PKS Apresiasi Pemkab Aceh Tengah Terapkan Kurikulum Islam Terpadu

Anggota Komisi E DPR Aceh Tgk. Makhyaruddin Yusuf mengapresiasi terobosan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang telah menerapkan kurikulum Islam Terpadu (IT) yang menggabungkan antara ilmu umum dengan Ilmu agama disalah satu SMA di dataran tinggi Gayo itu.

Makhyaruddin menilai sebagai daerah yang menjalankan syariat Islam memang sudah sepantasnya seluruh sekolah di Aceh menerapkan kurikulum Islam terpadu, ia berharap kebijakan Pemkab Aceh Tengah untuk diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota lainnya diseluruh Aceh, begitupun dengan Aceh Tengah ia berharap tidak berhenti pada satu sekolah saja.

“Semua sekolah di Aceh Tengah kita harap bisa diterapkan kurikulum Islam Terpadu, dan selanjutnya juga kita harap diikuti daerah lain, mungkin Aceh Tengah bisa menjadi percontohannya," ujar anggota DPR Aceh yang membidangi masalah pendidikan itu dalam siaran pers yang diterima pksnongsa, Kamis (25/9).

Makhyaruddin menyebutkan penerapan kurikulum Islam Terpadu diharapkan bisa menjadi solusi bagi pendidikan Aceh yang masih terpuruk, oleh sebab itu ia meminta Dinas Pendidikan Aceh untuk mempertimbangkan konsep ini.

“Karena kalau kita melihat saat ini anak-anak Aceh yang berprestasi muncul dari sekolah-sekolah yang memiliki basis agama, jadi kita tidak perlu takut untuk menggabungkan antara ilmu umum dengan Ilmu agama”lanjutnya lagi.

Apalagi menurut Makhyaruddin  sebelumnya saat rapat Koordinasi Pendidikan Aceh, Gubernur Aceh Zaini Abdullah juga menyebutkan pendidikan Islami di Aceh belum berjalan dengan baik, padahal kata Zaini sejak awal pemerintah Aceh sepakat meletakkan dinul Islam sebagai pondasi dasar pendidikan Aceh, namun pada kenyataannya  masih diabaikan.

“Kita melihat Gubernur Aceh Zaini Abdullah juga memiliki komitmen yang cukup baik dibidang pendidikan, akan tetapi harapan gubernur dan harapan kita semua masyarakat Aceh belum dijalankan dengan baik oleh instansi terkait”tambahnya.

Makhyaruddin menjelaskan tujuan dari penerapan Kurikulum Islam terpadu adalah untuk membentuk karakter siswa yang cerdas, mandiri, terampil, Islami dan berakhlak mulia.

Ia mengatakan salah satu permasalah Aceh, bahkan nasional saat ini adalah masalah akhlak dari peserta didik, sehingga tak jarang terjadi tawuran diantara pelajar, narkoba, bahkan pergaulan bebas.

“Jadi saya fikir memang solusinya adalah kurikulum Islam terpadu yang harus segera kita terapkan, mungkin dimulai dari Aceh Tengah, kemudian kita berharap diikuti daerah lain, siapa tau kita Aceh juga akan menjadi contoh daerah lain diseluruh Indonesia”pungkas politisi PKS Aceh ini.[dm]

Baca Selanjutnya

PKS Yakin Kelompok Pendukung Pilkada Lewat DPRD Akan Menang

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman yakin kelompok yang mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD akan memenangkan voting dalam sidang paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada. Sidang paripurna pengesahan digelar DPR pada hari ini, Kamis (25/9/2014).

Menurut Sohibul, suara kubu pendukung pilkada melalui DPRD akan unggul jauh dibandingkan pendukung pilkada langsung. Sohibul menjelaskan, fraksi partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih yang mendukung pilkada melalui DPRD telah melakukan pemetaan suara jika pengambilan keputusan dilakukan melalui voting. Berdasarkan kalkulasi Koalisi Merah Putih, sedikitnya 270 suara akan dikantongi.

"Perolehan suara itu di luar Fraksi Demokrat," kata Sohibul, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilangsir kompas, Kamis (25/9/2014).

Wakil Ketua DPR itu melanjutkan, ia juga yakin Fraksi Demokrat tak akan konsisten mendukung pilkada langsung. Pasalnya, 10 syarat yang diajukan tak dapat dimasukkan dalam draf RUU Pilkada. Ia memprediksi, suara Demokrat akan terbelah, antara yang mendukung pilkada melalui DPRD dan sebagian lainnya akan memilih abstain.

"Karena sejak awal pemerintah usul pilkada melalui DPRD. Pemerintah itu kan Pak SBY. Demokrat berubah hanya karena didesak oleh publik. Saya yakin Demokrat akan ke kami," ujarnya.

Seperti diberitakan, pada hari ini DPR akan mengesahkan RUU Pilkada. Pembahasan RUU ini mengundang perhatian, setelah salah satu pasalnya mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah, dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD.

Pilkada melalui DPRD didukung oleh seluruh anggota Koalisi Merah Putih. Sedangkan pendukung pilkada langsung adalah PDI Perjuangan, Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa dan Demokrat. Demokrat, yang sebelumnya mendukung pemilihan oleh DPRD, kemudian berubah menjadi mendukung kepala daerah tetap dipilih oleh rakyat.

Perubahan sikap Demokrat ini diyakini akan mengubah peta politik di DPR, mengingat besarnya jumlah kursi partai pemenang pemilu 2009 ini. Rapat paripurna akan menjadi penentu mekanisme pemilihan kepala daerah apakah langsung oleh rakyat atau oleh DPRD.[dm]

Baca Selanjutnya

PKS: Jika Hakim, Jaksa dan KPK Yakin Benar Harusnya Berani Mubahalah

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menanggapi tantangan mubahalah yang disampaikan Anas Urbaningrum di persidangannya. Namun, tantangan Anas ini tidak digubris oleh majelis hakim.

“Jika hakim, jaksa, dan komisioner KPK yakin seharusnya tidak takut dengan mubahalah. Ini penting agar publik tidak meragukan kredibilitas jaksa, KPK dan keyakinan hakim dalam memutus perkara," ujar Muzammil dalam siaran persnya, Kamis (25/9).

Menurut Muzzammil, jika hakim tindak pidana korupsi, jaksa dan KPK tidak berani menghadapi mubahalah Anas maka secara moral Anas merasa menang.

Namun, dalam hukum positif yang saat ini diterapkan di Indonesia, terang Muzzammil, mubahalah tidak dikenal dan tidak akan  merubah vonis hukuman Anas.

“Tapi keberanian Anas bermubahalah  sangat berarti dalam pesan moral pada publik dan pesan kepada hakim pada proses banding dan kasasi. Agar mereka lebih hati-hati dan yakin dalam memutuskan suatu perkara, ” jelas Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.

Muzzammil juga menjelaskan bahwa dalam Islam, mubahalah maksudnya adalah saling mengklaim sebagai pihak yang benar dan siap dikutuk Allah SWT jika dirinya atau pihaknya salah.

“Sumbernya dalam QS Al Imran ayat 61. Dalam ayat itu disebutkan bermubahalah kepada Allah SWT dengan meminta supaya laknat Allah SWT ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta," jelas Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.

Sebelumnya kepada wartawan usai persidangan, Anas menantang mubahalah kepada Jaksa KPK dan Hakim Tipikor karena meyakini vonis terhadap dirinya tidak adil. Untuk itu, kata Anas, maka keadilan itu harus dikembalikan kepada yang maha Adil yakni Allah.

"Karena tidak adil kita kembalikan kepada yang maha adil yaitu Gusti Allah, tuhan. Itu lah mubahallah dalam tradisi Islam," tantang Anas.(*)

Baca Selanjutnya

Kemah Bakti Unik Ala PKS

Cara kreatif dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah untuk kembali menyolidkan para kadernya. Salah satunya adalah dengan menggelar kompetisi lomba masak antar kader yang dirangkaikan dengan kemah bakti PKS Jateng untuk Daerah Pemilihan I (Semarang, Kab. Semarang, Salatiga dan Kendal).

Kemah bakti yang digelar mulai Jumat (26/9/2014) hingga Ahad (28/9/2014) tersebut digelar di Bumi Perkemahan Nglimut-Gonoharjo, Kendal, Jateng.

Salah satu yang menjadi agenda unik dari gelaran Kemah Bakti PKS kali ini adalah lomba masak nasi goreng non bumbu instan. Di lomba ini, kader PKS dituntut untuk mampu membuat menu nasi goreng dengan bekal yang diracik sendiri, alias tanpa bumbu instan.

Selain lomba masak antar DPC se DP I, lomba yang cukup unik lainnya adalah lomba P3M dan lomba senam.[dm/pksjateng]

Baca Selanjutnya

Ditantang Debat Oleh Aleg PKS, Pimpinan DPRD Mendadak Sakit

Jika saja tidak batal, sebuah sejarah terjadi di DPRD Surabaya. Seorang anggota dewan menantang pimpinan DPRD debat dalam sebuah forum terbuka. Sayangnya, sang pimpinan batal hadir gara-gara sakit.

Jam menunjukkan pukul 12.30. Reni Astuti, legislator asal Fraksi PKS, sudah stand by di lobi gedung DPRD. Di depannya terdapat seperangkat sound system portabel plus dua mikrofon. Dia juga membawa dua dus berisi ketan yang akan dijadikan konsumsi.

Ya, hari itu Reni menunggu Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Thoha. Sebelumnya, politikus perempuan tersebut memang melayangkan tantangan debat terbuka kepada Masduki.

Itu dipicu perbedaan pendapat dua politisi tersebut soal kelanjutan pembahasan APBD 2015 di DPRD. Awalnya, pekan lalu Reni melontarkan wacana bahwa pembentukan susunan di DPRD serta pembahasan APBD sudah bisa dilakukan tanpa harus menunggu terbitnya tata tertib DPRD.

Namun, ternyata sikap Reni itu berbeda dengan yang diutarakan Masduki Thoha. Menurut Masduki, pembentukan kelengkapan di dewan hingga membahas APBD harus melalui proses berjenjang. Yakni, dimulai dari penyelesaian tatib terlebih dahulu.

Nah, dari situlah, akhirnya Reni melayangkan undangan debat terbuka. Bahkan, undangan tersebut juga disebar melalui grup BBM sejumlah anggota dewan.

Sesuai dengan undangan itu, jadwal yang diusulkan adalah kemarin mulai pukul 13.00. Masduki sebelumnya siap menerima tantangan tersebut. ”Ibaratnya, karena ada yang menjual, saya beli,” kata Masduki pekan lalu.

Kemarin sejatinya jadwal debat terbuka itu berlangsung. Reni pun sudah mempersiapkan semua kebutuhan untuk agenda langka tersebut. ”Karena sudah membuat undangan terbuka, saya berkomitmen untuk hadir,” kata Reni setelah menyiapkan semua perangkat yang diperlukan.

Hanya, meski ditunggu-tunggu, ternyata Masduki tidak kunjung tiba. Reni pun memilih tetap bertahan. Sampai-sampai, sejumlah anggota dewan menemani Reni untuk sekadar ngobrol.

Barulah, sekitar pukul 15.00 Reni memutuskan cabut dari ’’arena debat’’. Sebab, dia mendapat laporan dari sejumlah staf setwan bahwa Masduki sakit. ”Yang penting, saya menepati janji,” ujar Reni.

Masduki memang mengakui bahwa dirinya mendadak sakit. ”Makanya, seharian tadi saya tidak bisa datang ke dewan. Setelah dari Jakarta, langsung pulang,” kata Masduki.

Saat ditanya soal silang pendapatnya dengan Reni yang berujung tantangan debat terbuka, Masduki tetap menganggap bahwa sikapnya tidak berubah. ”Jadi, ada dasar yang membuat saya memiliki alasan itu. Saya yakin, jika memang harus berdebat, dasar yang dipakainya tidak kuat. Sebab, saya sudah berkonsultasi terkait masalah ini,” jelas politikus asal PKB itu.[dm/jawapos]

Baca Selanjutnya

Inilah Poin Penting UU Perlindungan Saksi dan Korban yang Baru

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, mengucap syukur atas disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan  Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Alhamdulillah, akhirnya disahkan. RUU ini merupakan wujud kepedulian DPR, Pemerintah, LPSK, dan para pegiat LSM yang mendukung tegaknya keadilan hukum bagi rakyat Indonesia sehingga kita semua tidak takut menjadi pengungkap tindak pidana kejahatan," jelas Ketua Panja RUU Perubahan UU Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini dalam siaran persnya yang diterima pksnongsa, Kamis (25/9).

Menurut politis PKS asal Lampung ini tujuan mulia RUU ini adalah agar proses peradilan pidana dapat berjalan seimbang dan berkeadilan baik bagi korban, pelapor, saksi, ahli, dan saksi pelaku.

“Poin-poin penting dalam RUU yang disahkan ini sangat penting diketahui, karena masyarakat mendapatkan keuntungan dan manfaat paling besar dari perubahaan UU ini,” jelasnya.

Melalui RUU perubahan ini, kata Muzzammil, masyarakat yang menjadi saksi dan korban dijamin untuk mendapatkan perlindungan diri, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman atas kesaksian yang diberikan.

“Termasuk didalamnya diberikan ganti rugi, kerahasiaan dan perubahan identitas jika diperlukan, serta tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksiannya kecuali tidak dengan iktikad baik," ungkapnya.

Perluasan Objek Perlindungan

Dalam RUU Perubahan ini Muzzammil menjelaskan terdapat terobosan penambahan objek perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang awalnya hanya saksi dan korban ditambah Saksi Pelaku, Pelapor, Ahli, dan orang yang tidak melihat,mendengar,dan mengalami langsung sebuah kasus.

“Jadi tidak seperti dulu LPSK hanya melindungi saksi dan korban ketika sudah masuk dipersidangan. Mulai saat ini pelapor kasus kejahatan tertentu dapat dilindungi LPSK sehingga LPSK menjadi pusat pelaporan dan pengaduan masyarakat atas berbagai kasus baik yang sedang disidangkan maupun kasus baru yang belum diproses oleh penegak hukum," paparnya.

Oleh karena itu, Muzzammil mendesak agar kerjasama dan koordinasi antar lembaga harus ditingkatkan.  “Sehingga masyarakat tidak disulitkan oleh prosedur yang tidak jelas dan tumpang tindih ketika ingin mendapatkan perlindungan dari LPSK," jelasnya.

Dalam pandangan Muzzammil, meskipun LPSK memiliki kewenangan memberikan perlindungan kepada saksi, korban, saksi pelaku, ahli, pelapor dalam semua tindak kejahatan namun LPSK perlu memberikan perhatian khusus tertentu. Diantaranya terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat.

“Para saksi dan korban dalam tindak kejahatan tersebut pada umumnya yang paling membutuhkan bantuan perlindungan dari LPSK," terangnya.

Kewenangan Proaktif LPSK

Dalam RUU Perubahan ini juga terang Muzzammil, LPSK diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada pihak tertentu tanpa mengajukan permohonan kepada LPSK.  Artinya mulai RUU ini diundangkan LPSK tidak lagi bekerja secara pasif, menunggu pelapor kasus.

“LPSK harus aktif menggunakan semua alat komunikasi, media massa dan menjalin kerjasama dengan semua pihak, termasuk LSM, tokoh masyarakat, kalangan akademisi untuk mencari pelapor, saksi, korban, dan ahli yang membutuhkan bantuan perlindungan LPSK," tegasnya.

Namun Muzzammil mendesak LPSK untuk menjaga tugas besar dari UU secara hati-hati dalam memberikan perlindungan.

“LPSK harus profesional, objektif, tranparan, dan imun terhadap intervensi dari pihak manapun. Jika hal ini dilakukan maka akan terbangun kepercayaan masyarakat yang besar kepada LPSK," pintanya.

Penguatan Kelembagaan LPSK

Dengan ditambahnya objek perlindungan dan kewenangan LPSK, Muzzammil sangat mendukung penguatan organisasi LPSK yang dibantu Sekretariat Jenderal yang langsung dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, ditambahnya jumlah tenaga ahli LPSK yang profesional, dan Dewan Penasihat yang merupakan lembaga baru yang diinisiasi dalam RUU Perubahan ini.

“Jadi Dewan Penasihat ini selain tugasnya memberikan nasihat tapi juga diberikan kewenangan untuk membentuk Dewan Etik yang bersifat ad hoc jika terjadi pelanggaran kewenangan oleh anggota atau pimpinan LPSK," terangnya.

Muzzammil berharap pimpinan dan anggota LPSK mendapatkan pengawasan yang berimbang dalam menjalankan tugasnya.

“Tujuannya untuk menghindari terulangnya kasus yang pernah terjadi dalam LPSK. Seperti adanya kongkalikong antara komisioner LPSK dengan saksi/korban, intimidasi terhadap saksi agar menyerahkan barang bukti dan sebagainya," jelasnya.

Kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Muzzammil mengajak untuk memperbaharui semangat dengan memberikan pengabdian terbaik dalam melindungi rakyat Indonesia yang membutuhkan bantuan perlindungan LPSK.

“Dengan dikuatkannya kelembagaan LPSK, kami berharap LPSK dapat memberikan peningkatan kualitas perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan," tegasnya.[dm]

Baca Selanjutnya

PKS tak Mau Pusing Soal Polemik Pimpinan DPR

Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid tidak mau dipusingkan polemik pemilihan pimpinan DPR. Ia beranggapan permasalahan itu sederhana. Jika Mahkamah Konstitusi (MK) menolak judicial review, maka pemilihan di DPR bisa dilakukan melalui voting.

“Pemilihan pimpinan DPR itu masalah yang sederhana. Kalau misalnya MK menolak Judicial riview, maka pemilihan akan dilakukan melalui voting, dan pemilihan terbuka terhadap dua paket yang diatur dalam UU MD3,” kata Hidayat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, seperti dikutip licom, Rabu (24/09/14).

Baca juga: PKS: Pilkada Langsung Lemahkan Peran Parpol

Menurut Nur Wahid, jika hal itu terjadi, pihaknya sudah menyiapkan 4 kader muda yang berpengalaman di DPR, treck record-nya bagus dan punya keberanian membela DPR.

“Empat nama itu sudah disampaikan. Yaitu, Sohibul Imam, Al Muzamil, Fahri Hamzah, Mahfudz Siddik,” ujarnya.

Dia mengatakan, semua itu belum resmi, dan rapat di DPR untuk itu akan diselenggarakan setelah ada keputusan definitif dari MK. Sebaliknya, jika MK belum membuat keputusan sampai 1 Oktober berarti Undang-Undang itu akan sendirinya berlaku. Kalau 2 Oktober ada voting pemilihan pimpinan DPR berarti akan mempergukan UU MD3 yang sekarang sah sesuai hukum.

Elit PKS ini juga mengakui, sah atau tidaknya PKS mendapatkan kursi wakil DPR masih melihat perkembangan. Jika syaratnya harus masuk 5 besar (jumlah ursi DPR) memang PKS tidak masuk.

“Tapi, kalau ukurannya mengikuti UU MD 3, maka setiap anggota DPR berhak memilih dan tidak memilih,” jelasnya.

Dari pimpinan DPR yang berjumlah lima kursi, maka setiap fraksi mengajukan satu calon. Berarti akan ada dua paket (di DPR ada sepuluh fraksi), kalau PKS mengajukan paket pimpinan, fraksi dari partai lain juga mengajukan yang sama.

“Jadi, kami Koalisi Merah Putih (KMP) mengajukan paket. Kami (KMP) didukung lima partai (Gerindra, Golkar, PPP, PKS, PAN) kalau Demokrat sesuai arahan SBY tidak masuk dalam KMP, nah sebelah sana (kubu Koalisi Indonesia Hebat) silakan ajukan,” pungkasnya.[dm]

Baca Selanjutnya

PKS: Pilkada Langsung Lemahkan Peran Parpol

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai pendukung pilkada tidak langsung atau mekanisme pemilihan melalui DPRD. PKS menilai bila pilkada secara langsung, maka peran partai politik akan melemah.

"Pilkada langsung melemahkan parpol sebagai pilar demokrasi. Bahwa parpol brengsek, jangan lumbungnya dibakar tapi orangnya," kata Ketua DPP PKS Nasir Djamil dalam dialog demokrasi di The Habibie Center, Jalan Kemang Selatan, Kemang, Jakarta Selatan, seperti dilangsir metrotvnews, Rabu (24/9).

Menurutnya, Pilkada secara langsung dan tidak langsung sama-sama sesuai dengan konstitusi. Hal tersebut tertera dalam UUD, meski diakui masing-masing model pemilihan memiliki kekurangan dan kelebihan.

"Pilkada tak langsung dan langsung sama-sama konstitusional. Di UUD Pasal 8 Ayat 4 sebut Gubernur, bupati, walikota dipilih demokratis. Syaratnya transparan dan, akuntabel," terangnya.

Berdasarkan pengalaman yang pernah ia dapatkan saat menjadi calon wakil gubernur Provinsi Nangroe Aceh Daroesalam beberapa tahun silam, Pilkada langsung justru membuat praktik money politics lebih tinggi. Hal ini karena para calon kepala daerah harus mengambil hati rakyat.

"Dia yang punya uang, bisa jadi kepala daerah dan lupakan partai yang mengusungnya. Dia sudah bayar proposalnya, tidak ada kebanggaan pada parpol, ini membusukkan demokrasi," tutup Anggota Komisi III DPR itu.

RUU Pilkada akan disahkan DPR pada Kamis 25 September 2014 besok. RUU tersebut saat ini masih belum ada kesepakatan pada masalah mekanisme pemilihan kepala daerah. Hingga kini, parpol dalam Koalisi Merah Putih yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan PKS, tetap mendukung mekanisme pilkada lewat DPRD.

Sementara itu, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh masyarakat didukung koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni PDI-P, PKB, dan Partai Hanura, ditambah Partai Demokrat.[dm]

Baca Selanjutnya

Anggota Dewan PKS Diinstruksikan Jaga Nama Baik Partai

DPP PKS menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi se-Indonesia serta DPR RI agar senantiasa menjaga nama baik partai saat menyandang jabatan tersebut. Hal ini tertuang dalam salah satu poin penandatanganan ‎fakta integritas seluruh anggota dewan DPRD kabupaten/kota, provinsi dan DPR RI dari PKS, yang dilaksanakan DPP PKS beberapa waktu yang lalu.

“Sebenarnya ada empat poin yang kita tanda tangan beberapa hari yang lalu tu, penegasan partai kepada anggota dewan PKS se-Indonesia,” kata Mansyur, Anggota DPRD Riau kepada riauterkinicom, Rabu (25/09/14).‎

Adapun keempat poin tersebut, jelas anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Kota Pekanbaru ini berkaitan dengan Kewajiban anggota dewan, Sistem korupsi, Kedisiplinan dan Dakwah anggota dewan di parlemen maupun di luar parlemen.

“‎Kewajiban ibadah anggota dewan (muslim maupun non muslim). Kita juga diminta untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas di dewan, menjadi anggota dewan bukan semata-mata jabatan tertulis atau publik serta berkaitan dengan kedisiplinan anggota dewan,” ungkapnya.

Jika ada anggota dewan yang tidak mematuhi fakta integritas tersebut, maka sebutnya, yang bersangkutan bisa diberhentikan dari jabatan dewannya. Salah satunya dengan Pengganti Antar Waktu (PAW).

“Bagi yang melanggar, sanksi kerasnya, ya di PAW dari jabatan dewannya,”‎ tutupnya.[dm]

Baca Selanjutnya

Ludruk dan Pemeran Utama

Pertanyaan: apakah kita adalah  kumpulan manusia yang bercanda tentang hidup ini, sebab seseorang pernah menulis  “ini Cuma gurauan belaka”. Lalu diketahui hari ini kita masih sedang di bumi dan masih punya dosa untuk melihatnya, ya melihatnya dari sudut pandang seorang Cak Nun, dia bilang kepada kita, kalau kita ini “Kurang Ludruk”, dan dia tidak sedang bercanda.

Ludruk yang kita fahami adalah salah satu jenis kesenian asli negeri kita sendiri, Indonesia. Dan kini diduakan, bahkan kabarnya ada dinomor tiga ratus sembilan puluh tujuh. Dan televisi kita dibanjiri sesuatu yang kita sendiri tidak sukai. Tapi ini bukan tentang televisi, akhlak, moral atau lain-lain, Iwan Fals juga nyindir, biar kami saja yang urus.  Ini tentang kemampuan kita menerapkan Ludrukisme, dalam panggung politik di Indonesia.

Suatu kosakata yang tidak perlu dibahas, tidak penting, dan berhentilah mengerjakan sesuatu yang tidak berfaedah untuk orang banyak. Bahwa ini Cuma selipan memo dalam naskah untuk pemeran utama, supaya wanti-wanti menjalani panggungnya, tak ada jalan perjuangan yang mulus, pihak yang lain bernada yakin melisankan, semakin berliku, semakin bagus.

Kita mulai dari apa yang kita lakukan untuk orang lain, dan berusaha menikmatinya. Disini kita menyimpan banyak cerita tentang orang yang gagal menikmati dengan antusias perjuangannya. Tidak usah diceritakan, saat mereka meninggalkan gerbong yang melaju, biar saja, kita punya naskah juang yang harus dilakonkan, mereka juga punya sebatas cerita atas laju yang makin kencang, diatas rel yang meliuk menanjak, terjal. Dan kita mendapati diri kita disini. Dalam laju, deru , di panggung demokrasi.

Lalu semua orang membuatnya menjadi lebih sederhana, politik versi kita adalah ada disana, saat bencana datang dan kita mendirikan tenda bantuan. Ujung tombak pergerakan membela kebenaran melalui sidang paripurna yang amat panjang, lainnya rutin mengunjungi rumah-rumah, satu-satu, menjenguk warga, mengecek gula darah, asam urat dan kolesterolnya, dan menyampaikan kabar gembira. Pula mengisi kajian dari kampung ke kampung, perwiridan-perwiridan, sambil menjawab riuhnya tanya ibu-ibu, dan hendak pamit dititipi kue bugis untuk orang dirumah. Ludruk versi kita, sang pemeran utama.

Dalam satu pekan yang ramai, menyempatkan diri untuk datang menyimak kajian adalah kewajiban. Sebab kefakiram atas ilmu, serta kehausan dalam dahaga nya harus selalu terasa. Kehadiran kita memang tak selalu membantu banyak hal, bahkan tidak menyelesaikan jika pada ini semua datang persoalan, tapi disanalah tempat do’a-do’a terpanjat, bersama orang yang menjaga kesalihan, membaca ayat suci Al-Qur’an, maka kita persembahkan yang paling bisa kita berikan, kehadiran.

Seusainya dari bencana alam dalam mendirikan tenda bantuan, seusai mengantarkan orang sakit dengan ambulans, dan tetangga kanan-kiri sudah kita sapa dalam kebaikan. Sang ibu harus ada dirumah, menjadi madrasah, bagi sang buah hati, mendenyutkan cinta, mendegup kan tarbiyah. Sang ayah harus mencari nafkah, menggelar niaga dan mengusakan rupa-rupa yang terbaik. Sebab isterinya berpesan dalam bisik, “Kami rela lapar, daripada kau kasih rizky dan asupan yang tak halal.”

Dan dunia berbuat seenaknya

Kalau ada yang menyusuri becek, kerikil dan terik panas kala perjuangan dalam mengibarkan layar dakwah, satu-satu, sedikit demi sedikit dan menikmatinya. Tentu ada juga seorang didalam, dengan hanya sebuah serangan di sosial media bisa menuai benci sejagad maya. Malangnya kita. Sudah mirip mereka lah gaya kita, sudah versi mereka ludruk kita, skenario macam apa lagi yang hendak kita tulis, kita pertontonkan untuk akhirnya merasa malu sendiri.

Sebagian kecil sudah mulai mengingkari sendiri janji yang pernah tulis di masa lalu, dan sebagian besar merinduinya untuk kembali. Dalam rute yang semua ada dalam genggaman Nya. Dalam jalur yang tekuk lutut kita patuh, menjalani dan semata-mata mengharap Keridhaan Nya. Panggung sudah terbuka, layar sudah dinaikkan, soundtrack sudah mengalun perlahan, kita sang pemeran utama siap menampilkan yang terbaik dalam lakon yang tak sempurna.

Saatnya menyampaikan pada khalayak ramai, tentang kabar gembira. Indonesia, segeranya setelah semua kejahatan berbungkus sutera tersingkap, akan utuh digdaya. Setelah topeng mereka dilepas penonton sendiri dan terpampanglah wujud aslinya, buruk rupa. Dan bagi lakon utama, mengusahakan diri untuk tidak peduli dengan topeng, tipu daya dan citra. Hanya peduli jalan cerita haruslah dengan baik dilakonkan, dibuat menarik, menyenangkan, dan berakhir kebahagiaan.

Panggung diharapkan semarak, maka pemeran utama diisukan macam-macam, difitnah sana-sini, diguncang, dicaci, dibenci, diarahkan sudut pandang. Bartambahlah uji atas juangnya, dakwahnya, ibadahnya. Lanjutlah diperiksa ikhlasnya, zuhudnya, sabarnya, syukurnya. Dan selalu ada yang berusaha mengucap bijak, “Hadapilah.. Hadapilah.” Ya, mari hadapi. Sebab ketakutan, kesusahan, kebencian, ketidaksukaan sengaja hadir dan datang untuk dikalahkan.
Dan lanjutlah perjuangan.

Oleh: Nanda Koswara

Baca Selanjutnya

Anggota Fraksi PKS Diminta Hadiri Sidang Paripurna DPR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan pihaknya tetap solid mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Oleh karena itu, Fraksi PKS pun telah mengingatkan kepada 57 anggotanya untuk datang dalam rapat paripurna pembahasan RUU Pilkada pada Kamis 25 September 2014, besok.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan pihaknya tetap mengingatkan kepada anggotanya untuk hadir dalam rapat paripurna tersebut. Hidayat mengakui dirinya mengirimkan pesan singkat menjelang paripurna serta saat rapat digelar.

Namun, ia membantah pesan singkat itu dikirimkan hanya untuk RUU Pilkada. "PKS mengingatkan bukan saja pas voting, setiap paripurna kita kirim SMS. Pagi diingatkan lagi sebelum rapat paripurna. Setiap komisi-komisi bila rapat juga kita ingatkan," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, seperti dilangsir tribunnews, Selasa (23/9).

Dari 57 anggota fraksi PKS, Hidayat mengakui adanya kader yang pergi keluar negeri. Hal itu dalam rangka pengawasan ibadah haji di Arab Saudi.

"Jadi kita perkirakan kedatangan 50 orang yang datang dalam RUU Pilkada," imbuh Hidayat.

Ia menambahkan sudah tidak ada lagi anggota Fraksi PKS yang bertugas di daerah. Mereka diminta untuk mengikuti kegiatan DPR.

"Yang didaerah sudah menyesuaikan agenda disini," kata Ketua DPP PKS itu.[dm]

Baca Selanjutnya

Hidayat: Kami Berkomitmen Dalam Pilkada

Koalisi Merah Putih menggelar rapat di Ruang Fraksi Partai Golkar DPR, membahas soal RUU Pilkada‎. Anggota koalisi dari PKS menyatakan Koalisi Merah Putih tak mempermasalahkan kekalahan atau kemenangan yang bakal didapat koalisi dalam pengesahan RUU Pilkada, 25 September.

"‎Kami hitungannya tidak menang atau kalah. Tapi kami berkomitmen dalam Pilkada," kata Hidayat yang juga Ketua Fraksi PKS ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti dilangsir detik.com, Selasa (23/9/2014).

Hidayat melanjutkan, komitmen Koalisi Merah Putih adalah untuk memperjuangkan Pilkada yang bebas dari korupsi. Koalisi Merah Putih memandang Pilkada tak langsung alias lewat DPRD merupakan jalan terbaik yang perlu diperjuangkan dengan penuh komitmen.

Pilkada langsung dinilai melahirkan birokrasi yang berantakan di tingkat akar rumput.‎

"‎Sebetulnya bukan hanya RUU Pilkada saja yang kami bahas. Kami juga memantau beberapa perkembangan yang ada. Kami pantau pekembangan di Komisi II (yang membahas Pilkada), juga kemungkinan alternatif ketiga dari Partai Demokrat. Kami kaji kemungkinannya," tutur Hidayat.

Kemungkinan opsi ketiga memang sempat muncul lewat Demokrat. Seperti diketahui, Demokrat mendukung Pilkada langsung dengan 10 syarat meminimalisir ekses negatif.

Namun kemudian, Demokrat sendiri menegaskan partainya berada di posisi pendukung Pilkada langsung, bukan berada pada posisi opsi ketiga yang terlepas dari kubu Pilkada langsung.

Demokrat sendiri tidak hadir dalam rapat kali ini, karena Demokrat sudah mendukung Pilkada langsung. Lagipula, Hidayat menuturkan, Ketua Umum Demokrat SBY menegaskan partainya berada sebagai penyeimbang, alias tidak berada dalam Koalisi Merah Putih.[dm]

Baca Selanjutnya

Anis Matta: F-PKS Solid Dukung Pilkada Lewat DPRD

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta memastikan fraksinya di DPR solid mendukung pengesahan RUU Pilkada dengan opsi pelaksanaan melalui DPRD. Sebanyak 57 anggota F-PKS akan hadir pada sidang paripurna 25 September lusa.

"Kalau itu kita sudah tradisi untuk selalu hadir. Kedisiplinan fraksi kita bagus jadi tidak khawatir dengan itu. Insya Allah semuanya datang," kata Anis Matta usai menghadiri perayaan ulang tahun ke-84 Kerajaan Arab Saudi di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jaksel, seperti dilangsir detik.com, Selasa (23/9/2014).

Anis Matta meyakini fraksi lainnya yang bergabung di Koalisi Merah Putih yakni Gerindra, Golkar, PPP, PAN akan tetap solid mendukung pelaksanaan Pilkada melalui DPR. "Insya Allah solid," ujarnya.

Tapi Anis menolak berkomentar soal ketidakhadiran Demokrat dalam rapat koalisi menjelang paripurna. Meski bukan barisan koalisi, Demokrat mulanya ikut mendukung Pilkada lewat DPRD namun belakangan balik badan karena Susilo Bambang Yudhoyono justru merestui Pilkada secara langsung.

"Tanya ke Demokrat," ujar Hidayat menanggapi pertanyaan wartawan.

Paripurna 25 September akan menjadi pertarungan terakhir di DPR antara kubu koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla versus Koalisi Merah Putih. Retak kesolidan mulai muncul setelah kader muda Golkar yang dimotori Agus Gumiwang menyatakan akan memilih Pilkada langsung bila dilakukan voting di paripurna.

Sedangkan PPP diprediksi juga terbelah. Sebab sejumlah anggota DPR di Fraksi PPP berada di dua kubu yakni pimpinan Emron Pangkapi dan Suryadharma Ali. Kubu Emron melalui Waketum Suharso Monoarfa menegaskan partainya menginginkan fraksi PPP mendukung Pilkada langsung.[dm]

Baca Selanjutnya

Miliki Enam Sikap, PKS Mendapat Pujian Pengamat

Partai Keadilan Sejahtera dipastikan tidak akan masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK di masa mendatang. Berikut komentar pengamat politik Universitas Nasional, Alfan Alfian mengenai setidaknya enam sikap PKS itu yang dinilai patut diapresiasi seperti dilangsir Republika Online, Selasa (23/9).

1. PKS dinilai menunjukkan dirinya konsisten.

"PKS ingin menunjukkan dirinya konsisten sebagai oposisi," jelasnya.

2. PKS dinilai mampu bertahan dari iming-iming kekuasaan.

"...karenanya menjaga jarak dari hal iming-iming kekuasaan dari pemerintahan," masih menurut penjelasan Alfan Alfian.

3. Sikap PKS dinilai tidak multitafsir

4. Sikap PKS dinilai bukan karena faktor ideologi tapi konsolidasi partai

5. PKS dinilai mempunyai etika politik

"Secara etika politik keputusan PKS untuk berdiri di luar pemerintahan Jokowi-Jk adalah benar. Ini baik untuk perkembangan demokrasi di Indonesia ke depan," kata Pengamat Politik Skala Survei Indonesia (SSI), Abdul Hakim, Senin (22/9).

6. Sikap politik PKS dinilai patut dicontoh partai lain

Keputusan PKS tersebut, menurut Abdul Hakim, patut dicontoh oleh partai lain. Namun, ia meminta agar sikap oposisi PKS ini dilandasi dengan maksud sebagai penyeimbang pemerintahan Jokowi-JK. "Bukan menjegal program pemerintah jika memang program itu baik," ungkap Abdul Hakim.[dm]

Baca Selanjutnya

PKS Percaya PAN Setia, PPP Tegaskan Tetap di KMP

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid percaya Partai Amanat Nasional (PAN) tetap setia dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Menurut Hidayat, soliditas Koalisi Merah Putih ditegakkan oleh idealisme untuk jadi partai yang mengontrol pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Sekarang bukan kalah atau menang lagi. Kalau kami justru merasakan PAN memberi sinyal makin kuat bersama Koalisi Merah Putih," kata Hidayat, seperti dikutip kompas.com, Selasa (23/9).

Anggota Majelis Syura PKS itu menjelaskan, kehadiran elite PAN di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P di Semarang, Jumat (19/9/2014) lalu, tak dapat diartikan sebagai sinyal akan hengkangnya PAN ke barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Ia pastikan, PAN hadir karena hanya ingin memenuhi undangan PDI-P.

Hidayat melanjutkan, saat PAN hadir ke Rakernas PDI-P, Koalisi Merah Putih juga menggelar rapat konsolidasi di Jakarta. Dalam rapat tersebut, perwakilan PAN juga hadir dan memastikan tak akan keluar dari Koalisi Merah Putih.

"Kita akan memegang komitmen bersama untuk saling percaya, jalan masih panjang, ini soal idealisme menjadi partai pengontrol pemerintahan," ujarnya.

Sementara itu Suryadharma Ali (SDA) menegaskan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP). PPP tak berubah haluan, meski PPP kubu Emron Pangkapi menghadiri pembukaan Rakernas PDIP di Semarang.

"Saya tegaskan PPP tetap di Koalisi Merah Putih," kata SDA pada konsolidasi kader PPP se-Bali, NTB, dan NTT di Denpasar, Senin malam (22/9/2014).

PPP saat ini terpecah menjadi 2 kubu. Yaitu kubu Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Kubu Plt Ketua Umum Emron Pangkapi.

Ketua Umum PPP ini menjelaskan, sekali pun kader PPP masuk dalam jajaran kabinet Jokowi, hal itu tak akan mengubah arah koalisi partainya.

"Kita berterima kasih, bersyukur kalau ada kader yang jadi menteri. Tetapi itu merepresentasikan pribadi, bukan partai. Jadi sama sekali tidak merubah arah koalisi," tegas dia.

Suryadharma menilai, arah koalisi dapat ditentukan pada Muktamar yang akan digelar 23 Oktober 2014. Diyakini, mayoritas kader PPP tetap menginginkan partai berciri khas warna hijau itu tetap berada di Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014 bersama Partai Golkar, PKS, PAN, Demokrat, dan Gerindra.

"Kalau saya lihat aspirasi dari cabang-cabang, arah perubahan koalisi itu tidak terlihat tanda-tandanya. Jadi tetap di Koalisi Merah Putih," kata dia.[dm]

Baca Selanjutnya

Demi Tampung Aspirasi, Aleg PKS ini Sebar Kontak Pribadi

Demi menampung aspirasi masyarakat Kabupaten Bengkalis, Riau, salah satu Anggota Dewan DPRD Bengkalis dari Fraksi PKS Azmi, S.IP, M.Si menyebarkan kontak pribadi melalui halaman jejaring media sosial Facebook, Minggu (21/09).

"Berbuat yang terbaik dengan kemampuan terbaik, Insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Sampaikan saran dan masukan anda terhadap Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui alamat berikut:  # pin: 7e8e5665. Email: azmi.rozali7571@gmail.com. Twitter: @AzmiRozali. Skype: azmi.rozali. FB: Azmi bin Rozali," ungkap Azmi di halaman Facebook-nya.

Apa yang dilakukan mantan aktivis pergerakan kampus inipun menuai pendangan positif dari masyarakat.

"Berjuang tidak bisa sendiri rapatkan barisan, Kakak. Kecintaan pada daerah kita untuk terus maju dan berkembang. Menentukan dimana langkah awal. Yang harus diperbaiki berani mengatakan tidak utk hal yg tidak wajar. Saye bantu doa ya, Kak," ungkap Wilda S. Dermawan pada kolom komentar.

Azmi sendiri merupakan Anggota Dewan DPRD Bengkalis yang mengemban amanah untuk ketiga kalinya. Selain dikenal sebagai seorang yang tegas, mantan wartawan Majalah Tiras, Jakarta, ini juga dikenal juga sebagai pegiat dan pelestari Budaya Melayu.[dm/pasberita.com]

Baca Selanjutnya

PKS akan Tagih Janji Jokowi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) semakin membulatkan tekad untuk memperkokoh Koalisi Merah Putih. Antara lain dilakukan dengan menggelar silaturahmi anggota legislatif nasional (silatnas) pada Ahad (20/9).

Konsolidasi tersebut dilakukan kader PKS di parlemen, dari mulai tingkat pusat hingga kabupaten/kota.

"Tidak ada upaya untuk keluar dari koalisi. Kami membangun kesepahaman di tingkat nasional. Karena selama ini selalu di tingkat pusat," tutur Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR, Mustafa Kamal kepada ROL, Senin (22/9).

Ia mengatakan, silatnas bersifat sebagai konsolidasi internal dan orientasi yang membuat kesepakatan awal untuk kinerja ke depan. Selama pertemuan tersebut tidak ada pikiran dari seluruh peserta yang hadir untuk tergoda dengan tawaran dalam kabinet Joko Widodo (Jokowi).

Bahkan, menurut Mustafa, para anggota legislatif PKS akan bersikap konstruktif dan kritis terhadap pemerintahan. Meski pun, tetap dilakukan dalam kadar yang proporsional.

Mustafa menegaskan, sikap proporsional itu tak akan membuat daya kontrol terhadap pemerintah menjadi hambar.

PKS, katanya, telah memiliki pengalaman berada di dalam pemerintahan. Karenanya, partai akan mengontrol jalannya pemerintahan dengan sangat detail.

Ia menambahkan, PKS akan mendukung apa pun program yang memang perlu dilanjutkan. Namun, juga mengkritisi program yang harus dibenahi atau janji Jokowi yang belum dilaksanakan.

"PKS akan menagih janji. Bersikap kritis bukan berarti bersikap negatif, melainkan mendorong pemerintahan itu supaya berprestasi," paparnya.[dm]

Baca Selanjutnya

HNW: PKS Solid Dukung Pilkada lewat DPRD

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hidayat Nur Wahid mengatakan, PKS solid mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"PKS solid mendukung pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Koalisi Merah Putih dan PKS didalamnya solid mendukung pilkada lewat DPRD, ini sesuai dengan konstitusi negara, "kata Hidayat dikutip Republika Online, Senin, (22/9).

Pilkada langsung, ujar Hidayat, kenyataannya justru menjadi pemicu konflik horisontal di tengah masyarakat. Ia juga  menegaskan bahwa money politics yang marak ketika pilkada  tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

"Pilkada langsung pada perkembangannya menjadi pemicu konflik di tengah masyarakat Indonesia yang sebenarnya rukun dan cinta damai. Selain itu pilkada langsung juga marak dengan money politics, lebih banyak mudharatnya," kata  Hidayat.

Menurut Hidayat, saat ini terdapat empat kader PKS yang menjabat sebagai gubernur di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Maluku Utara. Selain itu ada banyak kader PKS yang menjabat sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Walaupun demikian PKS tetap komit mendukung pilkada lewat DPRD.

"Kami mendukung pilkada lewat DPRD bukan karena hasrat kekuasaan tetapi kami ingin memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya rakyat," ujar Hidayat.[dm]

Baca Selanjutnya

Media Online Berperan Penting Bagi Dakwah PKS

Media online dinilai sangat berperan penting untuk menyebar informasi baik kehumasan maupun dakwah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Khusus di Kabupaten Bekasi peran media online ini sangat dirasakan kehadirannya.

"Peran media massa sangat penting, ada dua hal dalam fungsinya. Yang pertama, fungsi Nasyrul Fikrah dan Mawaqif," ujar Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi Muhammad Nuh saat dihubungi pksciktim.org melalui pesan Whatsapp Messenger, Senin (22/9) malam.

Nuh menjelaskan, fungsi Nasyrul Fikrah dan Mawaqif yaitu penyebaran prinsip dasar dan sikap. Fungsi yang kedua adalah publikasi.

"Hal ini supaya tindakan kita juga diketahui publik secara luas. Karena peran PKS sebagai parpol adalah Khadimul Ummah/ Pelayan Masyarakat, dan masyarakat harus diberi informasi bahwa PKS konsisten memperjuangkan masyarakat," ungkapnya.

Dewasa ini, PKS Kabupaten Bekasi telah memiliki tim media yang cukup handal dan terlatih. Oleh karena itu, Muhammad Nuh berharap kedepannya tiap desa mempunyai satu kontributor media atau sedikitnya ada 187 orang se-Kabupaten Bekasi yang aktif mengangkat muatan dan issue lokal, dan juga mempublikasikan tokoh-tokoh Bekasi.

"Hal ini akan membuat Bekasi Go Public dengan muatannya masing-masing, misal Babelan dengan issue PonPesCat Taqwa, Cibarusah mempublikasikan Ponpes Al Baqiyatus Sholihat dan lain-lain," pungkasnya.[dm/hs]

Baca Selanjutnya

Optimalkan Pelayanan, PKS Jateng Rekrut Relawan Media

Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Tengah (Jateng) terus berupaya memaksimalkan berbagai cara untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan melakukan optimalisasi relawan media. Untuk mensukseskan hal itu, bidang humas PKS Jateng menggelar rekrutmen relawan media PKS Jateng.

“Melalui relawan ini, nantinya diharapkan segala bentuk pelayanan dari PKS untuk masyarakat dapat terdokumentasikan dengan baik, semakin banyak relawan, semakin mudah untuk memaksimalkan dokumentasi dan informasi PKS,” terang Iky Putri, Sekretaris Bidang Humas PKS Jateng, Ahad (21/9/2014).

Setelah melakukan rekrutmen, relawan media yang disosialisasikan pada Ahad (21/9/2014) tersebut dibagi menjadi lima kategori relawan.”Ada Tim Penulis, Design Grafis, Videografi, Fotografi dan Social Media,” tukasnya.

Dalam kesempatan sosialisasi tersebut, selain para relawan humas, juga turut hadir perwakilan dari berbagai kampus ternama di Semarang, untuk selanjutnya akan menjadi bagian dari relawan media PKS.[dm/pksjateng]

Baca Selanjutnya

Buktikan Konsistensi, PKS Larang Kader Masuk Kabinet Jokowi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki sikap tersendiri terhadap posisinya sebagai salah satu partai di luar pemerintahan. Presiden PKS Anis Matta mengungkapkan, PKS melihat posisi sebagai partai pemerintah ataupun oposisi tidak ditentukan oleh pilihan, tapi kondisi yang sudah terjadi.

"Menjadi oposisi dalam periode ini bukanlah pilihan, namun karena kondisi," ujar Anis saat memberikan sambutan dalam pembekalan calon anggota legislatif PKS di Grand Sahid Hotel, Jakarta, kemarin (21/9).

Anis menyatakan, PKS tidak pernah sedikit pun terpancing oleh isu adanya sejumlah partai di Koalisi Merah Putih (KMP) akan menyeberang ke kubu pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia menilai, kabar bahwa dua anggota KMP, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), akan menyeberang ke Jokowi-JK juga sampai saat ini tidak terbukti. PPP, misalnya, terindikasi kuat akan menyeberang setelah konflik internal muncul di partai berlambang Kakbah tersebut.

"Saya kira (konflik internal) itu tidak akan menyebabkan mereka keluar ?dari kesepakatan besar yang sudah kita lakukan," ujar Anis.

Dia menilai, momentum saat ini merupakan kesempatan untuk membuktikan idealisme dari partai politik. Jika pada masa lalu masih banyak tren sejumlah parpol yang menyeberang ke pemerintahan, pasca ditetapkannya pemerintahan baru, hal yang terjadi saat ini bagi Anis memiliki situasi yang berbeda.

"Kita perlu konsisten. Saya kira politic swing sudah tidak eranya lagi. Politik kutu loncat sudah bukan zamannya," tutur Anis.

Dia bahkan meminta seluruh kader PKS menjalankan prinsip itu dan berharap kadernya tidak merasa putus asa karena sepanjang lima tahun ke depan PKS menjadi oposisi bagi pemerintah.

"Kita di oposisi, jangan sedih. Dulu kita pernah oposisi. Zaman Pak Hidayat (Hidayat Nur Wahid, Red), itu lebih berat," ujarnya.

Karena itulah, Anis melarang kadernya untuk menjadi anggota kabinet Jokowi-JK.

"Enggak dong. Sekarang ini saatnya kita memberikan bukti konsistensi," tegasnya.

Anis menambahkan, karena kondisi sudah menentukan, PKS harus tetap berjuang sebagai oposisi. Risiko sebuah demokrasi pada proses penentuan hanyalah menjadi bagian dari pemerintahan atau menjadi oposisi.

"Kita ingin memimpin, tapi kalah. Sesederhana itu. Ini hanya bagian ibadah karena paketnya sama, dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan," tandasnya.[dm/jpnn]

Baca Selanjutnya

Jokowi Rayu PKS Masuk Kabinet

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) sering mengajak partai berlambang bulan sabit kembar tersebut masuk di kabinetnya.

Hal itulah yang dikatakan oleh anggota Majelis Syuro PKS Refrizal. Menurutnya, PKS sendiri telah berkomitmen untuk tidak menjadi bagian di pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla, serta tetap setia mendukung Koalisi Merah Putih sebagai penyeimbang di pemerintahan mendatang.

"Walau ditawari, PKS tidak akan tergoda. Kita memberi pembelajaran buat bangsa kalau kalah ya harus di luar pemerintah," ujar Refrizal kepada Okezone di Jakarta, Senin (22/9/2014).

Anggota Komisi VI DPR RI itu menambahkan, komitmen PKS dari awal sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden adalah untuk mendukung Koalisi Merah Putih. Oleh karena itu, tidak mungkin partai yang digawangi Anis Matta tersebut berubah haluan mendukung Jokowi-JK. Apalagi, sudah ada perjanjian koalisi permanen.

"Itulah komitmen PKS, di dalam atau di luar sama saja mulia dan tetap bisa berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara," tegasnya.[dm]

Baca Selanjutnya

Fahri: Jangan Mendramatisir Perbedaan Sebagai Permusuhan

PKS menilai kehadiran elitePPP dan PAN dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Semarang adalah hal yang wajar. Wasekjen PKS Fahri Hamzah pun meminta semua pihak jangan berlebihan menilai hadirnya 2 parpol anggota Koalisi Merah Putih (KMP) tersebut.

"Jangan pernah mendramatisir perbedaan sebagai permusuhan," kata Fahri kepada Liputan6.com di Jakarta, Senin (22/9/2014).

Meskipun Koalisi Merah Putih berbeda sikap politiknya dengan partai pemenang Pemilu 2014, namun Anggota Komisi III DPR itu menegaskan persahabatan tetap harus dijaga.

"Karena persahabatan parpol tidak boleh hilang oleh perbedaan pendapat," tegas Fahri.

PKS, sambung Fahri, tidak mempermasalahkan sama sekali kehadiran PPP dan PAN ke Rakernas PDIP. "Kalau diundang ya harus hadir," tandas Fahri.

Dalam pembukaan Rakernas ke IV PDIP di Semarang, tampak hadir Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Emron Pangkapi, sedangkan dari PAN yang hadir yakni Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo dan Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy.[dm]

Baca Selanjutnya

Berantas Buta Huruf Al-Quran, RQ Violet Hadir di Jakarta

Guna memberantas buta huruf Al-Qur'an dan mendorong generasi muda agar mencintai Al-Qur'an, Rumah Qur'an (RQ) yang diberi nama Violet hadir di tengah masyarakat Jakarta yang masih kental dengan budaya Betawi-nya yakni Kelurahan Paseban, Jakarta Pusat.

"Rumah Qur'an Violet berdiri pada 19 September 2014 lalu, dari sebuah kelurahan yang cukup unik, kental dengan keaslian Betawi-nya. Ya itu dia, Paseban, Jakarta Pusat," ujar Azmi Fajri Usman pengelola Rumah Qur'an Violet kepada pksnongsa, Ahad (21/9) malam.

Azmi menargetkan sampai dengan akhir 2015 yang akan datang Rumah Qur'an Violet akan melahirkan sebanyak 10.000 santri dengan standar bisa baca Qur'an dan hafal juz 30.

"Alhamdulillah baru satu minggu berdiri, jumlah santri udah 50 orang," lanjut Azmi yang juga dikenal sebagai seorang Motivator Asia ini.

Azmi menjelaskan, nama kegiatan ini ia namakan "Gerakan 1.000 Rumah Qur'an untukmu Jakarta" yang bertujuan untuk memberantas buta huruf Al-Qur'an.

"Kita gunakan tagline 'I love Qur'an for Jakarta'. Bulan ini sudah antri 10 Rumah Qur'an berikutnya," ungkap Azmi.

Dia mengatakan, untuk daerah dari luar Kota Jakarta juga sudah ada yang mau daftar untuk mendirikan Rumah Qur'an Violet.

"Dari Subulussalam dan Meulaboh, Aceh ada yang mau daftar," katanya.

Rumah Qur'an Violet bernaung dibawah bendera KTC 124 (kontak tahajud club 124) yang juga didirikan oleh Azmi ini melahirkan beberapa produk diantaranya, Rumah Qur'an Violet, Tahajud Center, Hidup sehat ala akupunktur, Ortusuh (beasiswa orang tua asuh) dan Kawula Muda Cinta Guru.

"2 tahun ini konsentrasi pada program pemberantasan buta huruf Al-Qur'an melalui Rumah Qur'an Violet, 1.000 Rumah Qur'an untukmu Jakarta dengan target 10.000 wisuda massal di tahun 2015," katanya.[dm]

Baca Selanjutnya

Ada Deal Politik Jokowi dengan PPP

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahter (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengaku telah mendengar pernyataan langsung dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bahwa mereka memiliki 'perjanjian' khusus dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait posisi Menteri Agama yang tetap akan diisi oleh Lukman Hakim Saifuddin.

Hal itu dia ungkapkan saat menanggapi pertanyaan terkait adanya ajakan dari Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan agar PKS turut serta mendukung dirinya menjadi presiden.

"Tentu kami sudah mendengar pernyataan langsung dari PDIP untuk misalnya Pak Lukman Hakim Saifuddin akan tetap jadi Menteri Agama tapi dengan syarat PPP akan tetap mendukung Jokowi-JK. Itukan bagian dari apa yang sudah dibuka oleh mereka, bahwa ternyata di balik itu ada juga transaksi tentang barter menteri dan lain sebagainya," kata Hidayat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (21/9/2014).

Sebagai seorang politisi, Hidayat menilai pernyataan Jokowi soal sikap terbukanya menerima partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih untuk bergabung dengannya bernilai politis.

"Anda boleh mengatakan rayuan atau bukan tapi berkali-kali jelas mereka mengatakan 'kami terbuka menerima kehadiran bergabungnya kawan-kawan dari partai di Koalisi Merah Putih dan bla, bla, bla. Sekalipun mereka mengatakan nanti saat bergabung enggak ada transaksional, tidak ada jual beli pejabat menteri tapi di saat bersamaan, Pak Jokowi dan Pak JK sudah menyampaikan tentang postur kabinet yang dari 34 itu, 16-nya itu dari parpol," jelasnya.

Kendati demikian, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu menghormati dan menghargai semua sikap yang dilakukan partai lain terhadap ajakan Jokowi.

"Tapi apapun kondisinya, kami menghormati sikap dari partai manapun. Kami dari partai politik Koalisi Merah Putih tetap berada di luar pemerintahan," tukasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin sempat menyatakan tidak akan menanggalkan jabatannya sebagai anggota dewan terpilih 2014-2019.

Dia lebih memilih memegang jabatan menteri agama hingga akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan dalih menuntaskan tanggung jawabnya menggantikan Suryadharma Ali.

"Tidak ada deal atau pembicaraan sebelumnya dengan siapapun, sama sekali tidak ada. Ini murni benar-benar karena tanggung jawab menyelesaikan amanah yang diberikan," kata Lukman di Kementerian Agama 4 September 2014.[dm/okezone]

Baca Selanjutnya

ECVT Dr Warsito Kejutkan Peserta Konferensi Tomography di Korsel

Peserta konferensi 5th International Workshop on Process Tomography (IWPT5) hampir tak percaya jika teknologi Electrical Capacitance Volume Tomography (ECVT) buatan Indonesia mampu mendeteksi tumor dalam tubuh dan menangkap aktifitas otak manusia.

Dalam konferensi yang dihadiri lebih dari 70 peserta ahli pengembang teknologi tomografi di bidang industri dari 13 negara di seluruh dunia ini, Dr. Warsito P Taruno memperkenalkan perkembangan terakhir teknologi tomografi volumetrik ECVT.

ECVT mempunyai konsep yang berbeda dengan tomografi konvensional seperti CT-Scan dan MRI. Tomografi konvensional menggunakan prinsip pemindaian tertutup (obyek harus diletakkan di ruang tertutup dikelilingi oleh sensor-sensor pemindai). ECVT menggunakan konsep pemindaian terbuka, yang berarti obyek tidak harus diletakkan di ruang tertutup, bisa diletakkan di mana saja tidak harus seluruhnya dikelilingi sensor.

Dengan konsep ECVT ini, bisa dilakukan pemindaian obyek di dinding luar pesawat ulang-alik dari dalam pesawat seperti yang dilakukan di NASA. Dengan konsep open scanning ini memungkinkan ECVT untuk memindai kanker payudara dan otak serta aktifitas otak manusia dengan sensor berbentuk cup atau helm.

International Workshop on Process Tomography (IWPT5) yang diadakan tiap tiga tahun yang diorganisir oleh International Society on Industrial Process Tomography (ISIPT) bertujuan mendorong diskusi dan kerjasama internasional di antara komunitas pengembang teknologi dan industri di bidang tomografi proses. Workshop ini mengambil fokus di bidang instrumentasi, modeling, dan visualisasi aliran material di dalam proses kimia dalam berbagai macam sistem reaktor kimia yang mempunyai berbagai macam tantangan dalam hal teknis untuk aplikasi teknologi tomografi di masa depan.

Selain kemajuan di bidang kedokteran yang dicapai oleh C-Tech Lab Edwar Technology terutama dalam teknologi pemindai otak dan kanker payudara, dalam konferensi ini Warsito juga memperkenalkan pengembangan ECVT terbaru di bidang proses kimia yaitu teknologi peranti lunak untuk komputasi aliran fluida di dalam reaktor kimia yang diolah dari citra 4D yang dihasilkan oleh ECVT.

Dengan teknologi ini bisa didapatkan citra distribusi 4D kecepatan partikel dan gas di dalam reaktor secara riil yang selama ini hanya mampu dilakukan dengan simulasi super computer. Teknologi terbaru ini juga dipakai oleh Morgantown National Energy Technology Laboratory milik Departemen Energi Amerika untuk mengembangkan generasi baru generator listrik.

Pemindaian otak manusia dengan gelombang listrik berenergi rendah seperti ECVT mempunyai tingkat tantangan secara teknis yang tinggi. Karena menuntut kecepatan pemindaian yang sangat tinggi untuk bisa memindai aktifitas otak yang cepat, serta sensitifitas sensor yang sangat akurat untuk bisa menangkap perubahan besaran nilai kapasitansi listrik yang sangat kecil hingga ukuran femto Farad yang sebelumnya belum bisa dipecahkan oleh para peneliti dan pengembang teknologi tomografi.

Hal ini yang menyebabkan para peserta konferensi di IWPT5 sulit mempercayai kemampuan ECVT yang dikembangkan oleh C-Tech Labs.

"Perkembangan terbaru ECVT untuk proses yang mampu menghasilkan citra distribusi kecepatan partikel 4D di dalam ruang reaktor merupakan capaian yang luar biasa. Ini memerlukan kecepatan pemindaian serta kemampuan komputasi yang sangat tinggi," komentar Prof. Mi Wang dari University of Leeds (UK), yang merupakan anggota senior Scientific Committee ISIPT.

Prof. Masahiro Takei dari Chiba University, Jepang, sekaligus menjabat sebagai presiden ISIPT juga menyambut baik capaian C-Tech Labs sehingga sangat antusias untuk menerima mahasiswa Indonesia yang selama ini banyak melakukan riset untuk tugas akhir di fasilitas riset C-Tech Labs di Alam Sutera, Tangerang.[dm/rol]

Baca Selanjutnya

PKS tak Akan Berpaling Dari KMP, Meski Ditawari Kursi Menteri

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta menegaskan partainya akan tetap bertahan di dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Anis menjanjikan, mereka tidak akan berpaling, meskipun jika ada tawaran bagi kader-kadernya untuk menduduki posisi menteri.

"PKS Insya Allah solid dalam Koalisi Merah Putih. Kita solid di Koalisi Merah Putih," kata Presiden PKS Anis Matta di sela-sela acara Silaturahim Anggota Legislatif Nasional "Konsolidasi Dan Pengokohan Dakwah Parlemen Untuk Pemenangan Pemilu 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (21/9).

Anis menyatakan berada di dalam maupun di luar pemerintahan merupakan suatu hal yang biasa. Sebab, kata dia, PKS sudah pernah berada di kedua posisi itu.

"Dulu PKS pernah oposisi sendirian, masuk dalam pemerintahan 10 tahun, sekarang ada lagi dalam oposisi, itu mah biasa aja. Di dalam dan di luar sama saja," ujar Anis.

Anis pun menegaskan PKS tidak akan berubah haluan di tengah-tengah jalannya pemerintahan. "Insya Allah," tandasnya.[dm/jpnn]

Baca Selanjutnya

PKS Dukung KPK Tunda Pelantikan Anggota DPR Terjerat Korupsi

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hidayat Nur Wahid mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyurati Komisi Pemilihan Umum, agar calon anggota DPR yang terjerat kasus korupsi ditunda pelantikannya.

"Secara prinsip kami mendukung ya semangat itu karenanya point pertama dari Pakta Integritas itu penegasan bahwa anggota DPR, DPRD dari PKS komitmen untuk tidak melakukan korupsi, tidak menerima gratifikasi," kata Hidayat di sela-sela acara Silaturahim Anggota Legislatif Nasional "Konsolidasi Dan Pengokohan Dakwah Parlemen Untuk Pemenangan Pemilu 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (21/9).

Menurut Hidayat, langkah yang dilakukan KPK merupakan bagian dari upaya untuk "meminimalisir" semangat orang-orang untuk melakukan korupsi. Selain itu juga mengkritisi mereka yang melakukan korupsi.

"Untuk kemudian pada akhirnya nanti yang dilantik sebagai anggota DPR atau DPRD mereka yang betul-betul bebas dari masalah hukum apalagi masalah korupsi," ucap Hidayat.

Hidayat mengungkapkan korupsi adalah masalah hukum. Karena itu anggota legislatif terpilih yang tidak perlu dilantik adalah mereka yang terbukti melakukan korupsi.

"Korupsi adalah masalah hukum. Jadi kalau mereka yang sudah terbukti melakukan korupsi dan apalagi sudah di bawa ke pengadilan sudah seharusnya jangan dilantik dulu sampai seluruh permasalahannya selesai," tandasnya.

Sebelumnya, anggota legislatif terpilih dari PKS telah menandatangani Pakta Integritas. Salah satu isinya adalah tidak terlibat dalam korupsi.

"Tadi telah ditanda tangani Pakta Integritas oleh perwakilan dari 34 provinsi yang menegaskan komitmen mereka. Pertama mereka betul-betul ingin menjadi teladan dalam kehidupan parlemen, termasuk tidak terlibat segala yang terkait korupsi termasuk gratifikasi, semangat ini penting ditegaskan," kata Hidayat.[dm/jpnn]

Baca Selanjutnya

Anis: Kader PKS Tak Perlu Sedih Karena Oposisi

Presiden PKS Anis Matta meminta kepada para kader supaya tidak sedih karena posisi PKS yang berada di luar pemerintahan. Pasalnya hal ini sudah pernah PKS alami, ketika dipimpin oleh Hidayat Nur Wahid.

Hal itu diungkapkan Anis dalam Silaturahim Anggota Legislatif Nasional "Konsolidasi Dan Pengokohan Dakwah Parlemen Untuk Pemenangan Pemilu 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (21/9).

"Saya ingin menyampaikan peran kita dalam koalisi. Kita sekarang dalam oposisi. Jangan sedih karena kita dalam oposisi," kata Anis.


Baca juga: PKS Akan Jadi World Class Political Party

Anis menyatakan oposisi PKS saat ini lebih ringan dibandingkan di era Hidayat Nur Wahid. Sebab, PKS memiliki banyak rekan dalam oposisi.

"Kita sekarang tidak sendiri, kita punya kawan banyak dalam oposisi. Jumlahnya bahkan lebih banyak dari yang tidak oposisi. Harusnya relatif lebih ringan dari saat masa Pak Hidayat," tandas Anis.

Anis Matta juga menyampaikan rasa syukurnya karena partainya masih bisa bertahan menghadapi segala ujian yang menerjang mereka.

"Yang kita syukuri kapal kita tidak tenggelam di tengah badai. Ada banyak goncangan, penumpang banyak yang mabuk, tapi antum yang hadir di sini survive. Insya Allah kapal yang kita perjuangkan ini bisa lampaui perjuangan di samudera yang lebih luas," kata Anis.

Dalam kesempatan ini, Anis menyampaikan ucapan terima kasih kepada para anggota legislatif terpilih. Sebab mereka mampu melewati perjuangan berat untuk terpilih.

"Saya ingin ucapkan terima kasih karena kita lampaui perjuangan berat bukan cuma karena sistem yang kita alami, dalam 1,5 tahun perjuangan kita lebih berat," ujar Anis.

Oleh karena perjuangan berat itu, Anis mengungkapkan kader yang bisa terpilih menjadi anggota legislatif harus bersyukur kepada Allah. "Karena bisa bertahan di tengah badai," tandasnya.

Dalam acara Silagnas, hadir anggota legislatif terpilih, baik itu yang berada di tingkat DPR maupun DPRD. Selain itu ada juga petinggi PKS di antaranya Fahri Hamzah, Taufik Ridho, dan Hidayat Nur Wahid.[dm/jpnn]

Baca Selanjutnya

Teguhkan Komitmen, Aleg PKS Tandatangani Pakta Integritas

Ketua Badan Kebijakan Publik (BKP) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid memimpin penandatanganan pakta integritas anggota DPR/D pada Silaturahmi Anggota Legislatif Nasional (Silagnas) PKS yang diselenggarakan di Jakarta (21/9). Pakta Integritas, ujar Hidayat yang juga Ketua Fraksi PKS DPR ini, mewajibkan anggota DPR/D dari PKS untuk bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, serta menghindarkan diri dari perilaku korupsi.

"Sebenarnya soal tersebut sudah diatur, namun pakta integritas ini untuk menegaskan kembali komitmen anggota dewan PKS untuk bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat dan tidak korup. Kami ingin anggota dewan dari PKS menjadi teladan dalam berparlemen," kata Hidayat.

PKS mengokohkan visi dakwah parlemen kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia. Sebagai partai berazas Islam, anggota legislatif (DPR dan DPRD) PKS diharapkan mampu menjalankan fungsi kedewanan sebagai alat untuk menyampaikan dakwah bagi kebaikan dan mencegah kerusakan bagi umat dan bangsa Indonesia. Untuk itulah PKS menggelar acara Silaturahim Anggota Legislatif Nasional (Silagnas) yang dihadiri anggota DPR/D dari total 1.217 kader PKS yang duduk di lembaga legislatif mulai tingkat DPR (40 anggota), DPRD tingkat I (160 anggota) dan DPRD tingkat II (1.017 anggota).[dm/pks.or.id]

Baca Selanjutnya

Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Anugerah Aksara Utama

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menerima penghargaan “Anugerah Aksara Utama” dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas kinerja dan kepedulian yang tinggi dalam percepatan pemberantasan buta aksara di Provinsi Sumatera Barat.

Penghargaan Anugerah Aksara Utama ini diserahkan langsung oleh Mendikbud RI Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh.DEA di Kendari, Sulawesi Tenggara Sabtu (20/9) pada acara Puncak Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Nasional ke-49 tahun 2014.

"Kita ketahui belum semua masyarakat Sumbar dapat memperoleh pendidikan disebabkan oleh faktor tempat tinggal yang terpencil, ekonomi atau tingkat kemiskinan, sistem budaya yang terkungkung menyebabkan sebagian masyarakat luput dari belajar yang menyebabkan mereka tidak bisa membaca, menulis dan berhitung," ujar Irwan di sela-sela kegiatan tersebut.

Irwan mengatakan, buta Aksara merupakan ancaman yang serius bagi pengentasan kemiskinan, IPM, pendidikan dan kesehatan dan pendapatan tidak dapat diraih jika ketiga hal tersebut diabaikan.

"Kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya PKBM dan Kelompok Belajarnya mesti terus ditingkatkan baik penguatan program, orientasi maupun monitoring dan evaluasi," katanya.

Menurut Irwan, keberhasilan diraihnya penghargaan Anugerah Aksara Utama ini merupakan sumbangsih para ujung tombak pelaksana dan pegiat program keaksaraan terutama para tutor di Kelompok belajar di bawah koordinasi PKBM dan untuk itu semua kita sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih.

"Kita berharap dengan penghargaan yang diraih saat ini dapat memotivasi kita semua, komponen anak nagari, stakeholder, pemerintah daerah dan lain-lain di Sumatera Barat agar dapat menuntaskan semua permasalahan buta aksara pada tahun 2015. Dan melalui kebersamaan kita wujudkan masyarakat Sumatera Barat sebagai daerah tuntas Buta Aksara Paripurna," ungkap Irwan.

Pelayanan dan kepedulian menuntaskan Buta Aksara, lanjut Irwan, merupakan suatu hal yang mengharukan, jika semua masyarakat dapat membaca dan mampu membangun kecerdasannya.

"Dengan kemampuan membaca kita seakan-akan telah membuka pintu untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga kerja keras dan sungguh-sungguh ini menjadi amal bagi kita semua," harapnya.[dm]

Baca Selanjutnya

Anis: PKS Akan Jadi World Class Political Party

Presiden PKS Anis Matta menyatakan partai yang dipimpinnya akan menjadi World Class Political Party. Untuk mewujudkannya dilakukan dengan cara mengembangkan kapasitas mereka sebagai partai politik.

Pernyataan itu disampaikan Anis di acara Silaturahim Anggota Legislatif Nasional "Konsolidasi Dan Pengokohan Dakwah Parlemen Untuk Pemenangan Pemilu 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, seperti dilangsir jpnn.com, Ahad (21/9).



Baca juga: Inilah Pesan Anis Matta Kepada Anggota Dewan PKS

"Yang harus kita lakukan sekarang adalah terus mengembangkan kapasitas dan pada akhirnya kita pantas memimpin negara. Dengan terus meningkatkan kapasitas, PKS bukan hanya akan pantas memimpin negeri ini, namun partai ini akan menjadi World Class Political Party," kata Anis.

Menurut Anis, PKS kini memiliki lebih dari 1.200 anggota legislatif dari tingkat DPRD kabupaten/kota hingga DPR. Hal ini, ujar dia, harus disyukuri. "Ini adalah fase baru dalam kehidupan aleg PKS. Fase di mana kader PKS bisa memperluas jangkauan dakwahnya. Kita sikapi fenomena ini dengan rasa syukur," ujar Anis.

Anis berharap para kader PKS bisa memberikan banyak kontribusi kepada bangsa Indonesia. "Semoga ke depannya kader-kader PKS bisa berkontribusi lebih banyak bagi negeri ini," tandasnya.[dm]

Baca Selanjutnya

Inilah Pesan Anis Matta Kepada Anggota Dewan PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengadakan Silaturahmi Anggota Legislatif Nasional (Silagnas). Acara ini dihadiri oleh calon anggota legislatif PKS yang lolos ke parlemen untuk periode 2014-2019.

Silagnas ini dihadiri Presiden PKS, Anis Matta, Sekjen PKS Taufik Ridho, Hidayat Nurwahid, dan politisi PKS lainnya. Selaku presiden PKS, Anis mengucapkan selamat kepada calon anggota legislatif yang lolos ke parlemen.

"Anda (calon anggota parlemen), ini mewakili wajah PKS dan buatlah warna dengan Partai Keadilan Sejahtera,"ujar Anis di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, seperti dikutip tribunnew, Minggu (21/9).

Anis menyatakan kebanggaannya kepada calon anggota parlemen karena diisi oleh banyak kalangan perempuan, kader muda di bawah umur 25 tahun, kader yang telah berjuang di beberapa kali pemilihan legislatif.

Dalam pidatonya Anis memberikan arahan kepada calon anggota legislatif tentang fokus perjuangan parlemen kepada 1.200 orang. Anis meminta seluruh calon anggota parlemen untuk membuat kebijakan yang prorakyat.

Selain itu, Anis juga mengingatkan kepada seluruh calon anggota DPR yang baru menghadapi fenomena politik global. Pada saat yang sama, pengganti Lutfi Hassan Ishaaq ini tegaskan posisi PKS sebagai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi.

"Kita tak pernah minta jabatan," katanya.[dm]

Baca Selanjutnya

Anis Matta: PKS Konsisten Menjadi Oposisi

Presiden PKS Anis Matta menegaskan partainya akan konsisten menjadi oposisi. Pasalnya saat ini sudah bukan eranya lagi politik kutu loncat. "Kita perlu konsisten. Saya kira politic swing sudah tidak eranya lagi. Politik kutu loncat sudah bukan eranya," kata Anis di sela-sela acara Silaturahim Anggota Legislatif Nasional "Konsolidasi Dan Pengokohan Dakwah Parlemen Untuk Pemenangan Pemilu 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (21/9).

Menurut Anis, keputusan PKS memilih menjadi oposisi mendatangkan resiko. Namun ujar dia, hal tersebut harus dijalani.

"Menjadi oposisi itu, walaupun itu adalah resiko, bukan pilihan kita, itu harus kita jalani‎. Saya kira dalam politik nasional ini masalah konsistensi ini harus benar-benar kita tunjukan. Jadi kita tidak khawatir," tandasnya.

Sebelumnya, Anis menyatakan PKS akan tetap bertahan di dalam Koalisi Merah Putih. Mereka tidak akan berpaling meskipun jika ada tawaran bagi kader-kadernya untuk menduduki posisi menteri.[dm/jpnn]

Baca Selanjutnya

"Sudah Saatnya Kita tidak Lagi Jadi Objek Konspirasi"

Berikut adalah taujih Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KH. Hilmi Aminuddin dalam acara Silaturahim Anggota Legislatif Nasional (Silagnas) PKS 20-21 September 2014 di Hotel Sahid, Jakarta.

Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam rangka SILAGNAS. Ini merupakan rasa syukur kita atas KEMENANGAN di pemilu ini.

Saya sebut KEMENANGAN karena pemilu ini sangat lain. Mengingat badai yang mendera. Ustadz Luthfi dengan "Vonis politik-nya" menjadi simbol tadhiyyah kita.
Syukur nikmat penting untuk langkah-langkah perjuangan dakwah kita kedepan. Dan itu kita wujudkan dengan terus memainkan peran Stabilisator  (Amar ma'ruf) dan dinamisator (nahi munkar). Kita akan memaksimalkan peran itu kedepan, bukan karena kita tidak memiliki portofolio di kabinet mendatang.

Sudah saatnya kita tidak lagi menjadi objek konspirasi. Oleh karenanya ada tiga hal yang harus kita pegang teguh agar gerakan politik kita aman dari upaya-upaya konspirasi.

PERTAMA, kita harus disiplin dalam koridor konstitusi. Mengingat banyaknya konspirasi yang mengidentikkan gerakan kita pada gerakan inkonstitusional dan anti NKRI.

KEDUA, Kita harus disiplin di koridor hukum. Oleh karenanya anggota dewan PKS harus memahami setiap tindakannya dalam perspektif hukum.

KETIGA, kita juga harus disiplin dalam koridor sosial. Jangan sampai wajah kita (aleg PKS) hanya muncul saat momentum kampanye lima tahunan. Kunjungi kader-kader dibawah bukan hanya sekedar senyum basa- basi. Perjuangkan setiap aspirasi masyarakat, agar posisi kita kian kokoh di masyarakat.

Jika ketiga disiplin ini bisa kita mainkan dalam praktek politik kita, maka insya Allah posisi kita sebagai Partai Politik akan terjaga keamanannya.[dm]

Baca Selanjutnya

Gerindra, PDIP dan Demokrat Belum bisa Seperti PKS

Partai Gerindra diyakini butuh waktu yang panjang untuk bisa menjadi partai kader, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasalnya, saat ini ketergantungan partai tersebut kepada sosok Prabowo Subianto dan keluarganya masih sangat kuat.

Demikian disampaikan pengamat politik senior AS Hikam, Sabtu (20/9) menanggapi pemilihan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra secara aklamasi.

"Ini juga akan dialami PD jika Pak SBY tidak segera menyapih partai ini dari ketergantungan," kata Hikam seperti dikutip jpnn.com, Ahad (21/9).

Sementara PDIP yang kini berkuasa, jelas Hikam, merupakan kasus yang agak berbeda dengan Demokrat dan Gerindra. Diakuinya, bisa jadi PDIP akan lebih lama lagi tergantung kepada Megawati Soekarnoputri dan keluarga Bung Karno.

"Namun demikian, jika kita lihat keberanian beliau (Megawati) menunjuk Jokowi sebagai cagub DKI dan kemudian capres, demikian pula menunjuk Risma sebagai cawalkot dan lain-lain, maka tidak tertutup kemungkinan MS juga akan melakukan semacam terobosan baru dalam urusan kepemimpinan PDIP," ungkapnya.

"Jika ini yang terjadi, maka PDIP akan mengalami revolusi mental dalam elitnya yang akan punya dampak signifikan ke depan menuju partai kader," pungkas Hikam.[dm]

Baca Selanjutnya

Kader PKS tidak Boleh Meninggalkan Tradisi Intelektual

Indonesia adalah negara yang lahir dari sebuah tradisi intelektual. Oleh karena itu, kader PKS sebagai anak bangsa tidak boleh meninggalkannya. Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (BKP DPP PKS) Mustafa Kamal pada acara Silaturahmi Anggota Legislatif (Silagnas) PKS di Jakarta (20/9).

"Politik pada dasarnya berakar dari tradisi intelektual. Dari tradisi ini muncul ide mengenai negara dan bagaimana membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu jangan pernah kader PKS meninggalkan tradisi intelektual," tegas Kamal.

 Baca juga: Aleg PKS Merupakan Anak Panah yang Dilesatkan ke Parlemen

Kamal menjabarkan pemikiran-pemikiran yang membentuk bangsa ini. Pada tahun 1927 HOS Tjokroaminoto menulis "Islam dan Sosialisme". Buku ini menginspirasi Soekarno untuk menulis "Islam, Sosialisme, dan Nasionalisme". Pemikiran Soekarno ini dikritisi Natsir dalam karyanya "Kapita Selekta". Tiga arus pemikiran inilah yang membentuk konstitusi Indonesia yaitu keislaman, kerakyatan, dan kebangsaan.

"PKS memiliki identitas yang sama dengan identitas bangsa kita yaitu keislaman, kerakyatan, dan kebangsaan. Oleh karena itu anggota legislatif (aleg) PKS harus cakap secara intelektual dalam melaksanakan tugas-tugasnya," ujar Kamal.

Acara bertajuk "Konsolidasi dan pengokohan dakwah parlemen untuk pemenangan pemilu 2019" ini diselenggarakan selama dua hari, Sabtu-Minggu (20-21 September 2014), di Hotel Sahid, Jakarta dan dihadiri lebih dari dari seribu anggota DPR/D dari total 1.217 kader PKS yang duduk di lembaga legislatif mulai tingkat DPR (40 anggota), DPRD tingkat I (160 anggota) dan DPRD tingkat 2 (1.017 anggota).[dm]

Baca Selanjutnya

Aleg PKS Merupakan Anak Panah yang Dilesatkan ke Parlemen

Anggota legislatif (aleg) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan anak-anak panah yang dilesatkan oleh tali dan busur panah dalam membawa visi dakwah ke parlemen. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS, Mustafa Kamal dalam sambutannya di acara Silaturrahim Aleg Nasional (Silagnas) PKS di Jakarta, Sabtu (20/9).

"Kita yang hadir ini adalah mata panah dari sebuah anak panah, mata panah yang melesat, ditakdirkan oleh Allah berhasil menjadi aleg terpilih, dan kita diikat oleh tali dan busur panah, yaitu para kader PKS di seluruh Indonesia," ujarnya.

Aleg PKS, lanjut Mustafa harus bisa membawa visi dakwah ke parlemen, karena aleg adalah kepanjangan tangan dari para tali dan busur panah. Baca juga: Kokohkan Visi Dakwah Parlemen, PKS Adakan Silagnas

Mustafa tak lupa mengajak para peserta Silagnas PKS untuk bersyukur, karena ditengah-tengah prediksi para pengamat dan lembaga survey yang telah meramalkan PKS akan mendapatkan prosentase kecil, bahkan hanya sekitar 3 persen dalam perolehan pemilihan legislatif (pileg) April lalu, akan tetapi PKS mampu meningkatkan elektabilitasnya, bahkan pileg 2014 ini merupakan yang terbesar dalam sejarah PKS.

"Perolehan kursi meningkat di Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim), sedangkan Yogyakarta bertahan. Contohnya di Jatim, di tingkat kabupaten dan Kota PKS drastis naik hingga 28 kursi," ungkapnya.

PKS juga, tambah Mustafa telah memiliki wakil dari ujung timur Indonesia yaitu Papua.

"Oleh karena itu, saya mohon sebagai bukti rasa syukur mari sama-sama kita ucapkan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, dan Innalillaahi wa inna ilaihi rojiuun krn mendapat amanah yang berat," serunya disambut dengan ucapan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir oleh seluruh peserta Silagnas.

Mustafa mengaku pernah mengatakan bahwa PKS akan mengawal dan menjaga kesatuan bangsa sampai wilayah terluar batas Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kepada aleg dari partai lain.

"Ini terbukti dengan terpilihnya aleg PKS dari papua, maka saya tidak perlu meralat ucapan saya itu, dan saat ini posisi PKS menguat, ini tanda kader dan struktur kita semakin kokoh," pungkasnya.[dm]

Baca Selanjutnya

PKS Yakin PAN dan PPP Tetap di KMP

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkeyakinan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan tetap berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Hal ini diungkapkan Ketua Bidang Humas DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati yang mengatakan PAN dan PPP akan bergabung ke kubu PDIP mendukung Jokowi-JK.

"Tetap yakin (PAN dan PPP -red) dalam kubu KMP. Hadir justru bagus sebagai bagian dari akhlaq politik. Diundang ya hadir," kata Mardani saat dihubungi pksnongsa, Sabtu (20/9).

"Justru kita kritik kubu sana yang katanya ingin koalisi ramping dan tidak transaksional. Dalam perjalanannya seperti belum mulai sudah mencederai janji sendiri dengan ingin koalisi gemuk dan transaksional," imbuh Mardani.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-JK yang dikomandani PDIP.

Hal ini diungkapkan Megawati saat membuka rapat kerja nasional (rakernas) partainya di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9).(*)

Baca Selanjutnya

Anggota Dewan PKS Mengaku Prihatin Kondisi Petani

Anggota DPRD Kabupaten Serang, Banten Periode 2014-2019, Muhammad Heryan mengaku prihatin dengan kondisi petani di Serang, Banten yang terus terpuruk. Oleh karena itu, Dana mempunyai cita-cita besar untuk membenahi pembangunan sektor pertanian guna kesejhateraan Petani bisa meningkat serta menjamin swasembada pangan.

"Petani nyaris kehilangan harapan untuk bisa hidup sejahtera dengan mengandalkan profesi tani,” kata Dana baru-baru ini kepada Humas Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banten.

Menurut Dana, hal itu terjadi karena pembangunan sektor pertanian selama ini tidak diarahkan untuk memberdayakan dan membangun kemandirian petani sehingga mereka tak punya ketergantungan kepada pihak lain dalam mengelola pertanian.

Contoh paling mencolok, menurutnya adanya ketergantungan yang sangat kuat para petani terhadap suplai pupuk, benih berkualitas, hingga obat pembasmi hama. “Ketergantungan itulah yang kerap dimanfaatkan para cukong untuk mengambil untung sebesar-besarnya dengan memainkan harga pupuk serta obat pembasmi hama hingga petani terus menerus merugi dan sulit sejahtera," ujar aleg yang juga kader PKS ini.

Akhirnya, tambah Dana banyak lahan pertanian sangat produktif beralih fungsi menjadi mall. "Kalau petani bisa sejahtera semua itu bisa dicegah,” ujar politisi PKS Kabupaten Serang. Apalagi, lanjut Dana untuk tingkat Provinsi Banten, Raperda tentang alih fungsi lahan dalam waktu dekat ini akan segera disahkan oleh DPRD Banten. Paling tidak ini menjadi kabar yang baik untuk para petani di Kabupaten Serang untuk tetap bisa menjaga lahan pertanian mereka. Karena jika Lahan Pertanian habis buat Mall atau Perumahan, lalu nanti mereka akan bekerja apa? apalagi Kabupaten Serang sebagai pemasok hasil Pertanian di Banten," imbuhnya.

Aleg yang lahir di Serang 7 Februari 1977 ini mengemukakan para petani yang selama ini sudah sangat mengenali pola-pola serangan hama diajak mencari terobosan pola-pola pengendalian hama secara alamai agar secara bertahap mampu melepaskan diri dari ketergantungan kepada obat pembasmi hama buatan pabrik.

“Bila semua petani sudah bisa mandiri memenuhi kebutuhan benih, pupuk, dan obat pembasmi hama, maka celah untuk didikte para cukong dan tengkulak menjadi lebih sempit,” ujar aleg yang juga Sekretaris Gema Keadilan Kabupaten Serang ini.

Dana berencana akan mendorong sektor perekonomian masyarakat sekitarnya dari sektor pertanian. Ia Juga mengaku sudah mengetahui alur kinerja anggota Dewan, karena Ia sudah terpilih menjadi anggota Legislatif yang kedua kalinya. "sekarang saya mempunyai tanggung jawab besar untuk masalah pertanian di Kabupaten serang, Banten. dengan pengalaman saya menjadi anggota Dewan, saya akan mendorong sektor pertanian itu menjadi landasan perjuangan saya di Dewan," pungkasnya.[dm/humas PKS Banten]

Baca Selanjutnya

Latih Kader Ahli Teknologi, Unila Adakan GAFE

Masih dalam rangkaian Creology Week 2014, Pers Mahasiswa Pilar Ekonomi mengadakan Training Google Application for Education (GAFE) untuk kadernya, Jumat (19/9), di Gedung D101 FEB Universitas Lampung (Unila).

Kegiatan yang didukung Forum Aktif Menulis (FAM) Indonesia itu, dimaksudkan untuk memperkenalkan aplikasi Google untuk pendidikan. “Kemarin kami sudah mengadakan lomba esai, lomba foto, bazzar hingga festival musik (lomba akustik) untuk mendukung ekonomi kreatif, sekarang kami gandeng Google Student Group Unila buat bekal teknologi,”  ujar Gita Leviana Putri, Pemimpin Umum Pilar Ekonomi Unila, dalam siaran pers yang diterima pksnongsa, Sabtu (20/9).

Dia juga menambahkan, pada Sabtu-Minggu (20-21/9), diadakan Pelatihan Jurnalitik Mahasiswa Tingkat Dasar yang diikuti Pers Mahasiswa se-Lampung.

Disebutkan, pembicara dalam acara GAFE ini yaitu Rizki Kesuma Putra yang merupakan Google Students Ambassador 2014. Beberapa bulan lalu Rizki Kesuma Putra sempat mewakili Indonesia ke Filiphina untuk berkumpul dengan Ambassador Google lainnya.

Sementara Google Student Ambassador 2014 Rizki Kesuma Gutra mengatakan, dia sangat berharap peserta terinspirasi untuk mengeskplorasi lebih banyak manfaat dari produk-produk GAFE yang memang gratis.

“Sehingga kita bisa memberikan suatu pergerakan lebih dalam untuk mendukung perkembangan dunia pendidikan,” katanya.

Pemimpin Umum Pilar Ekonomi Unila Gita Leviana Putri juga menyampaikan hal senada dengan Rizki, dia berharap setelah training ini, kader-kadernya semakin paham dengan produk aplikasi Google, dan bisa mengimplementasikannya di Pilar Ekonomi, di bangku perkuliahan maupun di tengah masyarakat.[dm]

Baca Selanjutnya

Kokohkan Visi Dakwah Parlemen, PKS Adakan Silagnas

Guna mengokohkan visi dakwah parlemen kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengadakan acara Silaturahim Anggota Legislatif Nasional (Silagnas).

Sebagai partai berazas Islam, anggota legislatif (DPR dan DPRD) PKS diharapkan mampu menjalankan fungsi kedewanan sebagai alat untuk menyampaikan dakwah bagi kebaikan dan mencegah kerusakan bagi umat dan bangsa Indonesia (*amar ma'ruf, nahyi munkar.

Untuk itulah PKS menggelar acara  Silagnas yang akan dihadiri lebih dari dari seribu anggota DPR/D dari total 1.217 kader PKS yang duduk di lembaga legislatif mulai tingkat DPR (40 anggota), DPRD tingkat I (160 anggota) dan DPRD tingkat 2 (1.017 anggota).

Sekretaris Bidang Kebijakan Publik (BKP) DPP PKS Abdul Hakim mengatakan, seluruh anggota dewan akan mendapatkan penguatan visi dakwah parlemen dari pimpinan partai seperti KH Hilmi Aminuddin (Ketua Majelis Syuro), Untung Wahono (Ketua Majelis Pertimbangan Pusat), KH. Surahman Hidayat (Ketua Dewan Syariah Pusat) dan juga Anis Matta (Presiden DPP PKS).

Dakwah parlemen , menurut Abdul Hakim, bisa mendatangkan kebaikan yang besar karena perjuangan di lembaga legislatif akan memengaruhi kehidupan rakyat secara langsung, baik di tingkat nasional maupun daerah.

"Cara yang kita gunakan sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dakwah dengan hikmah, kebijaksanaan, mauizhoh hasanah dan juga wajadilhum billati hiya ahsan, seperti diskusi lewat fakta dan data yang kuat," ujar Hakim yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini melalui siaran pers yang diterima pksnongsa.org, Sabtu (20/9).

Kegiatan Silagnas diselenggarakan selama dua hari, Sabtu-Minggu (20-21 September 2014), di Hotel Sahid, Jakarta dan akan dibuka secara resmi pada Sabtu siang oleh pimpinan BKP DPP PKS.[dm]

Baca Selanjutnya