Wasekjen PKS Fahri Hamzah menyindir konsistensi PDIP soal harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yang diwacanakan bakal naik dalam waktu dekat. Dahulu PDIP paling ngotot menolak kenaikan, namun ketika Jokowi-JK ingin memerintah, malah mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan BBM.
Fahri menyebut, PKS tetap konsisten bersama PDIP untuk menolak kenaikan BBM. Bahkan saat menolak BBM dulu, PKS sempat diminta keluar dari partai pemerintah.
"Intinya ikut PDIP, tolak kenaikan BBM, itu wujud koalisi kita," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/8), seperti diberitakan merdeka.com.
Fahri terus menyindir PDIP, sikap penolakan ini wujud kesetiaan dan konsistensi PKS dengan PDIP. "Deal wujud koalisi dengan PDIP, kali ini koalisi Merah Putih dukung PDIP bahwa tolak kenaikan," imbuhnya.
Sembari bercanda, Fahri menjelaskan, penolakan ini adalah cerminan dari PDIP.
"Pokoknya kita ikut PDIP, tolak kenaikan PDIP. PKS itu teman setia PDIP, makanya kita tolak kenaikan BBM," pungkasnya.
Diketahui, PDIP selalu menolak ketika pemerintah ingin menaikkan harga BBM. Banyak alasan, termasuk kekhawatiran kenaikan dilakukan untuk pencitraan pemerintah dengan membagikan Bantuan Langsung Sementara (BLSM) kepada rakyat miskin.
Kini, kubu Jokowi-JK menilai kenaikan BBM memang harus dilakukan karena APBN yang tidak memungkinkan. Bahkan berharap, kenaikan dilakukan sebelum Jokowi-JK dilantik 20 Oktober.
"Kita tahu beban subsidi kita sudah besar, beban BBM ini mempengaruhi fleksibilitas dari APBN kita," kata Politikus Senior PDIP Pramono Anung di DPR.
0 Comments
.jpg "Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Dari Business Review")
