Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai pendukung pilkada tidak langsung atau mekanisme pemilihan melalui DPRD. PKS menilai bila pilkada secara langsung, maka peran partai politik akan melemah.
"Pilkada langsung melemahkan parpol sebagai pilar demokrasi. Bahwa parpol brengsek, jangan lumbungnya dibakar tapi orangnya," kata Ketua DPP PKS Nasir Djamil dalam dialog demokrasi di The Habibie Center, Jalan Kemang Selatan, Kemang, Jakarta Selatan, seperti dilangsir metrotvnews, Rabu (24/9).
Menurutnya, Pilkada secara langsung dan tidak langsung sama-sama sesuai dengan konstitusi. Hal tersebut tertera dalam UUD, meski diakui masing-masing model pemilihan memiliki kekurangan dan kelebihan.
"Pilkada tak langsung dan langsung sama-sama konstitusional. Di UUD Pasal 8 Ayat 4 sebut Gubernur, bupati, walikota dipilih demokratis. Syaratnya transparan dan, akuntabel," terangnya.
Berdasarkan pengalaman yang pernah ia dapatkan saat menjadi calon wakil gubernur Provinsi Nangroe Aceh Daroesalam beberapa tahun silam, Pilkada langsung justru membuat praktik money politics lebih tinggi. Hal ini karena para calon kepala daerah harus mengambil hati rakyat.
"Dia yang punya uang, bisa jadi kepala daerah dan lupakan partai yang mengusungnya. Dia sudah bayar proposalnya, tidak ada kebanggaan pada parpol, ini membusukkan demokrasi," tutup Anggota Komisi III DPR itu.
RUU Pilkada akan disahkan DPR pada Kamis 25 September 2014 besok. RUU tersebut saat ini masih belum ada kesepakatan pada masalah mekanisme pemilihan kepala daerah. Hingga kini, parpol dalam Koalisi Merah Putih yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan PKS, tetap mendukung mekanisme pilkada lewat DPRD.
Sementara itu, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh masyarakat didukung koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni PDI-P, PKB, dan Partai Hanura, ditambah Partai Demokrat.[dm]
0 Comments
.jpg "Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Dari Business Review")
