2. Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) terindikasi ganda 9006 nama. Nilainya 13,3M. #auditBPK
3. BOP sekolah negeri, laporan tanggung jawab tdk sesuai kondisi sebenarnya. Indikasi kerugian 8,2M.
4. BOP swasta belum sesuai ketentuan. Sekolah dapet BOP padahal nggak ajukan proposal. Nilai 6M. #auditBPK
5. Penataan kampung kumuh tdk optimal. 1152 rumah berdiri di atas tanah negara atau di badan sungai. #auditBPK
6. Pengadaan busway dan bus sedang tdk sesuai ketentuan. Tdk dpt diyakini kewajarannya. Potensi kerugian negara 118M. #auditBPK
7. Bendahara Transjakarta nggak mungut dan setor pajak penghasilan 2009-2013. Senilai 57,3M.
8. Dana operasional UPK Pulogadung 2010-2012 belum dipertanghungjawabkan. Nilai 16,8M. #auditBPK
9. Laporan biaya pengendalian teknis pd 29 SKPD tdk sesuai ketentuan. Indikasi kerugian 27,9M.
10. Pencairan uang persediaan di Dinas PU ditransfer ke rek pejabat kecamatan, sudin. Nilai 104,6M.
11. Sistem pencatatan aset, dana hibah, CSR, bansos tidak memadai. Tdk sesuai serah terima. Tdk tercatat di neraca. #auditBPK
12. Aset tanah dan bangunan di 63 lokasi dikuasai pihak lain. Berpotensi kehilangan aset. #auditBPK
13. Tanah HPL seluas 6,8 juta m2 tidak tercatat dlm Daftar Inventaris. #auditBPK
14. Penerimaan sewa rumah susun tidak disetor ke kas negara. Nilai 2,3M. #auditBPK
15. Adendum kontrak TPST sampah Bantar Gebang tdk dg prinsip saling menguntungkan. Berpotensi merugikan keuangan daerah. #auditBPK
https://twitter.com/Triwisaksana
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta
0 Comments
