PKS Nasir Djamil dalam dialog demokrasi di The Habibie Center, Jalan Kemang Selatan, Kemang, Jakarta Selatan, seperti dilangsir metrotvnews, Rabu (24/9).

Menurutnya, Pilkada secara langsung dan tidak langsung sama-sama sesuai dengan konstitusi. Hal tersebut tertera dalam UUD, meski diakui masing-masing model pemilihan memiliki kekurangan dan kelebihan.

"Pilkada tak langsung dan langsung sama-sama konstitusional. Di UUD Pasal 8 Ayat 4 sebut Gubernur, bupati, walikota dipilih demokratis. Syaratnya transparan dan, akuntabel," terangnya.

Berdasarkan pengalaman yang pernah ia dapatkan saat menjadi calon wakil gubernur Provinsi Nangroe Aceh Daroesalam beberapa tahun silam, Pilkada langsung justru membuat praktik money politics lebih tinggi. Hal ini karena para calon kepala daerah harus mengambil hati rakyat.

"Dia yang punya uang, bisa jadi kepala daerah dan lupakan partai yang mengusungnya. Dia sudah bayar proposalnya, tidak ada kebanggaan pada parpol, ini membusukkan demokrasi," tutup Anggota Komisi III DPR itu.

RUU Pilkada akan disahkan DPR pada Kamis 25 September 2014 besok. RUU tersebut saat ini masih belum ada kesepakatan pada masalah mekanisme pemilihan kepala daerah. Hingga kini, parpol dalam Koalisi Merah Putih yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan PKS, tetap mendukung mekanisme pilkada lewat DPRD.

Sementara itu, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh masyarakat didukung koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni PDI-P, PKB, dan Partai Hanura, ditambah Partai Demokrat.[dm]

Baca Selanjutnya

Anggota Dewan PKS Diinstruksikan Jaga Nama Baik Partai

DPP PKS menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi se-Indonesia serta DPR RI agar senantiasa menjaga nama baik partai saat menyandang jabatan tersebut. Hal ini tertuang dalam salah satu poin penandatanganan ‎fakta integritas seluruh anggota dewan DPRD kabupaten/kota, provinsi dan DPR RI dari PKS, yang dilaksanakan DPP PKS beberapa waktu yang lalu.

“Sebenarnya ada empat poin yang kita tanda tangan beberapa hari yang lalu tu, penegasan partai kepada anggota dewan PKS se-Indonesia,” kata Mansyur, Anggota DPRD Riau kepada riauterkinicom, Rabu (25/09/14).‎

Adapun keempat poin tersebut, jelas anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Kota Pekanbaru ini berkaitan dengan Kewajiban anggota dewan, Sistem korupsi, Kedisiplinan dan Dakwah anggota dewan di parlemen maupun di luar parlemen.

“‎Kewajiban ibadah anggota dewan (muslim maupun non muslim). Kita juga diminta untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas di dewan, menjadi anggota dewan bukan semata-mata jabatan tertulis atau publik serta berkaitan dengan kedisiplinan anggota dewan,” ungkapnya.

Jika ada anggota dewan yang tidak mematuhi fakta integritas tersebut, maka sebutnya, yang bersangkutan bisa diberhentikan dari jabatan dewannya. Salah satunya dengan Pengganti Antar Waktu (PAW).

“Bagi yang melanggar, sanksi kerasnya, ya di PAW dari jabatan dewannya,”‎ tutupnya.[dm]

Baca Selanjutnya

Anggota Fraksi PKS Diminta Hadiri Sidang Paripurna DPR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan pihaknya tetap solid mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Oleh karena itu, Fraksi PKS pun telah mengingatkan kepada 57 anggotanya untuk datang dalam rapat paripurna pembahasan RUU Pilkada pada Kamis 25 September 2014, besok.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya tetap mengingatkan kepada anggotanya untuk hadir dalam rapat paripurna tersebut. Hidayat mengakui dirinya mengirimkan pesan singkat menjelang paripurna serta saat rapat digelar.

Namun, ia membantah pesan singkat itu dikirimkan hanya untuk RUU Pilkada. "PKS mengingatkan bukan saja pas voting, setiap paripurna kita kirim SMS. Pagi diingatkan lagi sebelum rapat paripurna. Setiap komisi-komisi bila rapat juga kita ingatkan," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, seperti dilangsir tribunnews, Selasa (23/9).

Dari 57 anggota fraksi PKS, Hidayat mengakui adanya kader yang pergi keluar negeri. Hal itu dalam rangka pengawasan ibadah haji di Arab Saudi.

"Jadi kita perkirakan kedatangan 50 orang yang datang dalam RUU Pilkada," imbuh Hidayat.

Ia menambahkan sudah tidak ada lagi anggota Fraksi PKS yang bertugas di daerah. Mereka diminta untuk mengikuti kegiatan DPR.

"Yang didaerah sudah menyesuaikan agenda disini," kata Ketua DPP PKS itu.[dm]

Baca Selanjutnya

Hidayat: Kami Berkomitmen Dalam Pilkada

Koalisi Merah Putih menggelar rapat di Ruang Fraksi Partai Golkar DPR, membahas soal RUU Pilkada‎. Anggota koalisi dari PKS menyatakan Koalisi Merah Putih tak mempermasalahkan kekalahan atau kemenangan yang bakal didapat koalisi dalam pengesahan RUU Pilkada, 25 September.

"‎Kami hitungannya tidak menang atau kalah. Tapi kami berkomitmen dalam Pilkada," kata Hidayat yang juga Ketua Fraksi PKS ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti dilangsir detik.com, Selasa (23/9/2014).

Hidayat melanjutkan, komitmen Koalisi Merah Putih adalah untuk memperjuangkan Pilkada yang bebas dari korupsi. Koalisi Merah Putih memandang Pilkada tak langsung alias lewat DPRD merupakan jalan terbaik yang perlu diperjuangkan dengan penuh komitmen.

Pilkada langsung dinilai melahirkan birokrasi yang berantakan di tingkat akar rumput.‎

"‎Sebetulnya bukan hanya RUU Pilkada saja yang kami bahas. Kami juga memantau beberapa perkembangan yang ada. Kami pantau pekembangan di Komisi II (yang membahas Pilkada), juga kemungkinan alternatif ketiga dari Partai Demokrat. Kami kaji kemungkinannya," tutur Hidayat.

Kemungkinan opsi ketiga memang sempat muncul lewat Demokrat. Seperti diketahui, Demokrat mendukung Pilkada langsung dengan 10 syarat meminimalisir ekses negatif.

Namun kemudian, Demokrat sendiri menegaskan partainya berada di posisi pendukung Pilkada langsung, bukan berada pada posisi opsi ketiga yang terlepas dari kubu Pilkada langsung.

Demokrat sendiri tidak hadir dalam rapat kali ini, karena Demokrat sudah mendukung Pilkada langsung. Lagipula, Hidayat menuturkan, Ketua Umum Demokrat SBY menegaskan partainya berada sebagai penyeimbang, alias tidak berada dalam Koalisi Merah Putih.[dm]

Baca Selanjutnya

Anis Matta: F-PKS Solid Dukung Pilkada Lewat DPRD

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta memastikan fraksinya di DPR solid mendukung pengesahan RUU Pilkada dengan opsi pelaksanaan melalui DPRD. Sebanyak 57 anggota F-PKS akan hadir pada sidang paripurna 25 September lusa.

"Kalau itu kita sudah tradisi untuk selalu hadir. Kedisiplinan fraksi kita bagus jadi tidak khawatir dengan itu. Insya Allah semuanya datang," kata Anis Matta usai menghadiri perayaan ulang tahun ke-84 Kerajaan Arab Saudi di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jaksel, seperti dilangsir detik.com, Selasa (23/9/2014).

Anis Matta meyakini fraksi lainnya yang bergabung di Koalisi Merah Putih yakni Gerindra, Golkar, PPP, PAN akan tetap solid mendukung pelaksanaan Pilkada melalui DPR. "Insya Allah solid," ujarnya.

Tapi Anis menolak berkomentar soal ketidakhadiran Demokrat dalam rapat koalisi menjelang paripurna. Meski bukan barisan koalisi, Demokrat mulanya ikut mendukung Pilkada lewat DPRD namun belakangan balik badan karena Susilo Bambang Yudhoyono justru merestui Pilkada secara langsung.

"Tanya ke Demokrat," ujar Hidayat menanggapi pertanyaan wartawan.

Paripurna 25 September akan menjadi pertarungan terakhir di DPR antara kubu koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla versus Koalisi Merah Putih. Retak kesolidan mulai muncul setelah kader muda Golkar yang dimotori Agus Gumiwang menyatakan akan memilih Pilkada langsung bila dilakukan voting di paripurna.

Sedangkan PPP diprediksi juga terbelah. Sebab sejumlah anggota DPR di Fraksi PPP berada di dua kubu yakni pimpinan Emron Pangkapi dan Suryadharma Ali. Kubu Emron melalui Waketum Suharso Monoarfa menegaskan partainya menginginkan fraksi PPP mendukung Pilkada langsung.[dm]

Baca Selanjutnya

Miliki Enam Sikap, PKS Mendapat Pujian Pengamat

Partai Keadilan Sejahtera dipastikan tidak akan masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK di masa mendatang. Berikut komentar pengamat politik Universitas Nasional, Alfan Alfian mengenai setidaknya enam sikap PKS itu yang dinilai patut diapresiasi seperti dilangsir Republika Online, Selasa (23/9).

1. PKS dinilai menunjukkan dirinya konsisten.

"PKS ingin menunjukkan dirinya konsisten sebagai oposisi," jelasnya.

2. PKS dinilai mampu bertahan dari iming-iming kekuasaan.

"...karenanya menjaga jarak dari hal iming-iming kekuasaan dari pemerintahan," masih menurut penjelasan Alfan Alfian.

3. Sikap PKS dinilai tidak multitafsir

4. Sikap PKS dinilai bukan karena faktor ideologi tapi konsolidasi partai

5. PKS dinilai mempunyai etika politik

"Secara etika politik keputusan PKS untuk berdiri di luar pemerintahan Jokowi-Jk adalah benar. Ini baik untuk perkembangan demokrasi di Indonesia ke depan," kata Pengamat Politik Skala Survei Indonesia (SSI), Abdul Hakim, Senin (22/9).

6. Sikap politik PKS dinilai patut dicontoh partai lain

Keputusan PKS tersebut, menurut Abdul Hakim, patut dicontoh oleh partai lain. Namun, ia meminta agar sikap oposisi PKS ini dilandasi dengan maksud sebagai penyeimbang pemerintahan Jokowi-JK. "Bukan menjegal program pemerintah jika memang program itu baik," ungkap Abdul Hakim.[dm]

Baca Selanjutnya

PKS Percaya PAN Setia, PPP Tegaskan Tetap di KMP

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid percaya Partai Amanat Nasional (PAN) tetap setia dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Menurut Hidayat, soliditas Koalisi Merah Putih ditegakkan oleh idealisme untuk jadi partai yang mengontrol pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Sekarang bukan kalah atau menang lagi. Kalau kami justru merasakan PAN memberi sinyal makin kuat bersama Koalisi Merah Putih," kata Hidayat, seperti dikutip kompas.com, Selasa (23/9).

Anggota Majelis Syura PKS itu menjelaskan, kehadiran elite PAN di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P di Semarang, Jumat (19/9/2014) lalu, tak dapat diartikan sebagai sinyal akan hengkangnya PAN ke barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Ia pastikan, PAN hadir karena hanya ingin memenuhi undangan PDI-P.

Hidayat melanjutkan, saat PAN hadir ke Rakernas PDI-P, Koalisi Merah Putih juga menggelar rapat konsolidasi di Jakarta. Dalam rapat tersebut, perwakilan PAN juga hadir dan memastikan tak akan keluar dari Koalisi Merah Putih.

"Kita akan memegang komitmen bersama untuk saling percaya, jalan masih panjang, ini soal idealisme menjadi partai pengontrol pemerintahan," ujarnya.

Sementara itu Suryadharma Ali (SDA) menegaskan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP). PPP tak berubah haluan, meski PPP kubu Emron Pangkapi menghadiri pembukaan Rakernas PDIP di Semarang.

"Saya tegaskan PPP tetap di Koalisi Merah Putih," kata SDA pada konsolidasi kader PPP se-Bali, NTB, dan NTT di Denpasar, Senin malam (22/9/2014).

PPP saat ini terpecah menjadi 2 kubu. Yaitu kubu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Kubu Plt Ketua Umum Emron Pangkapi.

Ketua Umum PPP ini menjelaskan, sekali pun kader PPP masuk dalam jajaran kabinet Jokowi, hal itu tak akan mengubah arah koalisi partainya.

"Kita berterima kasih, bersyukur kalau ada kader yang jadi menteri. Tetapi itu merepresentasikan pribadi, bukan partai. Jadi sama sekali tidak merubah arah koalisi," tegas dia.

Suryadharma menilai, arah koalisi dapat ditentukan pada Muktamar yang akan digelar 23 Oktober 2014. Diyakini, mayoritas kader PPP tetap menginginkan partai berciri khas warna hijau itu tetap berada di Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 bersama Partai Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra.

"Kalau saya lihat aspirasi dari cabang-cabang, arah perubahan koalisi itu tidak terlihat tanda-tandanya. Jadi tetap di Koalisi Merah Putih," kata dia.[dm]

Baca Selanjutnya

PKS akan Tagih Janji Jokowi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin membulatkan tekad untuk memperkokoh Koalisi Merah Putih. Antara lain dilakukan dengan menggelar silaturahmi anggota legislatif nasional (silatnas) pada Ahad (20/9).

Konsolidasi tersebut dilakukan kader PKS di parlemen, dari mulai tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

"Tidak ada upaya untuk keluar dari koalisi. Kami membangun kesepahaman di tingkat nasional. Karena selama ini selalu di tingkat pusat," tutur Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Mustafa Kamal kepada ROL, Senin (22/9).

Ia mengatakan, silatnas bersifat sebagai konsolidasi internal dan orientasi yang membuat kesepakatan awal untuk kinerja ke depan. Selama pertemuan tersebut tidak ada pikiran dari seluruh peserta yang hadir untuk tergoda dengan tawaran dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan, menurut Mustafa, para anggota legislatif PKS akan bersikap konstruktif dan kritis terhadap pemerintahan. Meski pun, tetap dilakukan dalam kadar yang proporsional.

Mustafa menegaskan, sikap proporsional itu tak akan membuat daya kontrol terhadap pemerintah menjadi hambar.

PKS, katanya, telah memiliki pengalaman berada di dalam pemerintahan. Karenanya, partai akan mengontrol jalannya pemerintahan dengan sangat detail.

Ia menambahkan, PKS akan mendukung apa pun program yang memang perlu dilanjutkan. Namun, juga mengkritisi program yang harus dibenahi atau janji Jokowi yang belum dilaksanakan.

"PKS akan menagih janji. Bersikap kritis bukan berarti bersikap negatif, melainkan mendorong pemerintahan itu supaya berprestasi," paparnya.[dm]

Baca Selanjutnya

HNW: PKS Solid Dukung Pilkada lewat DPRD

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hidayat Nur Wahid mengatakan, PKS solid mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"PKS solid mendukung pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Koalisi Merah Putih dan PKS didalamnya solid mendukung pilkada lewat DPRD, ini sesuai dengan konstitusi negara, "kata Hidayat dikutip Republika Online, Senin, (22/9).

Pilkada langsung, ujar Hidayat, kenyataannya justru menjadi pemicu konflik horisontal di tengah masyarakat. Ia juga  menegaskan bahwa money politics yang marak ketika pilkada  tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

"Pilkada langsung pada perkembangannya menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat Indonesia yang sebenarnya rukun dan cinta damai. Selain itu pilkada langsung juga marak dengan money politics, lebih banyak mudharatnya," kata  Hidayat.

Menurut Hidayat, saat ini terdapat empat kader PKS yang menjabat sebagai gubernur di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Selain itu ada banyak kader PKS yang menjabat sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Walaupun demikian PKS tetap komit mendukung pilkada lewat DPRD.

"Kami mendukung pilkada lewat DPRD bukan karena hasrat kekuasaan tetapi kami ingin memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya rakyat," ujar Hidayat.[dm]

Baca Selanjutnya

Buktikan Konsistensi, PKS Larang Kader Masuk Kabinet Jokowi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki sikap tersendiri terhadap posisinya sebagai salah satu partai di luar pemerintahan. Presiden PKS Anis Matta mengungkapkan, PKS melihat posisi sebagai partai pemerintah ataupun oposisi tidak ditentukan oleh pilihan, tapi kondisi yang sudah terjadi.

"Menjadi oposisi dalam periode ini bukanlah pilihan, namun karena kondisi," ujar Anis saat memberikan sambutan dalam pembekalan calon anggota legislatif PKS di Grand Sahid Hotel, Jakarta, kemarin (21/9).

Anis menyatakan, PKS tidak pernah sedikit pun terpancing oleh isu adanya sejumlah partai di Koalisi Merah Putih (KMP) akan menyeberang ke kubu pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia menilai, kabar bahwa dua anggota KMP, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), akan menyeberang ke Jokowi-JK juga sampai saat ini tidak terbukti. PPP, misalnya, terindikasi kuat akan menyeberang setelah konflik internal muncul di partai berlambang Kakbah tersebut.

"Saya kira (konflik internal) itu tidak akan menyebabkan mereka keluar ?dari kesepakatan besar yang sudah kita lakukan," ujar Anis.

Dia menilai, momentum saat ini merupakan kesempatan untuk membuktikan idealisme dari partai politik. Jika pada masa lalu masih banyak tren sejumlah parpol yang menyeberang ke pemerintahan, pasca ditetapkannya pemerintahan baru, hal yang terjadi saat ini bagi Anis memiliki situasi yang berbeda.

"Kita perlu konsisten. Saya kira politic swing sudah tidak eranya lagi. Politik kutu loncat sudah bukan zamannya," tutur Anis.

Dia bahkan meminta seluruh kader PKS menjalankan prinsip itu dan berharap kadernya tidak merasa putus asa karena sepanjang lima tahun ke depan PKS menjadi oposisi bagi pemerintah.

"Kita di oposisi, jangan sedih. Dulu kita pernah oposisi. Zaman Pak Hidayat (Hidayat Nur Wahid, Red), itu lebih berat," ujarnya.

Karena itulah, Anis melarang kadernya untuk menjadi anggota kabinet Jokowi-JK.

"Enggak dong. Sekarang ini saatnya kita memberikan bukti konsistensi," tegasnya.

Anis menambahkan, karena kondisi sudah menentukan, PKS harus tetap berjuang sebagai oposisi. Risiko sebuah demokrasi pada proses penentuan hanyalah menjadi bagian dari pemerintahan atau menjadi oposisi.

"Kita ingin memimpin, tapi kalah. Sesederhana itu. Ini hanya bagian ibadah karena paketnya sama, dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan," tandasnya.[dm/jpnn]

Baca Selanjutnya

Jokowi Rayu PKS Masuk Kabinet

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sering mengajak partai berlambang bulan sabit kembar tersebut masuk di kabinetnya.

Hal itulah yang dikatakan oleh anggota Majelis Syuro PKS Refrizal. Menurutnya, PKS sendiri telah berkomitmen untuk tidak menjadi bagian di pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, serta tetap setia mendukung Koalisi Merah Putih sebagai penyeimbang di pemerintahan mendatang.

"Walau ditawari, PKS tidak akan tergoda. Kita memberi pembelajaran buat bangsa kalau kalah ya harus di luar pemerintah," ujar Refrizal kepada Okezone di Jakarta, Senin (22/9/2014).

Anggota Komisi VI DPR RI itu menambahkan, komitmen PKS dari awal sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden adalah untuk mendukung Koalisi Merah Putih. Oleh karena itu, tidak mungkin partai yang digawangi Anis Matta tersebut berubah haluan mendukung Jokowi-JK. Apalagi, sudah ada perjanjian koalisi permanen.

"Itulah komitmen PKS, di dalam atau di luar sama saja mulia dan tetap bisa berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara," tegasnya.[dm]

Baca Selanjutnya

Fahri: Jangan Mendramatisir Perbedaan Sebagai Permusuhan

PKS menilai kehadiran elitePPP dan PAN dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Semarang adalah hal yang wajar. Wasekjen PKS Fahri Hamzah pun meminta semua pihak jangan berlebihan menilai hadirnya 2 parpol anggota Koalisi Merah Putih (KMP) tersebut.

"Jangan pernah mendramatisir perbedaan sebagai permusuhan," kata Fahri kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (22/9/2014).

Meskipun Koalisi Merah Putih berbeda sikap politiknya dengan partai pemenang Pemilu 2014, namun Anggota Komisi III DPR itu menegaskan persahabatan tetap harus dijaga.

"Karena persahabatan parpol tidak boleh hilang oleh perbedaan pendapat," tegas Fahri.

PKS, sambung Fahri, tidak mempermasalahkan sama sekali kehadiran PPP dan PAN ke Rakernas PDIP. "Kalau diundang ya harus hadir," tandas Fahri.

Dalam pembukaan Rakernas ke IV PDIP di Semarang, tampak hadir Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, sedangkan dari PAN yang hadir yakni Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo dan Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy.[dm]

Baca Selanjutnya

Ada Deal Politik Jokowi dengan PPP

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahter (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengaku telah mendengar pernyataan langsung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bahwa mereka memiliki 'perjanjian' khusus dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait posisi Menteri Agama yang tetap akan diisi oleh Lukman Hakim Saifuddin.

Hal itu dia ungkapkan saat menanggapi pertanyaan terkait adanya ajakan dari Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar PKS turut serta mendukung dirinya menjadi presiden.

"Tentu kami sudah mendengar pernyataan langsung dari PDIP untuk misalnya Pak Lukman Hakim Saifuddin akan tetap jadi Menteri Agama tapi dengan syarat PPP akan tetap mendukung Jokowi-JK. Itukan bagian dari apa yang sudah dibuka oleh mereka, bahwa ternyata di balik itu ada juga transaksi tentang barter menteri dan lain sebagainya," kata Hidayat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (21/9/2014).

Sebagai seorang politisi, Hidayat menilai pernyataan Jokowi soal sikap terbukanya menerima partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih untuk bergabung dengannya bernilai politis.

"Anda boleh mengatakan rayuan atau bukan tapi berkali-kali jelas mereka mengatakan 'kami terbuka menerima kehadiran bergabungnya kawan-kawan dari partai di Koalisi Merah Putih dan bla, bla, bla. Sekalipun mereka mengatakan nanti saat bergabung enggak ada transaksional, tidak ada jual beli pejabat menteri tapi di saat bersamaan, Pak Jokowi dan Pak JK sudah menyampaikan tentang postur kabinet yang dari 34 itu, 16-nya itu dari parpol," jelasnya.

Kendati demikian, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menghormati dan menghargai semua sikap yang dilakukan partai lain terhadap ajakan Jokowi.

"Tapi apapun kondisinya, kami menghormati sikap dari partai manapun. Kami dari partai politik Koalisi Merah Putih tetap berada di luar pemerintahan," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin sempat menyatakan tidak akan menanggalkan jabatannya sebagai anggota dewan terpilih 2014-2019.

Dia lebih memilih memegang jabatan menteri agama hingga akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan dalih menuntaskan tanggung jawabnya menggantikan Suryadharma Ali.

"Tidak ada deal atau pembicaraan sebelumnya dengan siapapun, sama sekali tidak ada. Ini murni benar-benar karena tanggung jawab menyelesaikan amanah yang diberikan," kata Lukman di Kementerian Agama 4 September 2014.[dm/okezone]

Baca Selanjutnya

PKS tak Akan Berpaling Dari KMP, Meski Ditawari Kursi Menteri

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta menegaskan partainya akan tetap bertahan di dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Anis menjanjikan, mereka tidak akan berpaling, meskipun jika ada tawaran bagi kader-kadernya untuk menduduki posisi menteri.

"PKS Insya Allah solid dalam Koalisi Merah Putih. Kita solid di Koalisi Merah Putih," kata Presiden PKS Anis Matta di sela-sela acara Silaturahim Anggota Legislatif Nasional "Konsolidasi Dan Pengokohan Dakwah Parlemen Untuk Pemenangan Pemilu 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (21/9).

Anis menyatakan berada di dalam maupun di luar pemerintahan merupakan suatu hal yang biasa. Sebab, kata dia, PKS sudah pernah berada di kedua posisi itu.

"Dulu PKS pernah oposisi sendirian, masuk dalam pemerintahan 10 tahun, sekarang ada lagi dalam oposisi, itu mah biasa aja. Di dalam dan di luar sama saja," ujar Anis.

Anis pun menegaskan PKS tidak akan berubah haluan di tengah-tengah jalannya pemerintahan. "Insya Allah," tandasnya.[dm/jpnn]

Baca Selanjutnya

PKS Dukung KPK Tunda Pelantikan Anggota DPR Terjerat Korupsi

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hidayat Nur Wahid mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyurati Komisi Pemilihan Umum, agar calon anggota DPR yang terjerat kasus korupsi ditunda pelantikannya.

"Secara prinsip kami mendukung ya semangat itu karenanya point pertama dari Pakta Integritas itu penegasan bahwa anggota DPR, DPRD dari PKS komitmen untuk tidak melakukan korupsi, tidak menerima gratifikasi," kata Hidayat di sela-sela acara Silaturahim Anggota Legislatif Nasional "Konsolidasi Dan Pengokohan Dakwah Parlemen Untuk Pemenangan Pemilu 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (21/9).

Menurut Hidayat, langkah yang dilakukan KPK merupakan bagian dari upaya untuk "meminimalisir" semangat orang-orang untuk melakukan korupsi. Selain itu juga mengkritisi mereka yang melakukan korupsi.

"Untuk kemudian pada akhirnya nanti yang dilantik sebagai anggota DPR atau DPRD mereka yang betul-betul bebas dari masalah hukum apalagi masalah korupsi," ucap Hidayat.

Hidayat mengungkapkan korupsi adalah masalah hukum. Karena itu anggota legislatif terpilih yang tidak perlu dilantik adalah mereka yang terbukti melakukan korupsi.

"Korupsi adalah masalah hukum. Jadi kalau mereka yang sudah terbukti melakukan korupsi dan apalagi sudah di bawa ke pengadilan sudah seharusnya jangan dilantik dulu sampai seluruh permasalahannya selesai," tandasnya.

Sebelumnya, anggota legislatif terpilih dari PKS telah menandatangani Pakta Integritas. Salah satu isinya adalah tidak terlibat dalam korupsi.

"Tadi telah ditanda tangani Pakta Integritas oleh perwakilan dari 34 provinsi yang menegaskan komitmen mereka. Pertama mereka betul-betul ingin menjadi teladan dalam kehidupan parlemen, termasuk tidak terlibat segala yang terkait korupsi termasuk gratifikasi, semangat ini penting ditegaskan," kata Hidayat.[dm/jpnn]

Baca Selanjutnya

Anis: PKS Akan Jadi World Class Political Party

Presiden PKS Anis Matta menyatakan partai yang dipimpinnya akan menjadi World Class Political Party. Untuk mewujudkannya dilakukan dengan cara mengembangkan kapasitas mereka sebagai partai politik.

Pernyataan itu disampaikan Anis di acara Silaturahim Anggota Legislatif Nasional "Konsolidasi Dan Pengokohan Dakwah Parlemen Untuk Pemenangan Pemilu 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, seperti dilangsir jpnn.com, Ahad (21/9).



Baca juga: Inilah Pesan Anis Matta Kepada Anggota Dewan PKS

"Yang harus kita lakukan sekarang adalah terus mengembangkan kapasitas dan pada akhirnya kita pantas memimpin negara. Dengan terus meningkatkan kapasitas, PKS bukan hanya akan pantas memimpin negeri ini, namun partai ini akan menjadi World Class Political Party," kata Anis.

Menurut Anis, PKS kini memiliki lebih dari 1.200 anggota legislatif dari tingkat DPRD kabupaten/kota hingga DPR. Hal ini, ujar dia, harus disyukuri. "Ini adalah fase baru dalam kehidupan aleg PKS. Fase di mana kader PKS bisa memperluas jangkauan dakwahnya. Kita sikapi fenomena ini dengan rasa syukur," ujar Anis.

Anis berharap para kader PKS bisa memberikan banyak kontribusi kepada bangsa Indonesia. "Semoga ke depannya kader-kader PKS bisa berkontribusi lebih banyak bagi negeri ini," tandasnya.[dm]

Baca Selanjutnya

Inilah Pesan Anis Matta Kepada Anggota Dewan PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengadakan Silaturahmi Anggota Legislatif Nasional (Silagnas). Acara ini dihadiri oleh calon anggota legislatif PKS yang lolos ke parlemen untuk periode 2014-2019.

Silagnas ini dihadiri Presiden PKS, Anis Matta, Sekjen PKS Taufik Ridho, Hidayat Nurwahid, dan politisi PKS lainnya. Selaku presiden PKS, Anis mengucapkan selamat kepada calon anggota legislatif yang lolos ke parlemen.

"Anda (calon anggota parlemen), ini mewakili wajah PKS dan buatlah warna dengan Partai Keadilan Sejahtera,"ujar Anis di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, seperti dikutip tribunnew, Minggu (21/9).

Anis menyatakan kebanggaannya kepada calon anggota parlemen karena diisi oleh banyak kalangan perempuan, kader muda di bawah umur 25 tahun, kader yang telah berjuang di beberapa kali pemilihan legislatif.

Dalam pidatonya Anis memberikan arahan kepada calon anggota legislatif tentang fokus perjuangan parlemen kepada 1.200 orang. Anis meminta seluruh calon anggota parlemen untuk membuat kebijakan yang prorakyat.

Selain itu, Anis juga mengingatkan kepada seluruh calon anggota DPR yang baru menghadapi fenomena politik global. Pada saat yang sama, pengganti Lutfi Hassan Ishaaq ini tegaskan posisi PKS sebagai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi.

"Kita tak pernah minta jabatan," katanya.[dm]

Baca Selanjutnya