Partai Demokrat, menjadi salah satu partai politik yang menginginkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Hal ini diungkap oleh Ketua DPP Partai Demokrat Khotibul Umam Wiranu. Umam mengatakan bila penyelenggaraan Pilkada via DPRD bisa menghemat anggaran negara, dibandingkan pemilihan langsung.
"Soal anggaran Rp 41 triliun kurang lebih," kata Umam, Senin, 8 September 2014.
Dalam hitungan Umam, pemilihan kepala daerah setingkat bupati atau wali kota bisa menghabiskan anggaran sekitar Rp 200 miliar.
Sedangkan untuk tingkat provinsi dengan kisaran Rp 500 miliar uang negara harus dikucurkan.
Umam, yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menambahkan, ada sebanyak 524 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kemudian ditambah 33 provinsi untuk pemilihan gubernur.
"Kita sudah hitung Rp 40 triliun itu sangat besar bisa digunakan untuk infrastruktur. Itu asumsi pilkada provinsi Rp 500 miliar, tapi banyak yang lebih. Contoh Jawa Barat Rp 800 miliar, Jawa Timur ada dua putaran Rp 1,2 triliun," jelasnya.
Umam berpendapat, hasil pilkada dengan sistem langsung dipilih rakyat tidak ada jaminan dapat amanah. Sebab, sejauh ini banyak kepala daerah yang tersandung kasus korupsi.
"Hasil pilkada langsung lebih buruk dari keterpilihan kepala daerah. Ukurannya jelas, per hari ini 332 bupati/wali kota dan gubernur yang menjadi tersangka kasus korupsi. 86 Persen korupsi selebihnya administrasi kasus perdata dan lain-lain," terangnya.
Tambahan lagi, menurut Umam, banyak praktik politik uang jika penyelenggaraan pilkada digelar secara langsung.
Calon kepala daerah berlomba-lomba merebut hati pemilih dengan cara iming-iming uang dan sembako agar mendapatkan pilihan.
"Kita argumentasikan rakyat bukan memilih kepala daerah yang terbaik, tapi terbanyak materialnya, memang dibutuhkan dana yang tidak sedikit, calon butuh dana tidak sedikit," tandas Umam. (fs)
0 Comments
