Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan anggapan politik transaksional terjadi di DPRD dapat dicegah dengan kerjasama penegak hukum.
"KPUD dapat bekerjasama dengan KPK dan PPATK. KPK bisa sadap percakapan telepon calon dengan anggota DPRD. PPATK bisa lacak transaksi mencurigakan. Kalau gitu ada enggak yang berani melakukan kecurangan," kata Hidayat seperti dilangsir tribunnews.com, Kamis (11/9).
Ia mengatakan DPR diberi kewenangan untuk melaksanakan konstitusi yakni membuat undang-undang.
Untuk itu, Ketua DPP PKS itu menganggap perdebatan antara pilkada langsung dan tak langsung adalah hal yang biasa.
Namun, Hidayat meminta agar pembahasan juga dilakukan secara konstitusional dan tidak melakukan provokasi.
"Nanti bukan demokrasi parlemen tapi jalanan," ujarnya.
Ia juga membantah bila partai politik tidak bisa menghasilkan calon kepala daerah yang berkualitas. PKS, kata Hidayat, membuktikan di Bandung dengan mengusung Ridwan Kamil.
"PKS selalu terbuka dan sudah terjadi. Ridwan Kamil dari PKS dan Gerindra. PKS terima bukan kader," imbuhnya.[dm]
0 Comments
