Tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menilai, kedatangan mantan presiden AS, Bill Clinton sebagai hal yang janggal. Bahkan, dikhawatirkan dapat mengintervensi Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Ini bukan kunjungan biasa, tapi kunjungan politik yang dapat mengintervensi penghitungan suara pilpres oleh KPU," ujar penasehat Prabowo-Hatta, Letjen TNI Purn Suryo Prabowo, Sabtu (12/7).
Bill Clinton dijadwalkan akan bertandang ke Indonesia sebelum 22 Juli. Disebutkan, kedatangan itu terkait kampanye kesehatan dan lingkungan hidup.
Memang, katanya, Clinton tak lagi menjabat sebagai presiden AS. Namun, ia menyebut mengenai hubungan Clinton dengan pengusaha asal Indonesia, James Riyadi.
"Jangan lupa, dia menjadi Presiden AS karena dibantu oleh James Riyadi. Semua orang tahu pengusaha Indonesia James Riyadi saat ini menjadi salah satu sponsor pasangan Jokowi-JK," ungkapnya.
Menurutnya, lawatan tersebut juga patut diwaspadai. Karena sejumlah perusahaan AS masih bermasalah dengan UU Minerba.
"Mereka pasti tahu Prabowo sangat konsen dengan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Ini yang ditakuti mereka. Kemarin mereka kirim wartawan Allan Nairn untuk menghadang laju Prabowo. Sekarang mereka kirim Clinton," ujarnya.
Suryo mengingatkan, pemilu kali ini bukan hanya persaingan antara Prabowo dan Joko Widodo (Jokowi). Tetapi antara perlawanan Indonesia terhadap kekuatan asing.
"Kita perlu menjaga dan mengawal KPU agar benar-benar independen dan terhindar dari intervensi asing dalam melakukan penghitungan suara," ujarnya.[dm/rol]
0
Tim Prabowo-Hatta Menilai Kedatangan Bill Clinton ke Indonesia Janggal
Related Posts:
FPKS Tetap Solid Dukung RUU Pilkada Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan partainya tetap solid dan tidak ada anggota yang menentang Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). RUU Pilkada … Read More
PKS Tolak Anggapan Pilkada Lewat DPRD tak Hasilkan Pemimpin Berkualitas Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Hidayat Nur Wahid menolak anggapan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD tidak bisa menghasilkan pemimpin berkualitas. Menurutnya kepala daerah seperti Joko Widodo(Jo… Read More
PKS Minta KPK dan PPATK Dilibatkan dalam Proses Pilkada Lewat DPRD Ketua Fraksi PKS DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan anggapan politik transaksional terjadi di DPRD dapat dicegah dengan kerjasama penegak hukum. "KPUD dapat bekerjasama dengan KPK dan PPATK. KPK bisa sadap percakapan telep… Read More
FPKS DPRD DKI Jakarta tak Tersindir dengan Pernyataan Ahok Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tak mengikuti jejak fraksi lain yang berencana melaporkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke kepolisian. Seiring pernyataannya yang diduga menghina DPRD sebagai calo ji… Read More
HNW: Kepala Daerah dari PKS Tolak RUU Pilkada Sifatnya Pribadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pernyataan tolak Pilkada dari sejumlah kepala daerah yang mereka usung dalam pemerintahan sebagai pendapat pribadi. PKS mengatakan, pernyataan Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dan Wal… Read More
