Hal tersebut dikatakan Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/6).
“Saya menegaskan TNI polri harus betul-betul netral. Kalau ada tidak netral dalam mencederai pilpres dan delegitimasi hasil pilpres. Kita bakal ada masalah serius ke depan, kami tegaskan apa yang disampaikan panglima TNI dan diimbau presiden betul-betul dilaksanakan,” katanya.
Selain itu ujar Hidayat, Ini ada pihak tertentu, Babinsa, untuk data dan mengarahkan capres tertentu. Pihak Prabowo-Hatta tak ada perintah atau program agar babinsa data dan pilih prabowo-hatta. Bagamana prabowo yang tak ada jalur komando kok bisa memerintah.
“TNI itu jalur komando sangat ketat, panglima menjamin netralitas TNI dan ancam beri sanksi kalau ada yang intervensi. Dari pangalima, dari prabowo juga bilang ini mengada-ada, maka bawaslu harus segera selesaikan masalah ini. Sekerang kalau ada laporkan saja. Rekam saja dan laporkan, supaya tidak jadi black campagin. Kami ingin taati hukum, kalau ada didatangi dan didata Babinsa, laporkan saja,” ungkapnya.
Lebih lanjut Hidayat mengatakan, TNI harus sepakat bermartabat dan berintegritas, setelah ditandatangani semua harus taat azas. Upaya melakukan semacam ini tak sesuai komitmen.
“Saya tak ingin tuduh menuduh siapapun, tapi yang dirugikan itu Prabowo-Hatta. Bisa saja ada pihak ketiga untuk adu domba dua pihak. Karena itu bawaslu, KPU, dan polisi kerja masksimal,” ungkapnya
Dia mengatakan juga yakin iya karena sangat merugikan. Ini juga akan dilakukan dan mendorong dilakukan, agar ketahuan siapa yang melakuukan kegiatan ini. Supaya jadi clear dan tak saling tuduh atau saling curiga.
“Ada tim advokasi hukum, dia yang kerja untuk masalah ini,” pungkasnya.[licom/dm/pksnongsa.org]
0 Comments
