Salah satu pernyataan beberapa saksi di lapangan yang terjun langsung dan melihat kondisi yang terjadi memaparkan bahwa isu penggelembungan DPT yang dituduhkan oleh salah satu NGO migran di Kuala Lumpur tanpa melihat narasumber yang tidak mengetahui pasti mengenai DPT menjadi tuduhan yang mengada-ada.
Saksi di lapangan dan pihak PPLN menjelaskan tentang mekanisme pemilihan di PPLN Malaysia. Sesuai catatan ketika rapat yang dihadiri oleh para saksi dan PPLN bulan lalu sebelum terjadinya Pilpres, bahwa jumlah surat suara Pilpres PPLN Kuala Lumpur adalah 420.543 surat suara dengan penyebaran: 126.421 surat suara melalui pemilihan langsung di TPS, 246.626 pemilihan melalui pos, dimana surat suara dikirim ke alamat pemilih, dan 47.496 surat suara pemilihan melalui sistem dropbox.
Pemilihan Dropbox diadakan di beberapa lokasi dan titik konsentrasi Warga Negara Indonesia seperti pabrik-pabrik dan kongsi-kongsi (kumpulan) berdasarkan daerah asal di Indonesia seperti kongsi warga asal Madura, Lombok dan pemilihnya tidak bisa datang ke TPS pada hari pemilihan karena alasan kerja dsbnya, maka PPLN didampingi Panwaslu dan Saksi kedua capres mendatangi lokasi-lokasi tersebut.
Hasilnya, penghitungan yang dimulai sejak Rabu 9/7/14 hingga hari ini sebagai berikut: Pemilihan langsung di 2 titik TPS yaitu KBRI KL dan Sekolah Indonesia KL, Capres No 1 meraih 4.099 suara dan capres No 2: 4.816 suara, sementara suara tidak sah 93 suara dengan total pemilih 9.008, (7.1% dari surat suara yang disediakan).
Pemilihan dengan pos dari 2 hari penghitungan yang telah dilaksanakan, hasil sementara Capres No 1 meraih 66.227 suara, Capres No 2 memperoleh 6.154 suara. Suara tidak sah 1.038 dengan total partisipasi 73.419 (30% dari surat suara yang disediakan). Penghitungan suara undi pos akan dilanjutkan pada hari terakhir penghitungan, Senin 14/7/2014.
Sementara itu, pemilihan Drop box final hasilnya, Capres No 1 meraih 30.935 suara sementara Capres no 2. 8.901 suara, Suara tidak sah 2.777 dengan total 42.613 (90% dari surat suara yang disediakan).
Berdasarkan informasi diatas dapat kita analisa benarkah terjadi kecurangan, khususnya pemilihan/undi pos yang sekarang ramai dibicarakan?
Mengandalkan undi/pemilihan pos memang debatable dan telah menjadi masalah klasik di PPLN Malaysia. Ketika ditanyakan pada salah seorang anggota PPLN mengapa quota undi pos jumlahnya sangat fantastis dan kenapa tidak dibuatkan TPS seperti pileg April yang lalu?
Jawabannya, karena partisipasi TPS di pileg April sangat rendah yaitu dibawah 2% makanya undi pos sebagai alternatif yang dimaksimalkan oleh PPLN berikut juga keterbatasan lainnya. Pastinya, opsi ini telah disepakati semua stakeholder; PPLN, Panwaslu, dan Tim sukses kedua belah pihak. Maka, hasil kebijakan bersama tersebut adalah seperti yang sebutkan diatas. Jika ada yang protes dengan hasil tersebut sah-sah saja dan wajar.
Pertama: wajar jika dikomparasi dengan pemilihan Dropbox dimana selisih suara antara pasangan No 1 dengan No 2 juga cukup mencolok yaitu, silahkan cek lagi data diatas. Jika undi pos dikhawatirkan terjadi kecurangan karena berkurangnya pengawasan PPLN disebabkan surat suara diberikan kepada pihak ketiga yaitu Kantor Pos tapi tidak dengan Dropbox karena disana ada petugas KPPSLN, Panwaslu, Saksi Capres dan pemilihan dilakukan layaknya seperti di TPS dan setelah pemilihan kotak suara disegel dan sisa surat suara dicoret PPLN.
Sebagai contoh, pemilihan Dropbox yang dilakukan di Pabrik Western Digital, Petaling Jaya Selangor pada Selasa, 24 Juni 2014, pemilih yang memberikan suaranya adalah 4.794. Pasangan No 1 meraih 3.339 dan No 2 meraih 1.430 suara. Suara tidak sah 25 suara. Begitu juga beberapa Dropbox lain dengan variable hasil kurang lebih sama dimana pasangan No 1 mendominasi suara 71% dari total suara sah Dropbox.
Jadi, ketika ditemukan selisih suara di pemilihan pos masih dalam tahap wajar mengingat proses penghitungan belum final dan masih akan ada penghitungan suara dengan potensi 173.207 suara lagi. Jadi, menuduh ada kecurangan dalam undi pos adalah tindakan terburu-buru dan gegabah.
Kedua: komparasi lainnya adalah capaian pemilu PPLN lainnya di bawah wilayah beberapa KJRI seperti Sabah Serawak (PPLN Tawau, PPLN, Kuching, dan PPLN Kota Kinabalu), justru Capres no 2 menjadi jawara, saat berita ini diturunkan kami belum menerima data secara detail tapi kabarnya pasangan Capres no 2 menyapu mayoritas suara, begitu juga di KJRI Johor.
Mengapa hal ini kita jadikan perbandingan? Berdasarkan hasil Pileg, pemenang mayoritas pemilu di Sabah Serawak adalah partai-partai koalisi merah putih seperti contoh di PPLN Kota Tawau dengan menguasai 71% suara sebanyak 26.384 suara dari total 37.097 suara sah, tapi ternyata peta di pilpres berubah drastis. Setelah diselidiki, perubahan tersebut karena faktor Yusuf Kalla cukup dominan dimana pemilih di daerah tersebut yang kebanyakan suku Bugis. Biasanya mereka mendukung karena faktor kesukuan.
Ketiga: Faktor partai politik pendukung. Meskipun ini tidak mutlak karena Pilpres lebih kepada figur tapi bagaimanapun koalisi merah putih adalah pemenang dan meraih mayoritas suara di Pileg Malaysia, seperti Golkar, PKS, dan Demokrat. Jadi adalah sangat mungkin mesin politik partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dengan konstituen mereka ketika pileg diaktifkan kembali membawa pengaruh signifikan terutama di semenanjung Malaysia dimana disana adalah kosentrasi kader-kader mereka.
Keempat: Ketokohan Prabowo dan Mahfud MD. Kenapa dua orang ini membawa dampak signifikan dalam perolehan suara Capres No 1 di Malaysia? Aksi nyata Prabowo membebaskan Wilfrida dari hukuman mati membawa pesan khusus dan simpati bagi warga Indonesia yang mayoritas berprofesi sebagai TKI, berita tersebut menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut oleh WNI dan TKI hingga tentu saja membawa citra baik bagi Prabowo yang di hajatan pilpres kali ini maju sebagai calon.
Bagaimana pula dengan Mahfud MD? Beliau tokoh Madura yang sangat dihormati, dan menjadi ketua tim pemenangan Nasional Prabowo-Hatta. Ketika beliau berkunjung ke kongsi Madura di daerah Shah Alam sebelum pilpres kemarin, ribuan warga Madura menghadiri acara tersebut. Sebagai informasi saja, warga Madura, merupakan etnis terbesar asal Indonesia yang menetap di Malaysia.
Kelima: Tren kemenangan Prabowo-Hatta di beberapa wilayah Indonesia. Kita sempat terkecoh dengan deklarasi kemenangan Jokowi-Kalla di hari pilpres 9 Juli berdasarkan hitung cepat (Quick Count) yang belakangan kenyataannya terbalik dengan rilis resmi Tim Sukses Capres Prabowo-Hatta berdasarkan real count form C1 seluruh TPS di Indonesia.
Rilis detail presentase perolehan suara tersebut telah tersebar luas di media sehingga kubu dan pendukung Capres No 2 tidak lagi jumawa seperti hari H pemilihan. Lihatlah Detikcom, Tribunnews dan media pendukung Jokowi lainnya, intensitas berita terkait klaim kemenangan jagoan mereka menurun drastis ketika data real count PKS tersebar di Media yang membalikan kenyataan bahwa ternyata Capres No 1 lah memimpin perolehan suara Nasional.
Jadi wajar kiranya tren kemenangan tersebut meluas sampai ke Malaysia. Yang tidak wajar adalah ketika kita buru-buru klaim kemenangan berdasarkan Quick Count kemudian menuduh KPU salah jika keputusannya berbeda dengan Quick Count. [KA]
0 Comments
