PKS tak Mau Pusing Soal Polemik Pimpinan DPR

Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid tidak mau dipusingkan polemik pemilihan pimpinan DPR. Ia beranggapan permasalahan itu sederhana. Jika Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review, maka pemilihan di DPR bisa dilakukan melalui voting.

“Pemilihan pimpinan DPR itu masalah yang sederhana. Kalau misalnya MK menolak Judicial riview, maka pemilihan akan dilakukan melalui voting, dan pemilihan terbuka terhadap dua paket yang diatur dalam UU MD3,” kata Hidayat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, seperti dikutip licom, Rabu (24/09/14).

Baca juga: PKS: Pilkada Langsung Lemahkan Peran Parpol

Menurut Nur Wahid, jika hal itu terjadi, pihaknya sudah menyiapkan 4 kader muda yang berpengalaman di DPR, treck record-nya bagus dan punya keberanian membela DPR.

“Empat nama itu sudah disampaikan. Yaitu, Sohibul Imam, Al Muzamil, Fahri Hamzah, Mahfudz Siddik,” ujarnya.

Dia mengatakan, semua itu belum resmi, dan rapat di DPR untuk itu akan diselenggarakan setelah ada keputusan definitif dari MK. Sebaliknya, jika MK belum membuat keputusan sampai 1 Oktober berarti Undang-Undang itu akan sendirinya berlaku. Kalau 2 Oktober ada voting pemilihan pimpinan DPR berarti akan mempergukan UU MD3 yang sekarang sah sesuai hukum.

Elit PKS ini juga mengakui, sah atau tidaknya PKS mendapatkan kursi wakil DPR masih melihat perkembangan. Jika syaratnya harus masuk 5 besar (jumlah ursi DPR) memang PKS tidak masuk.

“Tapi, kalau ukurannya mengikuti UU MD 3, maka setiap anggota DPR berhak memilih dan tidak memilih,” jelasnya.

Dari pimpinan DPR yang berjumlah lima kursi, maka setiap fraksi mengajukan satu calon. Berarti akan ada dua paket (di DPR ada sepuluh fraksi), kalau PKS mengajukan paket pimpinan, fraksi dari partai lain juga mengajukan yang sama.

“Jadi, kami Koalisi Merah Putih (KMP) mengajukan paket. Kami (KMP) didukung lima partai (Gerindra, Golkar, PPP, PKS, PAN) kalau Demokrat sesuai arahan SBY tidak masuk dalam KMP, nah sebelah sana (kubu Koalisi Indonesia Hebat) silakan ajukan,” pungkasnya.[dm]

Baca Selanjutnya

Anggota Fraksi PKS Diminta Hadiri Sidang Paripurna DPR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan pihaknya tetap solid mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Oleh karena itu, Fraksi PKS pun telah mengingatkan kepada 57 anggotanya untuk datang dalam rapat paripurna pembahasan RUU Pilkada pada Kamis 25 September 2014, besok.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya tetap mengingatkan kepada anggotanya untuk hadir dalam rapat paripurna tersebut. Hidayat mengakui dirinya mengirimkan pesan singkat menjelang paripurna serta saat rapat digelar.

Namun, ia membantah pesan singkat itu dikirimkan hanya untuk RUU Pilkada. "PKS mengingatkan bukan saja pas voting, setiap paripurna kita kirim SMS. Pagi diingatkan lagi sebelum rapat paripurna. Setiap komisi-komisi bila rapat juga kita ingatkan," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, seperti dilangsir tribunnews, Selasa (23/9).

Dari 57 anggota fraksi PKS, Hidayat mengakui adanya kader yang pergi keluar negeri. Hal itu dalam rangka pengawasan ibadah haji di Arab Saudi.

"Jadi kita perkirakan kedatangan 50 orang yang datang dalam RUU Pilkada," imbuh Hidayat.

Ia menambahkan sudah tidak ada lagi anggota Fraksi PKS yang bertugas di daerah. Mereka diminta untuk mengikuti kegiatan DPR.

"Yang didaerah sudah menyesuaikan agenda disini," kata Ketua DPP PKS itu.[dm]

Baca Selanjutnya

Hidayat: Kami Berkomitmen Dalam Pilkada

Koalisi Merah Putih menggelar rapat di Ruang Fraksi Partai Golkar DPR, membahas soal RUU Pilkada‎. Anggota koalisi dari PKS menyatakan Koalisi Merah Putih tak mempermasalahkan kekalahan atau kemenangan yang bakal didapat koalisi dalam pengesahan RUU Pilkada, 25 September.

"‎Kami hitungannya tidak menang atau kalah. Tapi kami berkomitmen dalam Pilkada," kata Hidayat yang juga Ketua Fraksi PKS ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti dilangsir detik.com, Selasa (23/9/2014).

Hidayat melanjutkan, komitmen Koalisi Merah Putih adalah untuk memperjuangkan Pilkada yang bebas dari korupsi. Koalisi Merah Putih memandang Pilkada tak langsung alias lewat DPRD merupakan jalan terbaik yang perlu diperjuangkan dengan penuh komitmen.

Pilkada langsung dinilai melahirkan birokrasi yang berantakan di tingkat akar rumput.‎

"‎Sebetulnya bukan hanya RUU Pilkada saja yang kami bahas. Kami juga memantau beberapa perkembangan yang ada. Kami pantau pekembangan di Komisi II (yang membahas Pilkada), juga kemungkinan alternatif ketiga dari Partai Demokrat. Kami kaji kemungkinannya," tutur Hidayat.

Kemungkinan opsi ketiga memang sempat muncul lewat Demokrat. Seperti diketahui, Demokrat mendukung Pilkada langsung dengan 10 syarat meminimalisir ekses negatif.

Namun kemudian, Demokrat sendiri menegaskan partainya berada di posisi pendukung Pilkada langsung, bukan berada pada posisi opsi ketiga yang terlepas dari kubu Pilkada langsung.

Demokrat sendiri tidak hadir dalam rapat kali ini, karena Demokrat sudah mendukung Pilkada langsung. Lagipula, Hidayat menuturkan, Ketua Umum Demokrat SBY menegaskan partainya berada sebagai penyeimbang, alias tidak berada dalam Koalisi Merah Putih.[dm]

Baca Selanjutnya

PKS Percaya PAN Setia, PPP Tegaskan Tetap di KMP

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid percaya Partai Amanat Nasional (PAN) tetap setia dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Menurut Hidayat, soliditas Koalisi Merah Putih ditegakkan oleh idealisme untuk jadi partai yang mengontrol pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Sekarang bukan kalah atau menang lagi. Kalau kami justru merasakan PAN memberi sinyal makin kuat bersama Koalisi Merah Putih," kata Hidayat, seperti dikutip kompas.com, Selasa (23/9).

Anggota Majelis Syura PKS itu menjelaskan, kehadiran elite PAN di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P di Semarang, Jumat (19/9/2014) lalu, tak dapat diartikan sebagai sinyal akan hengkangnya PAN ke barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Ia pastikan, PAN hadir karena hanya ingin memenuhi undangan PDI-P.

Hidayat melanjutkan, saat PAN hadir ke Rakernas PDI-P, Koalisi Merah Putih juga menggelar rapat konsolidasi di Jakarta. Dalam rapat tersebut, perwakilan PAN juga hadir dan memastikan tak akan keluar dari Koalisi Merah Putih.

"Kita akan memegang komitmen bersama untuk saling percaya, jalan masih panjang, ini soal idealisme menjadi partai pengontrol pemerintahan," ujarnya.

Sementara itu Suryadharma Ali (SDA) menegaskan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP). PPP tak berubah haluan, meski PPP kubu Emron Pangkapi menghadiri pembukaan Rakernas PDIP di Semarang.

"Saya tegaskan PPP tetap di Koalisi Merah Putih," kata SDA pada konsolidasi kader PPP se-Bali, NTB, dan NTT di Denpasar, Senin malam (22/9/2014).

PPP saat ini terpecah menjadi 2 kubu. Yaitu kubu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Kubu Plt Ketua Umum Emron Pangkapi.

Ketua Umum PPP ini menjelaskan, sekali pun kader PPP masuk dalam jajaran kabinet Jokowi, hal itu tak akan mengubah arah koalisi partainya.

"Kita berterima kasih, bersyukur kalau ada kader yang jadi menteri. Tetapi itu merepresentasikan pribadi, bukan partai. Jadi sama sekali tidak merubah arah koalisi," tegas dia.

Suryadharma menilai, arah koalisi dapat ditentukan pada Muktamar yang akan digelar 23 Oktober 2014. Diyakini, mayoritas kader PPP tetap menginginkan partai berciri khas warna hijau itu tetap berada di Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 bersama Partai Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra.

"Kalau saya lihat aspirasi dari cabang-cabang, arah perubahan koalisi itu tidak terlihat tanda-tandanya. Jadi tetap di Koalisi Merah Putih," kata dia.[dm]

Baca Selanjutnya

HNW: PKS Solid Dukung Pilkada lewat DPRD

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hidayat Nur Wahid mengatakan, PKS solid mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"PKS solid mendukung pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Koalisi Merah Putih dan PKS didalamnya solid mendukung pilkada lewat DPRD, ini sesuai dengan konstitusi negara, "kata Hidayat dikutip Republika Online, Senin, (22/9).

Pilkada langsung, ujar Hidayat, kenyataannya justru menjadi pemicu konflik horisontal di tengah masyarakat. Ia juga  menegaskan bahwa money politics yang marak ketika pilkada  tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

"Pilkada langsung pada perkembangannya menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat Indonesia yang sebenarnya rukun dan cinta damai. Selain itu pilkada langsung juga marak dengan money politics, lebih banyak mudharatnya," kata  Hidayat.

Menurut Hidayat, saat ini terdapat empat kader PKS yang menjabat sebagai gubernur di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Selain itu ada banyak kader PKS yang menjabat sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Walaupun demikian PKS tetap komit mendukung pilkada lewat DPRD.

"Kami mendukung pilkada lewat DPRD bukan karena hasrat kekuasaan tetapi kami ingin memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya rakyat," ujar Hidayat.[dm]

Baca Selanjutnya

Ada Deal Politik Jokowi dengan PPP

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahter (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengaku telah mendengar pernyataan langsung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bahwa mereka memiliki 'perjanjian' khusus dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait posisi Menteri Agama yang tetap akan diisi oleh Lukman Hakim Saifuddin.

Hal itu dia ungkapkan saat menanggapi pertanyaan terkait adanya ajakan dari Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar PKS turut serta mendukung dirinya menjadi presiden.

"Tentu kami sudah mendengar pernyataan langsung dari PDIP untuk misalnya Pak Lukman Hakim Saifuddin akan tetap jadi Menteri Agama tapi dengan syarat PPP akan tetap mendukung Jokowi-JK. Itukan bagian dari apa yang sudah dibuka oleh mereka, bahwa ternyata di balik itu ada juga transaksi tentang barter menteri dan lain sebagainya," kata Hidayat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (21/9/2014).

Sebagai seorang politisi, Hidayat menilai pernyataan Jokowi soal sikap terbukanya menerima partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih untuk bergabung dengannya bernilai politis.

"Anda boleh mengatakan rayuan atau bukan tapi berkali-kali jelas mereka mengatakan 'kami terbuka menerima kehadiran bergabungnya kawan-kawan dari partai di Koalisi Merah Putih dan bla, bla, bla. Sekalipun mereka mengatakan nanti saat bergabung enggak ada transaksional, tidak ada jual beli pejabat menteri tapi di saat bersamaan, Pak Jokowi dan Pak JK sudah menyampaikan tentang postur kabinet yang dari 34 itu, 16-nya itu dari parpol," jelasnya.

Kendati demikian, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menghormati dan menghargai semua sikap yang dilakukan partai lain terhadap ajakan Jokowi.

"Tapi apapun kondisinya, kami menghormati sikap dari partai manapun. Kami dari partai politik Koalisi Merah Putih tetap berada di luar pemerintahan," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin sempat menyatakan tidak akan menanggalkan jabatannya sebagai anggota dewan terpilih 2014-2019.

Dia lebih memilih memegang jabatan menteri agama hingga akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan dalih menuntaskan tanggung jawabnya menggantikan Suryadharma Ali.

"Tidak ada deal atau pembicaraan sebelumnya dengan siapapun, sama sekali tidak ada. Ini murni benar-benar karena tanggung jawab menyelesaikan amanah yang diberikan," kata Lukman di Kementerian Agama 4 September 2014.[dm/okezone]

Baca Selanjutnya

PKS Dukung KPK Tunda Pelantikan Anggota DPR Terjerat Korupsi

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hidayat Nur Wahid mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyurati Komisi Pemilihan Umum, agar calon anggota DPR yang terjerat kasus korupsi ditunda pelantikannya.

"Secara prinsip kami mendukung ya semangat itu karenanya point pertama dari Pakta Integritas itu penegasan bahwa anggota DPR, DPRD dari PKS komitmen untuk tidak melakukan korupsi, tidak menerima gratifikasi," kata Hidayat di sela-sela acara Silaturahim Anggota Legislatif Nasional "Konsolidasi Dan Pengokohan Dakwah Parlemen Untuk Pemenangan Pemilu 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (21/9).

Menurut Hidayat, langkah yang dilakukan KPK merupakan bagian dari upaya untuk "meminimalisir" semangat orang-orang untuk melakukan korupsi. Selain itu juga mengkritisi mereka yang melakukan korupsi.

"Untuk kemudian pada akhirnya nanti yang dilantik sebagai anggota DPR atau DPRD mereka yang betul-betul bebas dari masalah hukum apalagi masalah korupsi," ucap Hidayat.

Hidayat mengungkapkan korupsi adalah masalah hukum. Karena itu anggota legislatif terpilih yang tidak perlu dilantik adalah mereka yang terbukti melakukan korupsi.

"Korupsi adalah masalah hukum. Jadi kalau mereka yang sudah terbukti melakukan korupsi dan apalagi sudah di bawa ke pengadilan sudah seharusnya jangan dilantik dulu sampai seluruh permasalahannya selesai," tandasnya.

Sebelumnya, anggota legislatif terpilih dari PKS telah menandatangani Pakta Integritas. Salah satu isinya adalah tidak terlibat dalam korupsi.

"Tadi telah ditanda tangani Pakta Integritas oleh perwakilan dari 34 provinsi yang menegaskan komitmen mereka. Pertama mereka betul-betul ingin menjadi teladan dalam kehidupan parlemen, termasuk tidak terlibat segala yang terkait korupsi termasuk gratifikasi, semangat ini penting ditegaskan," kata Hidayat.[dm/jpnn]

Baca Selanjutnya

Teguhkan Komitmen, Aleg PKS Tandatangani Pakta Integritas

Ketua Badan Kebijakan Publik (BKP) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid memimpin penandatanganan pakta integritas anggota DPR/D pada Silaturahmi Anggota Legislatif Nasional (Silagnas) PKS yang diselenggarakan di Jakarta (21/9). Pakta Integritas, ujar Hidayat yang juga Ketua Fraksi PKS DPR ini, mewajibkan anggota DPR/D dari PKS untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, serta menghindarkan diri dari perilaku korupsi.

"Sebenarnya soal tersebut sudah diatur, namun pakta integritas ini untuk menegaskan kembali komitmen anggota dewan PKS untuk bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat dan tidak korup. Kami ingin anggota dewan dari PKS menjadi teladan dalam berparlemen," kata Hidayat.

PKS mengokohkan visi dakwah parlemen kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia. Sebagai partai berazas Islam, anggota legislatif (DPR dan DPRD) PKS diharapkan mampu menjalankan fungsi kedewanan sebagai alat untuk menyampaikan dakwah bagi kebaikan dan mencegah kerusakan bagi umat dan bangsa Indonesia. Untuk itulah PKS menggelar acara Silaturahim Anggota Legislatif Nasional (Silagnas) yang dihadiri anggota DPR/D dari total 1.217 kader PKS yang duduk di lembaga legislatif mulai tingkat DPR (40 anggota), DPRD tingkat I (160 anggota) dan DPRD tingkat II (1.017 anggota).[dm/pks.or.id]

Baca Selanjutnya

FPKS Tetap Solid Dukung RUU Pilkada

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan partainya tetap solid dan tidak ada anggota yang menentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). RUU Pilkada menyebutkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"PKS akan tetap solid dalam konteks formal," kata Hidayat, seperti dilangsir okezone, Jumat (12/9).

Terkait Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang tidak setuju dengan RUU Pilkada, ia mengatakan hal tersebut merupakan pendapat pribadi dan orang yang bersangkutan memahami konstitusi bahwa yang membuat undang-undang adalah DPR.

"Bahwa orang, pribadi punya wacana boleh saja. Tapi setiap orang pasti akan punya keputusan dan kader akan melaksanakan keputusan," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan adalah misinformasi bila pendapat Nur Mahmudi disebut sebagai penentangan terhadap partai.

Menurut Hidayat, anggota DPRD adalah wakil yang dipilih sendiri oleh rakyat sehingga seharusnya rakyat percaya dengan wakil yang telah dipilihnya.

Ia juga membantah dengan dipilih oleh DPRD akan menutup kemungkinan keberadaan tokoh independen untuk maju ke pemilihan kepala daerah.

"Tetap terbuka, dicalonkan oleh anggota DPRD melalui parpol atau mereka mencalonkan diri kemudian didukung parpol, semuanya serba terbuka," katanya.

Ia juga menjelaskan akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memaksimalkan pengawasan agar tidak terjadi korupsi di DPRD.

Bila kandidat terbukti melakukan politik uang, lanjutnya, ia akan didiskualifikasi, termasuk ketika ia sudah terpilih menjadi bupati atau gubernur.

Selain itu, ia juga mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD menghemat anggaran belanja negara sehingga dapat dipakai untuk program nasional.[dm]

Baca Selanjutnya

HNW: Kepala Daerah dari PKS Tolak RUU Pilkada Sifatnya Pribadi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pernyataan tolak Pilkada dari sejumlah kepala daerah yang mereka usung dalam pemerintahan sebagai pendapat pribadi. PKS mengatakan, pernyataan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan Walikota Bandung Ridwan Kamil (Emil) bukan representasi sikap partai.

“Mereka juga sudah bilang kan kalau itu pandangan pribadi saja,” ujar Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid di Komplek Parlemen, Jakarta, seperti dilangsir Republika Online, Sabtu (13/9).

Ketua Fraksi PKS di DPR ini mengatakan kepala daerah dari PKS harus mengikuti langkah politik partai. Menurut Hidayat, sikap menyerahkan langkah kepada partai ini dipandang sebagai pengertian politik. “Iya artinya mereka mengerti, kalau nanti RUU Pilkada disahkan, ya tetap mereka harus ikuti, ini kan kita bicara Undang-undang, yang namanya konstitusi tentu harus dipatuhi,” kata dia.

Hidayat menegaskan, pada dasarnya tidak ada masalah dengan cara pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Di mata PKS, kata dia, pilihan para dewan yang duduk di DPRD pun sudah mencerminkan suara rakyat. “DPRD kan perwakilan rakyat, jadi ya suara DPRD suara rakyat yang diwakilinya tidak ada bedanya, yang penting prosesnya benar,” ujar Hidayat.

Sebelumnya, tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Ridwan Kamil menyatakan dia menolak Pilkada tak langsung. Demikian pula dengan Nurmahmudi, dia berujar, Pilkada tak langsung merupakan sebuah kemunduran.[dm]

Baca Selanjutnya

PKS sindir PDIP tak pernah ungkit HAM saat Prabowo cawapres Mega

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kini mengungkit dosa politik Prabowo Subianto terkait pelanggaran HAM dan penculikan. Namun, persoalan ini dinilai sudah selesai dan proses penegakan hukum sudah dijalankan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) salah satu partai yang sedang intens menjalin koalisi dengan Gerindra melihat persoalan HAM bukan menjadi perkara besar untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres di pilpres nanti. Menurut dia, pelanggaran HAM yang diduga dilakukan oleh Prabowo sudah selesai.

"Beliau sudah menjelaskan, pada prinsipnya hukum sudah dijalankan, pengadilan sudah dilakukan, vonis sudah diberikan," ujar anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/5).

Hidayat merasa heran jika tiba-tiba isu ini kembali ramai diperbincangkan. Sebab pada tahun 2009, kata dia, saat Prabowo menjadi cawapres Megawati, hal itu tidak jadi soal.

"Semua tahu pada tahun 2009 Megawati gandeng Prabowo sebagai cawapres, enggak dipermasalahkan toh, enggak ada yang menganulir," terang dia.

Dia menilai, sangat penting bagi kehidupan bangsa untuk memperjuangkan HAM. Hal ini juga akan menjadi konsen PKS jika nanti benar-benar memerintah saat berkoalisi dengan Gerindra.

"Penting betul berikan jaminan terhadap HAM, kepastian hukum dan kebebasan beragama. Kita tidak ridho dengan politik culik-menculik, hukum sudah pernah dilakukan, vonis pernah diberikan," tegas dia.

Dengan alasan itu, PKS berminat untuk mendukung Prabowo sebagai capres. Apalagi, Prabowo sudah pernah menjadi cawapres dan tak pernah jadi persoalan tentang HAM itu. (merdeka.com)

Baca Selanjutnya