Presiden terpilih Jokowi diminta untuk tidak memberi jabatan kepada pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Permintaan itu disampaikan oleh Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM), di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 8 September 2014.
Ada tiga nama yang dicurigai sebagai pelaku pelanggaran HAM Berat. Mereka adalah AM Hendro Priyono, Muchdi PR, dan As'ad Said Ali.
"Ada tiga nama yang yang kami tolak menjadi pejabat publik, yang pertama Hendro Priyono, kedua Muchdi PR dan ketiga As'ad Said Ali," kata Sekretaris Eksekutif KASUM,Chairul Anam.
Choirul Anam menegaskan, pihaknya menolak pelanggar HAM masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK. (fs)
0 Comments
