Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengatakan tradisi PDIP adalah menolak kenaikan harga BBM. Oleh karena itu dia merasa heran kenapa presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK belakangan ini kerap mendesak SBY untuk menaikkan harga BBM.
"PDIP kan tradisinya menolak kenaikan harga BBM," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, seperti dikutip tribunnews, Rabu (27/8).
Menurut Fahri, semua pihak harus melihat neraca keluarga Indonesia dimana saat pendapatan tetap tetapi pengeluaran cukup tinggi. "Ini berbahaya, efek kenaikan harga BBM menyerang pengeluaran," tutur Fahri.
Ia mencontohkan kenaikan harga akan meliputi transportasi dan kebutuhan pokok. Sementara pendapatan keluarga tersebut tidak mengalami kenaikan.
"Ini membuat susah bernafas, enggak boleh kenaikan BBM, kecuali mengerti cara mengatasi serangan neraca yang tidak membuat lumpuh," imbuhnya.
Menurut Fahri, pandangan PDIP dahulu mengenai BBM sangat cerdas. Untuk itu, PKS akan mengikuti cara pandang PDIP.
"PKS menolak, kita ikut PDIP, Jokowi-JK harus ikut PDIP. Dapat presiden baru harusnya happy, malah susah. Kalau berani? dari dulu saya meragukan Jokowi, makanya saya pilih yang berani," katanya.
Senada dengan Fahri Hamzah, Ketua Fraksi PKS di DPR RI Hidayat Nur Wahid juga menegaskan bahwa PKS menolak wacana kenaikan harga BBM.
Hidayat juga mengingatkan PDIP sebagai Parpol pemenang pemilu yang selama ini memiliki tradisi untuk menolak kenaikkan harga BBM. Menurutnya, hal ini jadi tantangan untuk pemerintahan Jokowi-JK.
"Tentu presiden baru, apalagi mereka masih punya waktu dari hari ini dilantik dan mereka masih punya waktu untuk memikirkan, dinaikkan atau tidak, nih," ujar Hidayat usai menjenguk Ketua Umum Gerindra Suhardi di RS Pusat Pertamina (RSPP), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).
"Bahkan mereka (PDIP) pernah melakukan loung march ke istana, menolak kenaikan harga BBM, ini katakanlah bagaimana menyikapi. Tantangan yang mereka harus sikapi," lanjutnya.
Sebagaimana dilansir laman detik, Bahwa Fraksi PKS menolak wacana kenaikan BBM, sebab wacana tersebut tidak ada di nota keuangan yang disampaikan Presiden SBY dalam nota keuangannya.[dm/pasberita.com]
0 Comments
.jpg "Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Dari Business Review")
