Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) masih menimbulkan polemik, apakah pilkada kembali ke DPRD (perwakilan rakyat) atau tetap dipilih secara langsung oleh rakyat seperti sekarang ini.
RUU ini rencananya akan disahkan pada September 2014 ini, dalam Paripurna DPR.
Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengevaluasi praktek Pilkada Langsung yang sudah berjalan 10 tahun yang ternyata lebih besar kemudharatannya.
Dalam twitnya, Aleg PKS dari NTB ini menyoroti setidaknya adala lima catatan negatif Pilkada Langsung:
1- BIAYA MAHAL RP. 51,865 TRILIUN #PilkadaLangsung
2- Banyak konflik Pasca pilkada. #PilkadaLangsung
(Di Papua dilaporkan 30 nyawa setahun korban #PilkadaLangsung)
3- Melemahkan partai politik sebagai pilar demokrasi. #PilkadaLangsung
4- Banyak bandar #PilkadaLangsung
5- MK jadi sibuk sengketa #PilkadaLangsung
0 Comments
