Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Emil dan sejumlah kepala daerah baik bupati dan wali kota menolak RUU Pilkada yang mengubah pemilihan kepala daerah menjadi dipilih DPRD.
RUU Pilkada yang didukung KMP antara lain Gerindra dan PKS tersebut membuat rakyat tak lagi terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah.
“Hasil kajian pemerintah cukup kuat agar Pilkada dipilih DPRD. Plus meminimalisasi korupsi karena pasal pembatalan calon terpilih jika terbukti korupsi pembatalan otomatis berlaku. Juga lebih mudah bagi KPK mengawasi aleg DPRD jika terbukti korupsi,” terang Kepala Divisi Humas PKS Mardani Alisera, Jumat 12 September 2014.
Selanjutnya, bagaimana sikap PKS dengan penolakan Ridwan Kamil dan juga Nur Mahmudi Ismail yang notabene didukung partai ini?
“Kang Emil dan Pak Nur merasakan manfaat pilkada langsung. Tapi di wilayah timur dan di beberapa daerah pilkadal membawa dampak konflik horizontal cukup besar,” kata Mardani.
Mardani menjelaskan alasan sikap PKS yang berubah, dari yang sebelumnya mendukung pilkada tetap di tangan rakyat.
“Dinamika alasan pemerintah memang kuat. Plus bagus juga punya penyeimbang pemerintah yang kuat. Prinsip kompetisi kian ketat kian diuntungkan konsumen [rakyat],” jelas Mardani.
Emil mengucapkan terima kasih pada kedua partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih atas kerja sama membangun Bandung meski kini dia berbeda pandangan soal pilkada lewat DPRD.
"Saya sangat menghormati partai @Gerindra dan @PKSejahtera. kerjasama membangun BDG sangat baik. namun tentang RUU Pilkada saya berbeda pendapat,” ungkap Kang Emil via @ridwankamil. (fs)
0 Comments
