Enam Fraksi pendukung capres Prabowo-Hatta, Fraksi Golkar, Demokrat, Gerindra, PKS, PAN, PPP mendeklarasikan terbentuknya koalisi permanen.
"Bismillahirahmanirahim, Kita sepakat membentuk Koalisi Permenan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019," kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa usai penetapan UU MD3.
Ada beberapa poin penting dari terbentuknya koalisi permannen itu.
1. Mendukung lembaga perwakilan yang kuat,
2. Mendukung pemerintahan yang demokratis dan konstitusional
3. Mendukung penguatan dan independensi yudikatif
4. Menolak segala bentuk kekerasan dan diskriminasi
5. Menolak pencabutan TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI
6. Mendorong agenda percepatan pembangunan infrastruktur nasional sebagai fondasi pemerataan pembangunan ekonomi
7. Mendorong agenda peningkatan kualitas manusia Indonesia
8. Mendorong agenda pembangunan desa dan kerakyatan.
"Demikian komitmen ini kami sampaikan dalam rangka memperkuat koalisi permanen DPR RI periode 2014-2019 dalam rangka mendorong pembangunan bangsa dan negara," kata juru bicara koalisi permanen, Tjatur Sapto Edy.
Hadir dalam deklarasi itu adalah Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto, Ketua FPD, Nurhayati Ali Assegaf, Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, Ketua FPKS, Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy, Ketua FPPP, Hazrul Azwar. (zul/antara)
0
Pendukung Prabowo-Hatta Deklarasikan Koalisi Permanen DPR
Related Posts:
- DKPP Pecat KPU, Jokowi Batal Jadi Presiden Mahkamah Konstitusi (MK) direncanakan akan menggelar sidang perdana gugatan Pilpres pada Rabu besok (6/8). Namun Wakil Ketua Tim Advokasi Perjuangan Merah Putih Razman Nasution mengatakan, keputusan MK nantinya bukan a… Read More
- 6 Bukti Pelanggaran KPU Siap Disidang, DKPP Bisa Batalkan Keputusan KPU Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima tujuh pengaduan terkait dugaan pelanggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilpres 2014. Ketua DKPP Jimly Asshidiqie menjelaskan dari tujuh … Read More
- Soeharto dan SBY Tak Pernah Susun Kabinet Sebelum Dilantik Jadi Presiden Jokowi terkesan terburu-buru menyusun komposisi kabinetnya pasca terpilih sebagai presiden seperti diumumkan Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli lalu. "Soeharto pada Orba Baru, apa kurangnya kekuasaaan Soeharto, orang k… Read More
- Politisi PKS Anggap Israel Dalam Posisi Diuntungkan Ketua Komisi I DPR RI yang membidangi hubungan luar negeri, Mahfuz Sidik menyatakan, agresi militer Israel terhadap Gaza akan terus berlanjut. Mahfuz mensinyalir aksi itu akan berlangsung lama hingga Gaza sepenuhnya dik… Read More
- Belum Dapat Izin Dari Presiden, Pencalonan Jokowi Dinilai Tidak Sah Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengaku mendapat informasi dari sumber kepercayaanya bahwa Presiden terpilih Joko Widodo saat proses pencalonan belum mendapat izin dari Presiden Susilo bambang Yudhoyono. Menur… Read More
0 Comments