Seperti telah diketahui bersama, Presiden SBY menolak dengan tegas permintaan Jokowi untuk menaikkan harga BBM di akhir masa pemerintahan SBY-Boediono. Hal ini dikarenakan Presiden SBY sudah berjanji untuk tidak mengambil kebijakan strategis di akhir masa pemerintahannya. Lebih lanjut, Presiden SBY juga berkeberatan bila harga BBM dinaikkan saat ini mengingat kebijakan strategis, terutama soal BBM adalah tugas pemerintahan berikutnya.
Langkah Presiden SBY itu dipuji Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay "Kebijakan strategis itu kan tidak hanya berkaitan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan luar negeri. Kenaikan harga BBM di dalam negeri juga termasuk hal yang sangat strategis. Soalnya, kebijakan itu sangat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Wajar jika dengan halus SBY menolak permintaan itu," jelas Saleh, Kamis (28/8/2014).
Saleh juga mencatat, bahwa selama ini partai pendukung Jokowi, PDI P konsisten menolak kenaikan harga BBM. Saleh mengingatkan, saat Paripurna DPR 2012 lalu, PDI P adalah partai yang keras menolak rencana SBY menaikkan BBM. Fraksi PDI P bahkan walk out dari sidang paripurna.
Saleh mengatakan, alasan Jokowi dan PDI P menaikkan harga BBM sangat tidak masuk akal."Kalau alasannya untuk menutupi defisit APBN, dulu juga SBY menggunakan alasan yang sama. Faktanya, alasan itu ditolak dengan tegas. Malah, mereka mengajukan opsi-opsi lain untuk menutupi defisit tersebut," jelas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Jika PDI P, sebagai partai yang mengklaim milik "wong cilik" pernah mengajukan opsi-opsi terkait kenaikan harga BBM, ada baiknya opsi itu dilaksanakan sekarang.
"Karena itu, jika Jokowi merasa berat untuk menaikkan harga BBM, sebaiknya dicari opsi-opsi lain yang lebih baik. Apalagi sebelumnya opsi-opsi itu sudah pernah ditawarkan. Sekarang tinggal bagaimana menerapkannya. Dengan begitu, rakyat yang telah memilih Jokowi tidak merasa dibebani," ujar Saleh.(fs)
0 Comments
