Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) pada Selasa (19/8) kemarin merayakan hari ulang tahun Jawa Barat yang ke-69. Provinsi Jabar di era kepemimpinan Ahmad Heryawan (Aher) banyak memperoleh prestasi yang gemilang. Salah satunya yang sangat dibanggakan adalah Pemrov Jabar berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 3 tahun berturut-turut, terkait laporan keuangan Pemprov Jabar.
Tidak berlebihan kiranya jika prestasi ini diibaratkan kado terindah bagi Pemprov Jabar khususnya dan warga masyarakat Jabar umumnya.
"Salah satu penghargaan yang membanggakan adalah meraih opini Wajar tanpa pengecualian dari BPK RI tanpa penjelasan paragraph. Dan Alhamdulillah WTP ini sudah diraih selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan 2014," ujar Aher dalam kata sambutannya saat memperingati hari ulang tahun Jawa Barat yang ke-69 sebagaimana dikutip dari laman aheryawan.com, Rabu (20/8).
Aher juga bersyukur karena berkat dukungan seluruh pegawai pemerintah Provinsi Jabar, dan seluruh pemerintah pegawai kabupaten/kota terlebih dukungan dari DPRD dan DPD kabupaten/kota dalam kurun waktu 19 Agustus 2013 s/d 19 Agustus 2014.
"Alhamdulillah di tingkat provinsi saja untuk tingkat nasional telah mendapat apresiasi dari masyarakat pemerintah pusat sebanyak 37 penghargaan dari total 150 penghargaan, dalam kurun waktu 2008-2014," katanya.
Menurut Aher yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini untuk mempertahankan kualitas opini WTP dari BPK RI, perlu menerapkan 4 prinsip, yaitu 4 Tertib.
Tertib administrasi, pengelolaan keuangan dan barang dagang daerah serta tertib dan patuh pada aturan. Tertib proses pengadaan dan bukti pertanggungjawaban dan tertib implementasi pengawasan internal.
"Selanjutnya, untuk keberhasilan dalam implementasi program dan kegiatan tahunan, APBD Provinsi Jabar akan terus menerapkan revitalisasi dan reorientasi peran dan tanggungjawab para asisten untuk keberhasilan pelaksanaan 37 kegiatan unggulan," katanya.
Kemudian lanjut Aher, Pemprov Jabar akan menerapkan revitalisasi dan reorientasi serta tanggungjawab Badan Koordinasi Pemerintahan dan pembangunan untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan tematik kewilayahan yang merupakan kegiatan sinergi lintas pemerintahan dan multi pihak.[dm]
0 Comments
