Tim pemenangan Prabowo-Hatta Jatim yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mengungkapkan sejumlah praktik kecurangan pada pilpres yang terjadi di Jawa Timur.
Kecurangan itu terjadi di Kota Surabaya, Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto dan Sidoarjo. Modusnya menggunakan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).
"Di Surabaya saja ada 55.285 suara pengguna DPKTB di 1000 TPS lebih, kami duga mereka adalah pemilih siluman yang mencoblos tanpa pakai form A5," kata Ketua Tim Koalisi Merah Putih Jatim Soepriyatno kepada wartawan di Surabaya, Senin (14/7/2014) malam.
Pihaknya telah menginstruksikan tidak menandatangani berita acara penghitungan suara di seluruh PPK di Surabaya. KPU Kota Surabaya diminta untuk membuka dokumen DPKTb.
"Supaya kami tahu apakah ada pengerahan massa atau tidak yang menggunakan DPKTb itu. Kami tidak persoalkan mereka mencoblos pasangan nomor urut 1 atau 2, tapi yang penting mereka punya hak suara atau tidak (menggunakan form A5, red). Kalau tidak, berarti itu kan pemilih siluman," tegasnya.
Pihaknya meminta dilakukan pencoblosan ulang di Surabaya, Kab Malang, Kab Mojokerto, Sidoarjo dan Kab Kediri. "Kami telah mempersiapkan mulai sekarang bukti-bukti kecurangan dan fakta-faktanya untuk dilaporkan ke DKPP, Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu," jelasnya.
Mengenai real count yang dirilis PKB Jatim dan PDIP Jatim bahwa Jokowi-JK menang di Jatim, pihaknya menyesalkan apalagi real count itu berbeda hasilnya satu sama lain.
"Kami tidak mengeluarkan real count seperti PDIP dan PKB, karena tidak ingin memperkeruh suasana di Jatim. Menang kalah itu ditentukan KPU bukan dengan real count, ini supaya jadi pembelajaran demokrasi yang baik," jelasnya.
Dia juga menyampaikan hasil real count tim pemenangan Prabowo-Hatta Nasional per 13 Juli pukul 13.03 WIB. Yakni, dari 89.347.075 suara masuk (70,45 persen TPS), disebutkan suara Prabowo-Hatta 46.006.830 suara (51,49 persen) dan Jokowi-JK 43.339.245 suara (48,51 persen).
"Secara nasional kami menang, kami tidak mau pusing mereka buat real count di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Yang penting KPU harus tegas jangan terpengaruh provokasi pihak luar. Kami siap menang dan siap kalah," pungkasnya.
*sumber: beritajatim
0 Comments
.jpg "Gubernur Sumbar Terima Penghargaan Dari Business Review")
